Oleh: Alfrid Uga
PALANGKA RAYA- Pemrintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan setuju dengan dipilihnya Kaleng sebagai pilot projek pelaksnaan Program Pengurangan Emisi atau Reducing Emission From Deforestation and Degradation Flus (REDD +). Disamping mampu memperbaiki lingkungan dari keterpurukan juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Kalteng, Achmad Diran mengharapakan, program REDD Flus tersebut tidak hanya untuk memperbaiki lingkungan yang sudah buruk tetapi ia juga berharap mampu meningkatkan tarap sosial, ekonomi kerakyatan serta budaya masyarakat sekitar kawasan hutan, salah satunya melalui pembangunan hutan kerakyatan.
“Hutan kerakyatan tersebut, selain pembangunan hutan tanaman industri yang melibatkan rakyat, juga melalui pembangunan perkebunan tanaman rakyat, seperti karet dan lain sebagainya,” ungkap Wakil Gubernur Kalteng, Achmad Diran, ditemui wartawan usai membuka konsultasi regional penyusunan strategi nasional (Stranas) REDD plus, region kalimantan di Palangka Raya, Kamis (14/10).
Sebelumnya, dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan Wakil Gubernur Achmad Diran, REDD + merupakan sebagai suatu wacana skema kerjasama yang berkaitan dengan hutan dan perubahan iklim, merupakan suatu hal yang sangat strategis karena isue tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan sumber daya hutan.
Fakta sejarah, telah mengajarkan kepada semua masyarakat kalimantan bawha beberapa waktu yang lalu hasil dari sumberdaya hutan kalimantan ini merupakan emas hijau yang memberikan sumbangsih nyata bagi pembiayaan pembangunan nasional yang menghasilkan produk-produk ekspor yang mendatangkan devisa.
“Era atau zaman emas hijau ini mungkin sudah berakhir, sudah pudar. Hal ini ditandai dengan semakin turunnya peranan dan kontribusi dari sektor kehutanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi se kalimantan,” ungkap Achmad Diran.
Lebih lanjut dikatakannya, secara ekonomi dan finansial regional mungkin saja peranan sumberdaya hutan semakin memudar, tetapi nilai dan fungsi hutan tidak pernah surut atau menyusut. Hutan tidak saja menyangkut kawasan yang menghasilkan sumber bahan baku atau sumber mata pencaharian tetapi hutan juga memiliki nilai ekonomi lingkungan, sosial dan budaya.
“Hutan juga merupakan sumber plasma nutfah atau keanekaragaman hayati, perlindungan sistem kehidupan bahkan halaman rumah, kantor tempat bekerja dan bagian dari tanaman kehidupan masyarakat,” tukas Wakil Gubernur Achmad Diran.
Sementara itu, Wakil Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bapenas, dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Kepala Bapenas, Ceppie Sumadilaga mengatakan, penyusunan Stranas REDD+ di latar belakangi dengan adanya komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen.
Diekemukakannya, jika dengan upaya sendiri mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen. Maka dengan dukungan luar negeri hingga tahun 2020 mendatang mampu mengurangi hingga 41 persen.
“Sebagian besar upaya pengurangan emisi gas rumah kaca diperkirakan dapat disumbangkan dari sektor kehutanan dan tata guna lahan, karena sektor tersebut merupakan salah satu sumber emisi yang signifikan dari total emisi Indonesia,” ucap Ceppie Sumadilaga.
Lebih lanjut dikatakannya, respon Indonesia terhadap perubahan iklim yang cukup aktif, dilatar belakangi dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagian besar kota berada di daerah pantai, sehingga menjadi sangat rentan terhadap dampak pemansan global. Perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya suhu bumi dan berakibat naiknya permukaan air laut, akan memberikan dampak negatif luar biasa pada Indonesia.
“Hujan yang tidak dapat diperkirakan, banjir, musim kemarau dan bencana alam yang lebih sering terjadi munculnya pengakit baru dan dampak negatif lain dari perubahan iklim juga akan mempengaruhi jutaan penduduk Indonesia, terutama kaum miskin yang tinggal di daerah perkotaan mapun daerah pedalaman Indonesia,” pungkasnya. (radar sampit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar