Gubernur: Daerah Mengecewakan

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menuding gagalnya program revitalisasi perkebunan selama tiga tahun terakhir di Kalimantan Tengah, lantaran tidak didukung dan diresfon positif pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.
Terkait siakap pemerintah daerah tersebut, mengundang kekecewaan orang nomor satu di bumi tambun bungai ini. Padahal, menurut gubernur program itu telah disepakati bersama sejak tahun 2006 untuk dilaksanakan sejak 2007 sampai 2010 mendatang.
"Program revitalisasi perkebunan itu sangat baik untuk membantu perekonomian masyarakat, tetapi kenapa masih juga belum dapat dilaksanakan di daerah. Sungguh-sungguh mengecewakan," ucap A Teras Narang di Palangka Raya, kemarin.
Menurut gubernur, bila program itu berhasil dilaksanakan sedikitnya 210 ribu kepala keluarga dengan 1,1 juta jiwa, atau separuh penduduk di Kalteng akan mendapat aset usaha yang potensial dan produktif dari kebun karet dan sawit.
Mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, mendesak sejumlah kepala daerah yang dinilainya masih belum meresfon program revitalisasi perkebunan, segera menindaklanjuti dengan program perkebunan dengan system plasma.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Farinthis Sulaeman mengatakan, provinsi Kalteng menjadi daerah penerima alokasi revitalisasi perkebunan terluas di Indonesia, dengan luasan 427 ribu hektare untuk kelapa sawit dan 152 ribu hektare untuk karet.
Namun sejak dilaksanakan efektif tiga tahun lalu, realisasinya sangat minim hanya seluas 3.463 hektare untuk pola kemitraan kelapa sawit dan 63 hektare untuk pola non kemitraan karet. "Realisasi tanam itu hanya 0,6 persen dari target sedangkan realisasi dananya mencapai 0,4 persen," jelasnya.
Dikemukakannya, ada beberapa kendala dan permasalahan utama program revitalisasi perkebunan yakni persoalan belum tuntasnya rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang menyulitkan penetapan kawasan kebun.
Selain itu, fasilitas oleh institusi di lokasi basis pelaksanaan teknis operasi kegiatan juga belum optimal, ditambah dukungan perkebunan besar juga masih sangat minim. ”Sementara persyaratan teknis bank dinilai memberatkan, serta keterbatasan aksesibilitas sumber daya manusia dan kelembagaan perkebun rakyat,” beber Farinstis.
Sebelumnya, Bupati Kotawaringin Timur Wahyudi K Anwar pernah mengatakan, gagalnya program revitalisasi perkebunan di wilayahnya lantaran tidak ada dukungan dana dari pihak bank untuk mengucurkan dana. Padahal, Kabupaten Kotim sudah mengalokasikan dana untuk administrasi sebesar 1,5 miliar.
”Karena tidak ada dukungan dari bank, sehingga dana 1,5 miliar tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga terpaksa di kembalikan ke kas daerah dan dialihkan ke program lainnya,” ungkap Bupati Kotim, beberapa waktu lalu.
Dikemukakan Wahyudi, Kotim menargetkan perkebunan untuk karet seluas 12 ribu hektare dan kelapa sawit 60 ribu hektare. Namun sayangnya program tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Mengingat hingga saat ini belum mendapat dukungan dana dari pihak bank.
”Saya pikir sejumlah kabupaten lain di Kalteng mengalamai masalah yang sama. Program revitalisasi,” imbuhnya. Lantas mengatakan, program revitalisasi perkebunan memang ada subsidi bungan bagi rakyat, tetapi bila bank tidak mau mengucurkan, maka program itu tidak akan jalan. (*)