Gubernur Sebut Program Reboisasi Gagal

Kerusakan Hutan Kalteng 1 Juta Hektar Pertahun

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-Kerusakan kawasan hutan di Provinsi Kalteng terus meningkat, dari tahun ketahun. Data dari Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Kahayan, menyebutkan hingga tahun 2008, kerusakan hutan Kalteng mencapai 9,595 juta hektar, sedangkan pada tahun 2006 mencapai 7,27 juta hektar, dengan laju kerusakan 150 ribu hektar pertahun.
Sementara kemampuan pemerintah mereboisasi kawasan hutan yang rusak hanya berkisar 25 ribu-30 ribu hektar pertahun. Terus meningkatnya kerusakan hutan, hingga mencapai 1 juta hektar pertahun dalam tiga tahun ini, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, menilai program reboisasi tidak berjalan dengan baik alias gagal dan tidak berdasarkan kebutuhan Kalteng.
”Makanya, kita tidak mau terpaku hanya kepada roboisasi, kita harus mampu mencari terobosan lain, karena apa karena lahan kita yang kritis, kita juga yang rugi, bukan orang lain. Nah karena kita tidak mau rugi kita berusaha sendiri, itulah yang saya bilang Kalteng berkeinginan untuk lebih mandiri lagi,” ujarnya, kepada sejumlah wartawan, usai rapat koordinasi gerakan bersama memanfaatkan lahan terlantar (Geber-MLT) disepanjang kiri-kanan jalan prosos, Rabu (1/7) kemarin.
Dikemukakannya, kegagalan program reboisasi di Kalteng lantaran program Departeman Kehutanan tersebut bersipat sporadis dan tidak terancana dengan baik dan tidak melalui koordinasi yang baik dengan pemerintah pemerintah daerah. ”Kenapa itu gagal kita tau program kehutanan ini sipatnya sporadis saja, dan dananya berasal dari APBN. Itu lah yang saya bilang karena tidak ada koordinasi dengan baik tanaman pohon yang ditanam hilang begitu saja,” ungkap gubernur.
Pada pembukaan seminar nasional program pemangkasan emisi dari degradasi hutan (REDD), Selasa (30/6) lalu. Kerusakan hutan Kalteng merupakan kekeliruan pengelolaan hutan di masa lalu, dimana pemerintah dan investor kurang memiliki visi dan komitmen untuk membangun Kalteng yang berwawsan lingkungan.
”Apa yang kita rasakan saat ini hutan gundul, meningkatnya hutan kritis, menjadi langganan kebakaran hutan, lahan. Langganan banjir, tanah longsor, ekosistem alam kita rusak, infrastruktur kita tertinggal, pendidikan kita tertinggal, masyarakat kita banyak yang miskin dan kurang gizi,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala BP-DAS Kahayan Muswir Ayub, juga pernah mengatakan terkait program gerakan rehabilitasi hutan di Provinsi Kalteng tahun 2008. Dalam kesempatan tersebut Muswir Ayub, mengatakan program gerakan rehabilitasi hutan gagal. Penyebabnya, enam dari 10 kabupaten/kota di Kalteng menolak melaksanakan karena menganggap mekanisme program tidak jelas dan jenis tanaman tidak cocok.
Data BP DAS Kahayan, menyebutkan, hingga akhir tahun 2007 ada 4,5 juta hektar (ha) lahan kritis di Kalteng. Pada tahun 2008 ditargetkan 25.100 ha lahan kritis akan ditanami. Lahan kritis itu terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 1.600 ha, Kapuas 1.400 ha, Pulang Pisau 3.750 ha, Gunung Mas 6.000 ha, Katingan 2.100 ha, Seruyan 1.000 ha, Kotawaringin Barat 4.000 ha (2.000 ha di antaranya di Taman Nasional Tanjung Puting), Sukamara 2.750 ha, Lamandau 2.000 ha, dan Kota Palangkaraya 500 ha.
”Namun, yang melaksanakan gerakan rehabilitasi hutan (gerhan) hanya Kabupaten Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Katingan, dan Sukamara,” tukas Muswir Ayub.
Penolakan sejumlah daerah pernah diungkan Bupati Seruyan, Darwan Ali, menurut Darwan Ali, pihaknya menolak gerhan karena sistem pelaksanaan tidak jelas. Sementara Bupati Kapuas Mawardi mengusulkan, pelaksanaan gerhan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. ”Jenis tanaman jangan dipaksa dominan pohon berkayu. Karet yang sudah diakrabi warga sebaiknya diutamakan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kawasan hutan Indoesia berkurang akibat alih fungsi kawasan mencapai 120 juta hektar atau sekitar 50 persen dari luas hutan di Inonesia. Kondisi tersebut sangat menghawatirkan, sementara tingkat keberhasilan penghijauan atau penamaman kembali hutan yang rusak hingga saat ini tidak mencapai 50 persen.
”Degradasi hutan mencapai 1 juta hektar pertahun. Sementara tingkat keberhasilan penghijauan atau penanaman kembali tidak sampai, atau lebih kurang 200 ribu hektar pertahun. Jadi setiap tahunnya, degradasi hutan tambah lama tambah berkurang,” ujar Ketua Tim Kunjungan Lapangan Spesifik Komisi IV DPR, ke-Kalteng Syrafi Hutahuruk, di Palangka Raya, Jumat (26/6) lalu. (*)