Anggota DPR Sumbar Dukung Palangka Raya

Pemindahan Ibukota Pemerintahan dari Jakarta

Laporan: Alfrid Uga

PALANGKA RAYA –Wacana pemindahan ibukota pemerintahan dari Jakarta ke luar pulau Jawa terus mengemuka. Bahkan dukungan agar ibukota dipindah ke Kota Palangka Raya terus mengalir dari sejumlah politikus di Senayan, pakar tata kota dan juga pejabat eksekutif di pemerintah pusat.
Anggora DPR RI, asal daerah pemilihan Sumatra Barat (Sumbar), Darizal Basir misalnya. Meski baru pertama kali menginjakkan kakinya di Bumi Tambun Bungai ini, dirinya langsung terpesona dengan keindahan tata kota Palangka Raya dibandingkan dengan kota-kota di daerah lain seperti di Pulau Kalimantan.
Pendapat pribadinya tersebut disampaikan di hadapan sejumlah anggota Badan Kehormatan (BK), unsur pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalteng, serta di hadapan 45 anggota DPRD Kalteng, ketika menjadi nara sumber pada acara sosialisasi BK Anggota DPRD, Undang-Undang dan Peraturan DPR I/2008 tentang Tata Beracara BK DPRRI di Kantor DPRD Kalteng, Rabu (13/10).
“Saya ingin menyampaikan respon dari perasaan saya, begitu saya menginjakkan kaki di Bumi Tambun Bungai ini, saya langsung terpesona dan kagum dengan keindahan tata kota Palangka Raya. Tidak salah lagi, Kota Palangka Raya memang layak menjadi ibukota Pemerintahan RI”, tukas Darizal Basir dari Partai Demokrat ini.
Rizal, panggilan akrab dari Darizal Basir menilai, pembangunan dan tata kota Palangka Raya benar-benar pembangunan yang menganut konsep pembangunan kota modern. “Tata kotanya teratur, ruas jalan lebar dan pembangunan yang terpusat. Ada pusat pembangunan perkantoran, pusat perdagangan dan pemukiman menunjukkan ciri pembanguanan kota yang modern”, ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakannya, dilihat dari tata Kota Palangka Raya dan tofografi wilayah sudah tidak ada persoalan. Namun ada yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagai bentuk respon keseriusan pemerintah provinsi terhadap wacana tersebut, yakni pemberian insentif kepada pembangunan jika benar-benar dipindahkan dari Jakarta.
“Menurut pendapat saya, pemerintah provinsi harus memberikan insentif terhadap wacana pemindahan ibukota pemerintahan RI ini. Salah satunya pemerintah provinsi harus berani menyatakan, kami siap menyediakan lahan kosong sebagai tempat pembangunan pusat pemerintahan”, saran Rizal.
Model seperti ini, ungkap Rizal sangat lazim, hal tersebut pernah dilakukan saat ia menjadi bupati di salah satu provinsi Sumatra Barat. Saat itu ia menjaminkan tanah-tanah kosong yang sudah dibebaskan dengan cara membeli dari rakyat untuk kemudian disewakan dan dipinjam pakaikan kepada investor.
“Pemerintah yang membeli dari rakyat, kemudian diserahkan kepada investor, tanpa harus dibeli. Investor boleh sewa, kalau dia mampu, tetapi kalau yang tidak mampu dia boleh pinjam pakai sampai ia mampu menyewa bahkan membelinya dari pemerintah”, jelasnya.
Dia menambahkan, karakteristik tofografi kota Palangka Raya sangat berbeda dengan kota-kota di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat tanahnya berbukit, di Palangka Raya sangat datar. “Kalau di tempat saya sulit membangun, di Kota Palangka Raya sangat mudah dibangun”, pungkasnya. (radar sampit)