1.737 Ruang Kelas Rusak Berat

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA- Dana sebesar Rp 249 Miliar yang digelontorkan dari APBD Kalteng pada tahun 2009 untuk pendidikan, ternyata belum mampu memperbaiki kulaitas sarana dan prasarana pendidikan, khususnya gedung sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Hardy Rapay menyebutkan, secara keseluruhan jumlah ruangan kelas mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA sebanyak 20.292 ruang kelas. Namun, sebanyak 1.737 ruang kelas diantaranya dalam kondisi rusak berat.
Dengan rincian, sebanyak 15.442 ruang atau 76,1 persen dalam kondisi baik, 3.113 ruang atau 15,43 persen rusak sedang dan 1.737 ruang atau 8,56 persen mengalami rusak berat. Sementara data ruang kelas per jenjang, tingkat SD/MI, 8.078 ruang atau 68,14 persen dalam kondisi baik, 2.591 ruang atau 21,86 persen rusak sedang, dan 1.186 ruang atau 10 persen mengalamai rusak berat.
Tingkat SMP/MTssebanyak 5.731 ruang atau 88,32 persen baik, 305 ruang atau 4,70 persen mengalami rusak sedang dan 453 ruang atau 6,98 persen mengalami rusak berat. Kemudian tingkat SMA/MA 1.633 ruang atau 83,83 persen dalam kondisi baik, 217 ruang atau 11,14 persen mengalami rusak sedang dan 98 ruang atau 5,03 persen mengalami rusak berat.
“Pemerintah Provinsi Kalteng akan terus berupaya melakukan perbaikan ruang kelas yang rusak tersebut melalui alokasi dana 20 persen dari APBD Provinsi.Di tergetkan akan selesai pada akhir tahun 2011 mendatang,” kata Hardy, di Palangka Raya, kemarin.
Menurut Hardy, dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBD Kalteng baru dicapai pada tahun 2009. Sebagai perbandingan, pada tahun 2008 sektor pendidikan digelontorkan dana sebesar Rp 88 Miliar atau 6,45persen dari APBD, tahun 2009 Rp 249 Miliar atau 20persen dari APBD dan tahun 2010 melonjak menjadi Rp 400 miliar atau 20 persen dari APBD.
“Dana 20 persen itu kita sangat hati-hati penggunaanya dan diharapkan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya seperti untuk merehabilitasi sekolah inpres
yang banyak tersebar dipelosok pedalaman yang harus segera diperbaiki,” beber Hardy.
Dikemukakan Hardy, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih anggaran antara kabupaten dan provinsi terkait perbaikan gedung sekolah, pihaknya langsung turun ke lapangan untuk menentukan sebuah sekolah akan dibantu perbaikan gedung maupunpengadaan meubelernya.
Sementara terkait penyusunananggaran, ungkap Hardy, pihaknya seringkali
menemui kendala berupadata yangcenderung tidak akurat dan lambat diserahkan pihak kabupatenke provinsi. “Untuk menghindari tumpang tindih dalam urusan bantuan, kami menerjunkan tim langsung kelokasi sebelum mengambil keputusan. Tim ini menyebar di 14 kabupaten/kota se Kalteng,” katanya.
Lebih lanjut Hardy mengatakan, selain untuk perbaikan gedung sekolah, pihaknya juga memprioritaskan peningkatan mutu para guru. Ia mengakui penyebaran guru saat ini masih belum merata terutama yang berada di pedalaman. Akibatnya,terjadi kesenjangan antara kulitas pendidikan yang diterima anak didik di pedalaman dan daerah perkotaan.
“Kami memprioritaskan peningkatan mutu tenaga pengajar setelah rehabilitasi sekolah yang saat ini tengah dilakukan akan tuntas pada tahun ini,karenakami menilai, walaupun sekolah bagus, namun bila tenaga pengajarnya tidak mumpuni hasilnya tidak akanbaik.” pungkasnya. (*/Radar Sampit)