BUMD Belum Sumbang PAD 

 

 Oleh: Alfrid Uga
 

KUALA KURUN - Empat fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) pada prinsipnya menyetujui Pemandangan Umum Terhadap Pidato Pengantar Bupati Gunung Mas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Gumas tahun 2011 lalu. Pemandangan fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gumas, Kamis (2/8). 

             Dari pihak eksekutif dihadiri Wakil Bupati Gumas Arton S Dohong didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gumas Ir Kamiar serta Asisten I dan II, serta sejumlah Kepala SKPD Kabupaten Gumas. Selain itu juga dihadiri wakil dari Anggota Forum Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Gumas, diantaranya Wakapolres Gumas Kompol Idham Mahdi SIK. 

              Dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Haji Rahmansyah mengkritisi dari sumber kekayaan daerah yang dipisahkan, terlihat tidak ada dinamika yang menggembirakan dari dua BUMD. Masing-masing PDAM Tirta Bahalap dan BUMD Gunung Mas Perkas.

"Kedua BUMD ini belum bisa menyumbangkan pendapatan asli daerah seperti yang kita harapkan. Mohon penjelasan," Pinta Rahmansyah. 

               Dari lemahnya kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Gumas mendorong agar ada evaluasi khusus mengenai BUMD Gunung Mas Perkasa. "Dengan dievaluasi, kita tahu permasalahan apa yang terjadi, dengan harapan ada solusi apa yang dapat kita berikan guna mengatasi permasalahan yang dimaksud," tukasnya. 

               Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Bambang Harapan menyorot terkait jumlah hasil pendapatan daerah dan jumlah belanja daerah tahun anggaran 2011. Karena menurut pandangan fraksinya sudah jelas dalam pidato pengantar bupati yang lalu merupakan hasil kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011 sudah di audit BPK.

                 "Hanya pada kesempatan ini yang sangat disesalkan yaitu mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2011, seingat kami sewaktu pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah murni tahun 2011 bersama pihak Tim Eksekutif sudah disepakati dan sudah disetujui. Bahwa PAD tahun anggaran 2011 ditargetkan Rp 20 miliar lebih," bebernya.

                Akan tetapi, lanjutnya, hingga saat ini pengajuan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah tahun 2011 pihak Tim Eksekutif dalam rapat pembahasan mengusulkan agar target PAD yang nilainya Rp 20 miliar lebih tersebut diturunkan menjadi Rp17 miliar lebih.

               "Diturunkanya target dengan alasan bisa tercapai, tetapi kenyataannya tidak bisa terealisasi juga. Hingga akhir tahun hanya Rp 15 miliar lebih, sehingga dari target berkurang menjadi Rp 1 miliar lebih. Fraksi kami menilai SKPD yang dibebani target tidak sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya," cetus Bmabang Harapan. (Kalteng Pos)