PALANGKA RAYA-Ditengah bencana asap melanda rakyat Kalimantan Tengah (Kalteng). Justru jajaran pejabat Pemprov Kalteng termasuk sejumlah Bupati malah ngeluruk ke Jakarta, terkait penjajakan pasar (pre market sounding) pembangunan rel kereta api di Kalteng. Mengundak kritik pedas dari Walhi Kalteng.
Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Arie Rompas, menilai kepergian pejabat tinggi Kalteng ke Jakarta, seakan tak memperdulikan bencana kabut asap yang masih melanda Bumi Tambun Bungai.
“Pejabat kalteng telah meninggalkan rakyat dengan pergi rapat ke Jakarta, sementara rakyat masih menghirup asap,” ujarnya, kepada sejumlah wartawan disela-sela pembagian masker gratis di bundaran besar Palangka Raya, Jumat (11/9) kemarin.
Menanggapi sikap pejabat Kalteng tersebut, Walhi merasa prihatin, karena saat ini rakyat lagi mengalami bencana, pejabat malah tidak berda di tempat untuk memikirkan situasi dan kondisi bencana (asap) yang dialami rakyatnya. “Rakyat menderita, mereka (pejabat, red) malah enak-enakan di Jakarta,” ungkapnya.
Pria asal Sulawesi Utara ini yang akrap disapa Rio, menandaskan, seharusnya para pejabat tersebut lebih mengutamakan kondisi Kalteng yang masih dilanda bencana, ketimbang menggelar rapat untuk mengeksploitasi sumber daya alam wilayah ini.
“Kita prihatin sekali dengan kelakuan pejabat seperti ini, bahwa kemarin (saat pemilu) mereka dimobilisasi untuk kepentingan politik, namun, saat ada bencana, mereka ditinggalkan begitu saja tanpa ada sosuli dan penanggulangan. Seharusnya para pejabat tersebut tetap standy by di Kalteng sampai bencana berakhir,” tandasnya.
Terkait penanganan asap yang dilakukan pemda selama ini. Rio menilai, Pemda tidak melihat akar persoalan, pasalnya, upaya yang dilakukan selama ini nampak sia-sia, misalnya pengerahan pemadam kebakaran dengan menggunakan mesin penyemprot air, padahal sumber air kering akibat musim kemarau, sehingga upaya pemadaman tidak maksimal.
“Seharusnya, dilain sisi kita menanggulangi, di lain sisi juga harus mulai menghentikan kerusakan lingkungan terutama di lahan gambut, yakni dengan menghentikan aktivitas perkebunan besar di lahan gambut,” katanya.
Pemberian izin perkebunan kelapa sawit di lahan gambut oleh pemerintah daerah salah satu menjadi persoalan, apabila tidak dihentikan, karena akan merusak lahan tersebut dan menjadi sumber bencana seperti asap yang dialami rakyat Kalteng selama ini. ”Pemda harus bertanggungjawab. Asap yang kita hirup saat ini, sebagain besar dikontribusi oleh kebijakan pemda,” ucap Rio.
Menyinggung pembangunan rel kereta api. Walhi menyatakan tidak setuju,, pasalnya, jika rel dibangun, hanya akan mempercepat ekploitasi SDA Kalteng dan mengancam lingkungan serta keberadaan masyarakat setempat.
”Kalau pemerintah berdalih pembangunan rel untuk menarik banyak lagi investor, dan meningkatkan kesejahtraan rakyat Kalteng. Buktinya, Barito Timur banyak investasi tambang justru terminkin di kalteng, demikian Kabupaten Seruyan, Kotim, dan Katingan yang banyak lahan perkebunan kelapa sawit, malah sumber kemiskinan,” pungkasnya.
Terkait dengan aksi sosail, Walhi Kalteng membagikan masker secara gratis sebanyak 30 masker dan akan menyusul pembagian gratis obat tetes mata. Namun obat tetes mata, terhambat datang dari Jakarta lantaran pesawat belum bisa mendarat di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jajaran pejabat Pemprov Kalteng termasuk sejumlah Bupati, melaksanakan tahap penjajakan pasar (pre market sounding) pembangunan rel kereta api di Kalteng rute Palaci – Bangkuang di Jakarta, yang dijadwalkan Jumat kemarin.
Rapat tersebut semula rencananya dilaksanakan di Palangka Raya, namun, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang SH terpaksa memindahkan agenda nasional tersebut ke Jakarta karena kondisi Palangka Raya yang masih berkabut dan aktivitas Bandara yang masih belum normal. (*/Radar Sampit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar