Anggaran Panwaslukada Dipangkas Pemprov

Dari Rp. 20,239 Miliar Lebih Menjadi Rp. 9,9 Miliar

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-Tak hanya anggaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Kalteng yang diajukan KPU Kalteng yang dipangkas Pemerintah Provinsi Kalteng. Anggaran pengawasan pemilu yang diajukan panitia pengawas pemilukada (panwaslukada) Kalteng juga ikut dipangkas.
Pemangkasan yang dilakukan Pemprov Kalteng hingga 60 persen dari total yang diusulkan Panwaslukada sebesar Rp 24, 680 miliar lebih. Hal ini dikeluhkan Ketua Panwaslukada Kalteng Tantawi Jauhari. “Kami pesimis pengawasan pemilukada di Kalteng tidak akan berjalan maksimal,” ucap Tantawi di Palangka Raya, keamrin.
Tantawi mengungkapkan, Panwaslukada Kalteng sebelumnya mengajukan usulan dana sebesar Rp 24,680 miliar lebih. Namun, usulan tersebut direvisi dengan pengurangan sejumlah pos anggaran hingga menjadi Rp 20.239.990.000.
Meski telah direvisi, kata Tantawi, Pemprov hanya menyetujui sebesar Rp 9,9 miliar. “Sebagian besar porsi dana itu, akan dihabiskan untuk membayar honor petugas
dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga panwas lapangan. Sementara untuk biaya operasional lainnya tidak ada,” ungkapnya.
“Anggaran yang disetujui sangat minim, jauh dari kebutuhan yang kami usulkan sebelumnya. Bayangkan dana yang dipangkas 60 persen atau sekitar Rp 11 miliar lebih,” timpal mantan aktivis kampus ini.
Digubungi terpisah, Kepala Biro Keuangan Setda Kalteng Susie mengatakan, Pemprov Kalteng hanya mampu menyiapkan anggaran sebesar Rp. 9 miliar lebih. “Tapi anggaran yang diungkapkan Panwaslu tersebut masih belum final, karena masih belum ada kesepakatan bersama. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan masih dalam tahap koordinasi,” katanya. (*/Radar Sampit)