Bantuan Dana Sosialisasi Pemilu
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Rapat koordinasi persiapan pemilu presiden, di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Jumat (8/5) kemarin, menjadi ajang curhat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng)dengan Gubernur Kalteng.
Mereka mengeluh ada sejumlah kepala daerah menolak membantu, padahal KPU sangat mengharapkan bantuan dana dari pemerintah daerah, lantaran minimnya dana sosialisasi pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu yang dianggarkan dari APBN.
Misalnya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Seruyan dan Kabupaten Katingan yang hingga pemilu berakhir, bantuan yang diminta KPU setempat tak kunjung direalisasi. Karena minimnya dana sosialisasi, KPU mengaku salah satu penyebab tingginya angka golongan putih (golput) atau pemilih yang tak menggunakan hak pilih.
Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pileg 9 april lalu hampir setengah juta pemilih, yakni sebanyak 461.675 pemilih atau sekitar 30,65 persen dari jumlah DPT 1.506.244 pemilih.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, sangat menyayangkan sikap ketidak pedulian pemerintah daerah. Apalagi, kata gubernur, dari laporan yang ia terima, ada sejumlah KPU terpaksa ngutang, lantaran tidak ada bantuan dari pemda setempat.
Olehkarenanya, orang nomor satu dibumi tambun bungai tersebut, berharap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bulan Juni 2009 mendatang, pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dapat mengambil kebijaksanaan membantu secara maksimal KPU yang mengalami kesulitan.
”Sangat disayangkan hingga berakhirnya pileg, ada sejumlah kepala daerah yang menolak membantu kesulitan KPU, padahal KPU sangat membutuhkan bantuan demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu,” ujar A. Teras Narang, dihadapan forum rakor yang dihadiri KPU dan Panwaslu se-Kalteng, pemerintah daerah, beserta Unsur Muspida.
Untuk itu, Gubernur Kalteng minta apa yang menjadi keluhan sejumlah KPU daerah menjadi perhatian serius masing-masing kepala daerah. ”Saya saja sudah membantu KPU Provinsi, hendaknya kepala daerah juga bisa membantu KPU Kabupaten/Kota yang sedang mengalami kesulitan,” tegas Gubernur.
”Tetapi yang penting bantuan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan tidak ada unsur markup anggaran, jangan ada laporan fiktip, harus betul-betul sesuai dengan fakta penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” timpalnya.
Menjawab pertanyaan gubernur terhadap sejumlah pemerintah daerah terkait laporannya KPU Kabupaten, Asisten I Setda Kabupaten Kobar, mengakui memang hingga saat ini pihaknya belum membantu KPU karena terkendala teknis terutama bentuk pertanggungjawaban dari KPU ketika dibantu pemda apalagi dana dari APBD tidak tersedia.
”Masalah ini akan dibicarakan kembali. Dalam pemilu presiden nati kami siap membantu kesulitas KPU termasuk soal dana, yang penting ada jaminan atau berupa payung hukum untuk mengeluarkan dana daerah membantu KPU,” bebernya.
Sementara itu KPU Seruyan, meminta bantuan gubernur untuk bisa menyampaikan kesulitan pihaknya ke pihak pemerintah daerah Kabupaten Seruyan, pasalnya pihaknya juga mengalami masalah yang sama terkait minimnya anggaran sosialisasi.
”Saya kira KPU Kabupaten Seruyan yang juga mengalami masalah yang sama dapat duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Seruyan untuk membicarakannya kembali. Karena hal ini penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemilu presiden mendatang,”pungkas Gubernur. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar