25 Mar 2009

Balik Tuding Freddy Cari Muka

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-Tudingan Walhi asal bunyi (Asbun), yang dilontarkan Sekretaris Fraksi PDIP, DPRD Kalteng, memantik Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Ari Rompas beraksi keras, bahkan ia melancarkan tudingan balik, Freddy Ering cari muka.
Pria asal Manado yang akrap disapa Rio ini, mengaku tak habis pikir, pernyataannya yang mengkritisi pemerintahahn Gubernur Kalteng, Agustin Teras Narang, terkait tingginya angka korupsi di Kalteng, justru ditanggap miring anggota DPRD Provinsi Kalteng, Freddy Ering.
”Saya yang mengkritisi kinerja gubernur, tapi kenapa Freddy Ering selaku Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng yang kebakaran jenggot?” ujarnya, kepada Radar Sampit, di Palangka Raya, Minggu (22/3) kemarin, seraya bertanya.
Menurut Rio, pernyataan Freddy menjadi aneh karena salah satu peran dan fungsi DPRD adalah fungsi kontrol terhadap ekeskutif ( Pemerintah ), namun seolah-olah yang kebakaran jenggot adalah pihak legislatif .
”Ini fakta, data KPK menunjungkan angka korupsi di Kalteng dari tahun 2004-2009 sebanyak 483.Tinggi angka korupsi tersebut justru terjadi ditengah Gubernur membangun komitmen pemerintahan yang baik dan bersih. Tapi kenapa Fredi yang kebakaran jenggot,” ungkap Rio menimpali.
Dikemukakannya, masyarakat seharusnya menunggu komentar dari lembaga hukum yang berwenang karena hal ini merupakan domain hukumnya, bukan dari anggota DPRD yang seharunya menunjukan komitmen kepada rakyat berkaitan dengan Pemilu legislatif yang tinggal sedikit lagi dilaksanakan.
”Kalau saya menilai pernyataan Freddy tersebut bentuk dari pernyataan politik yang bisa jadi sebagai bentuk pembelaan terhadap pemerintah Gubernur Kalteng, yang notabene diusung PDIP. Ini tentu bisa dikategorikan sebagai bentuk cari muka. Hal ini tentunya tak boleh terjadi, sebab fungsi lembaga DPRD salah satunya kontrol terhadap pemerintahan, bukan malah membela,” ucapnya, kesaal.
Rio menandaskan, bila Freddy menuding bahwa statemen Walhi Kalteng tersebut tidak mendasar, mengada-ngada, dan di kategorikan Asbun. Menurutnya, Freddy harus melihat, mempelajari dan menyimak secara cermat bahwa data yang disampaikan tersebut merupakan data resmi KPK yang tak terbantahkan.
”KPK merilis bahwa ditemukan ada 438 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kalteng, dan dari hasil telahan ditemukan 94 kasus yang terindikasi melanggar tindak pidana. Angka ini bukanlah angka kecil, dan tentunya mengakibatkan kerugian negara yang tidak sedikit,” tandasnya.
Bila Freddy melandaskan pada keberhasilan pengungkapam kasus kerdit macet perusahan perkebunan kelapa sawit, PT Surya Barokah sebagai keberhasilan gubernur memberantas korupsi di Kalteng. Menurut Rio itu bukan satu keberhasilan, pasalnya hingga saat ini otak dibalik kredit macet tersebut belum sama sekali tersentuh hukum.
”Demikian halnya dengan kasusus korupsi di DPRD Kalteng. Masa hanya sekretaris dan bendehara dewan yang bertanggungjawab, padahal semua anggota dewan turut menikmatinya. Faktanya ketika kasusus tersebut terungkap, ramai-ramai anggota dewan mengembalikannya, artinya kalau tidak terungkap pasti sudah habis dikorupsi,” beber Rio.
Lebih jauh Rio mengemukakan, fakta-fakta tersebut tentunya bukan tidak mendasar dan mengada-ada. Hal tersebut dapat mencerminkan kegagalan pemerintah kalteng dalam menerapkan dan melaksanakan pemerintah yang bersih. ”Tidak hanya pemerintah Agustin Teras Narang yang gagal. Anggota dewan juga gagal dalam melaksanakan fungsi kontrolnya,” pungkas Rio.
Dia menguraikan, sederhana apabila pemerintah Kalteng bisa mencerminkan pemerintah yang bersih tentunya tidak akan ditemukan kasus-kasus korupsi di Kalteng, dan tidak perlu ada KPK yang turun untuk membersihakan para koruptor, karena sesungguhnya di Kalteng sudah ada instrumen hukum dimana ada kejaksaan dan kepolisian yang seharusnya bekerja maksimal dalam memberantas korupsi di Kalteng.
”Seharusnya legislatif memerankan fungsinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sibuk mengurusi komentar dan menuduh tanggapan yang tidak mendasar padahal faktanya jelas,” imbuhnya, seraya menyebutkan Freddy bukan wakil rakyat yang baik dan ideal untuk dipilih. (***)

Tidak ada komentar: