Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Sudah dua kali PT PLN (Persero) gagal memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kalimantan Tengah. Pembangunan PLTU di Sampit Kotawaringin Timur gagal lantaran diwarnai korupsi. Terakhir pembangunan PLTU di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau juga gagal. Gagalnya pembangunan PLTU di Pulang Pisau, Gubernur Kalteng menilai lantaran pemerintah pusat tidak serius.
Terkait gagalnya dua kali pembangunan PLTU di wilayah Kalteng, kekecewaan Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang terhadap perusahan negara semakin tak terbendung. Bila sebelumnya menolak menyebutkan nama perusahan yang bertanggungjawab dengan gagalnya pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 60 Mega Watt (MW) yang menelan dana sekitar Rp 1,1 triliun, kini mulai buka-bukaan.
”Saya minta pihak PLN terbuka siapa sebenarnya pemilik PT Mega Power Mandiri (MPM), kontraktor pemenang tender. Kayanya tidak ada pertanggungjawaban dengan gagalnya pembangunan PLTU di Pulang Pisau,” ujarnya ketika ditemui diruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalteng usai mengikuti sidang, masa persidangan ke-II tahun sidang 2009, Rabu (24/6) kemarin.
Kenapa PT PLN harus terbuka, tegas gubernur, supaya rakyat Kalteng tidak terus dibohongi oleh PLN, dan kita tidak terlalu berharap banyak dengan janji-janji yang tidak pasti dari PLN. ”Coba bayangkan gubernur menulis surat ke pihak PLN pusat hingga sampai saat ini tidak ada jawababn dari PLN pusat. Kenapa sih susah benar menjawab, dan membuat rakyat senang,” tegas mantan Ketua Komisi II DPR RI ini.
Menyinggung terkait gagalnya pembangunan PLTU di Pulang Pisau, karena ada upaya penggagalan oleh PLTU Kalsel, mengingat program yang sama PLTU juga dibangun di Kalsel, yang secara otomatis bila terbangun di kalteng memutuskan suplay listrik dari Kalsel. Gubernur nampaknya penuh kehati-hatian menjawab adanya kemungkinan terjadi.
”Saya dengan hati tulus dan tidak ingin muatan-muatan apa-apa, saya sebagai kepala daerah di Kalteng punya tanggungjawab terhadap rakyat, dan saya tidak mau tau urusan semecam itu, yang saya tau bagaimana rakyat menikmati listrik, yang sangat ini dibutuhkan,” jawab A Teras Narang.
Seperti diberitakan sebelumnya, setelah melihat lokasi pembangunan PLTU berkapasitas 2 x 60 Mega Watt (MW) di Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng). Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang tak kuasa menyembunyikan kekecewaannya terhadap pemrintah pusat. Pasalnya, pembangunan PLTU menelan dana sekitar Rp 1,1 triliun ini, yang merupakan program dari pemerintah pusat gagal total. Satu setengah tahun sudah, sejak dimulai pembangunan tahun 2008 lalu, di lahan seluas 64 hektare hanya berdiri pondok.
”Satu fakta yang tidak dapat dipungkiri, ternyata yang katanya membangun hanya sebatas ini,” ujarnya gubernur sambil menunjukan bangunan pondok kepada sejumlah wartawan, saat mengunjungi lokasi pembangunan PLTU di Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (23/6) kemarin.
Menurut gubernur, terbengkalainya pembangunan PLTU di Buntoi merupakan bukti nyata tidak adanya komitmen pemrintah pusat terhadap Kalteng. Sementara di empat daerah lain yang juga mendapat program pembangunan pembangkit listrik dari pemerintah pusat, hanya kalteng yang gagal.
”Sangat kecewa. Saya benar-benar kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang tidak konsisten. Ini sudah merupakan bukti nyata dan fakta bahwa pemrintah pusat tidak memperhatikan masyarkat Kalteng yang saat ini membutuhkan listrik,” tegas gubernur.
Gubernur menefis jika kegagalan pembangunan PLTU 2 x 60 MW adalah tanggungjawab pemerintah Provinsi Kalteng. Gagalnya pembangunan murni karena pemrintah pusat yang tidak serius, apalagi program pembangunan pembangkit listrik merupakan program pemrintah pusat.
”Yang menentukan lokasi, sepenuhnya ditentukan oleh pusat, jadi bukan oleh kabupaten pulang pisau apalagi provinsi. Dari awal saya katakan program energi listrik dari pusat. Kalteng tidak pernah minta, tetapi berterimakasih kepada pemerintah pusat,” ucap mantan politisi senayan ini.
Ditegaskanya, listrik saat ini merupakan kebutuhan rakyat Kalteng yang saat ini terjadi krisis listrik. Karena menjadi kebutuhkan rakyat Kalteng, kata A teras Narang, wajib bagi pemerintah pusat memenuhinya. ”Tapi ternyata sudah hampir satu setengah tahun cuma ini kenyataannya,” bebernya, sambil menunjukan bangunan pondok. ”Tolong dipotret kenyataan ini,” timpal gubernur.
Terkait gagalnya pembangunan PLTU di Buntoi, sebagai kepala daerah gubernur sudah mengambil langkah-langka konkrit. Meminta bantuan dari pihak suasta, dan beberapa investor sudah menyatakan menyatakan komitmennya untuk itu dalam waktu dekat pemerintah provinsi Kalteng akan bertemu dengan sejumlah calon investor.
”Jadi kita tidak menunggu lagi janji-janji yang tidak pasti dari pemrintah pusat. Karena kita menunggu bertahun-tahun seprti ini cuma janji doang. Beberapa investor yang sudah menyatakan komitmen akan kita undang untuk bertemu, kepada investor pemrintah provinsi akan memberi kesempatan yang sama,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, sikap pesimis dengan pemrintah pusat, karena berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk minta penjelasan dari pihak PT PLN Pusat melalui surat, namun ternyata surarat yang dikirim tidak dibalas. Ini berarti pemrintah pusat tidak ada komitmen sama sekali terhadap pembangunan PLTU di Kalteng.
”Sampaikan ini yang berbicara Gubernur Kalteng. Ngga ada tendeng aling-aling. Ini kenyataan, bahwa pemrintah pusat memang tidak memperhatikan Kalteng. Saya dituntut oleh rakyat untuk memikirkan listrik. Saya punya tanggungjawab, dan ini bukti sebgai akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena ini merupakan program pemrintah pusat, tentunya pemerintah pusatlah yang bertanggungjawab,” pungkasnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar