Laporan: Alfrid Uga
PALANGKA RAYA – Kendati kesepakatan damai antara kelompok yang bertikai di kota Tarakan, Kalimantan Timur sudah dicapai, langkah antisipasi telah dilakukan jajaran kepolisian di Kalimantan Tengah (Kalteng). Kapolda Kalteng Brigjen (Pol) Damianus Jackie telah memerintahkan Polres dan jajarannya untuk tetap siaga.
“Kapolda juga meminta para Kapolres memberikan pengarahan kepada masyarakat bahwa kasus yang terjadi di Tarakan kriminal murni dan sudah ditangani aparat kepolisian,” kata Kapolda melalui Kabid Humas Polda Kalteng AKBP Terr Pratiknyo.
Menanggapi adanya isu bahwa warga Dayak dari Kalteng terlibat dalam aksi kekerasan bahkan memimpin rapat mengatur strategi penyerangan terhadap suku tertentu di Tarakan, Terr menegaskan kendati orang tersebut berasal dari Kalteng, bukan berarti orang Kalteng tersebut datang dan lalu ikut melakukan penyerangan.
“Mungkin saja ada orang Kalteng, tapi mereka memang tinggal di sana, bukan yang datang secara khusus dari Kalteng ke Tarakan untuk melakukan penyerangan,” tukas Terr Pratiknyo.
Terr mengemukakan perintah Kapolda kepada Kapolres dan jajarannya merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolri. “Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada seluruh Kapolda di wilayah Kalimantan untuk menjaga kondusifnya di wilayah masing-masing”, ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Agustin Teras Narang melalui Kepala Kesekretariatan MADN Siun Jarias mengungkapkan, pihanya telah melakukan koordinasi dengan anggota MADN di Tarakan, Kalimantan Timur agar bisa ikut meredam masalah.
“Koordinasi dengan bertemu langsung memang belum. Koordinasi baru melalui telepon dan kita meminta pengurus MADN di sana untuk ikut meredam suasana agar tidak meluas lagi,” ungkap Siun.
Menanggapi isu adanya sejumlah warga Dayak dari Kalteng masuk Tarakan saat ini, Siun Jarias menghimbau kepada warga Kalteng untuk tidak sampai datang dan ikut terlibat kekerasan di Tarakan. Sebab kekerasan hanya melahirkan kesengsaraan, tidak hanya bagi kedua belah pihak yang terlibat pertikaian, tetapi bagi masyarakat keseluruhannya.
Terkait imbauan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta tokoh-tokoh dan pejabat mengambil langkah terpadu untuk mencegah meluasnya kekerasan menjadi tragedy yang pernah terjadi di Sampit, menurut Siun, hingga kemarin pihaknya belum melakukan koordinasi. Namun jika hal tersebut dipandang perlu, maka tidak menutup kemungkinan, gubernur akan menggelar rapat koordinasi dengan anggota FKPD Provinsi Kalteng. (radar sampit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar