Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Seberapa besar anggaran untuk pendidikan tahun ini? Jumlahnya lumayan fantastis, hingga mencapai Rp 2,3 triliun lebih. Jumlah ini merupakan anggaran yang dialokasi dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota se Kalteng.
”Kalau digabungkan antara dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, dana pendidikan ini mencapai lebih dari Rp2,3 triliun,” ungkap Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, di Palangka Raya, baru-baru ini.
Menurut gubernur, dari dana pendidikan Rp 2,3 triliun itu. Sebanyak Rp 405 miliar diantaranya merupakan alokasi dari APBD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2010 yang telah disepakati bersama dengan DPRD setempat.”Dengan besarnya porsi anggaran untuk pendidikan, baik dari alokasi APBN maupun APBD maka diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian yang komprehensif,” ucapnya.
Kendati pendidikan pendidikan besar, imbuh A. Teras Narang, terkadang masih dibutuhkan dukungan dari provinsi maupun pemerintah pusat mengingat kebutuhan anggaran yang cukup besar di bidang pendidikan untuk kabupaten/kota
Untuk itu gubernur berharap, dengan besarnya anggaran penyelenggaraan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan hendaknya harus tetap memperhatikan kewenangan masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.
”Untuk ini agar tetap terjalinnya sinergis pembangunan, perlu adanya kerjasama yang harmonis antarwilayah provinsi dan kabupaten, yang perlu dituangkan dalam naskah kerjasama (MoU) antara gubernur dengan bupati/ wali kota se-Kalteng,” tegasnya.
Terkait aset dukungan provinsi, A. Teras Narang berharap, pada akhir tahun anggaran, aset-aset yang merupakan dukungan provinsi untuk daerah perlu segera diserahterimakan kepada kabupaten yang bersangkutan.”Di bidang pendidikan terdapat tiga pilar kebijakan antara lain perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan,” pungkasnya.
Selain ketiga pilar kebijakan dalam pendidikan, yang tak kalah penting, ucap A. Teras Narang, yakni penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. ”Isu strategis yang dihadapi pada tahun 2010 ini adalah masih belum optimalnya cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di pusat-pusat pendidikan di daerah,” bebernya.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalteng Kamsyiah A Mamat berharap, alokasi anggaran pendidikan dalam jumlah besar itu mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan di semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan kejuruan, pendidikan spesialis dan dukungan pada perpustakaan daerah.
Dengan dana sebesar itu, Fraksi Partai Golkar berharap ruang belajar yang ada di daerah harus standar dan proses belajar mengajar juga berjalan dengan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. ”Kedepan tidak ada alasan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan penggerak utama kemajuan pembangunan sebuah negara dan menjadi satu-satunya aset yang dapat ditingkatkan nilainya. ”Rendahnya mutu SDM akan menjadi faktor penghambat pembangunan dan ekonomi nasional karena kurang mampu menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing,” jelas Kamsyiah.
Pada kesempatan sebelumnya, anggota Komisi C DPRD Kalteng yang juga anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) H Syarifudin H Usin mengkritik keras terhadap pembangunan dibidang pendidikan karena masih terpusat di kota.
Selain itu, penyebaran tenaga pendidik juga belum merata, karena lebih banyak menumpuk di kota, sehingga tenaga pendidik di desa-desa terkesan kosong. Terkait dua masalah tersebut, politisi gemar bermain catur ini, berharap kedepan pemerintah daerah harus tegas dengan masalah pemerataan tenaga pendidik.
“Tiap tahun menerima guru. Tetapi anehnya di desa-desa selalu kekurangan, ternyata salah satu paktornya adalah, setahun-dua tahun bertugas di desa kemudian minta pindah ke kota, sehingga di desa selalu kekurangan guru. Demikian juga pembangunan gedung sekolah, selalu diprioritaskan untuk dikota. Hendaknya pembangunan ada pemerataan,” pungkasnya. (*/Radar Sampit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar