Tak ada bedanya dengan dua Anggota DPRD Provinsi Kalteng asal Kotawaringin sebelumnya, yakni Jimin dan Rahmat Nasution Hamka. H. Syafrudin H. Husin juga berharap segera mendapat kejelasan dari Sekretariat Dewan mengenai rumah tempat tinggal di Palangka Raya.
---------------------------
ALFRID UGA, Palangka Raya
=========================
HARAPANNYA tersebut bukan berarti menuntut hak karena ia sudah menjadi anggota dewan yang harus semuanya di fasilitasi pemerintah. Melainkan kebutuhan untuk menunjang kinerjanya di DPRD Provinsi Kalteng selama tinggal di Palangka Raya, lantaran belum memiliki rumah pribadi setelah hijrah dari Kotawaringin Timur.
“Fasilitas yang didapatkan dari Sekretariat Dewan, untuk sementara ini belum ada. Baik pakaian dinas, transportasi, mapun rumah, semuanya belum tersedia. Jadi semuanya atas inisiatif sendiri, misalnya tempat tinggal di Palangka Raya kita terpaksa mengontrak rumah,” ujarnya, di Palangka Raya, Sabtu (4/9) lalu.
Terkait komitmen dengan konstituen di Kotim dan Seruyan. Menurut mantan anggota DPRD Kotim periode 2004-2009 ini, tak ada yang berubah. Baik saat ia menjabat anggota DPRD Kotim mapun sekarang menjabat anggota DPRD Kalteng.
“Kita tetap komit apapun namanya. Konstituen itu kita perhatikan, kita bina hubungan baik dengan mereka. Baik saat mencalonkan di tingkat kabupaten hingga mencalokan ditingkat provinsi, harus tetap berkesinambungan,” ucapnya ayah lima anak ini.
Dikemukannya, perjuangan menuju masyarakat Kotim dan Seruyan sejahtera dan mandiri, merupakan tujuan utama dari perjuangan sebagai wakil rakyat. Namun ia mengatakan, tak kalah penting juga, selain membina hubungan yang berkesinambungan dengan konstituen yang sudah ada, ia juga akan membuka peluang hubungan dengan daerah yang selama ini belum terbina.
“Untuk investasi jangka panjang. Setidaknya lima tahun kedepan daerah-daerah yang dulunya belum mendapat suara. Misalnya di Sampit, seperti di Kota Besi, dengan melakukan pendekatan dan membina hubungan yang baik, alham dullilah sekarang kita mendapat dukungan,” ungkapnya.
Anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, sedikit buka bocoran strategi kunci sukses di panggung politik selama 10 tahun berturut-turut duduk di kursi legislator. Menurutnya ada dua stategi tugas yang digunakan, satu tugas terkait kebijakan, dan satunya lagi terkait tugas sebagai pribadi.
Kalau terkait dengan tugas pribadi, selama ia menjabat jadi anggota DPRD Kotim, ia rutin melakukan komunikasi dengan konstituen, tak harus terpaku dengan jadwal dan agenda dewan. “Kalau terkait dengan permintaan secara pribadi, seperti minta bantuan alat olah raga. Minta bantuan untuk pembangunan tempat ibadah, selama mampu saya akan bantu,” ucapnya.
Akan lain halnya, bila terkait dengan kebijakan. Setiap usulan dari konstituen, akan ditampung kemudian dibawa dalam forum resmi didewan. Baik melalui fraksi, mapun komisi untuk dibahas bersama-sama dengan ngggota dewan lainnya.
“Oleh karena itu, karena terkait aturan dan mekanisme yang ada di dewan, tidak semua apa yang menjadi usulan dari konstituen bisa dipenuhi. Tetapi syukur, saya tidak menjanjikan terlalu muluk-muluk kepada konstituen. Tetapi sebagai wakil mereka, wajib memperjuangkannya,” pungkasnya.
Apa yanga kan dilakukan kedepan setelah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi? Syafrudin menilai selama ini ada kesenjangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Dari Rp 2 triliun APBD Provinsi, lebih banyak dititk beratkan pada pembangunan infrastruktur jalan saja.
Sementara pemerataan pembangunan disegala sektor itu belum tersentuh dari APBD Provinsi. Misalnya pembangunan infrastruktur bagi masyarkat yang tinggal di pesisir, seperti di sektor pariwisata, taruh contoh di Ujung Pandaran, sangat potensial dikembangkan, tetapi belum juga mendapat perhatian dari APBD Provinsi.
“Inikan merupakan asset daerah Kalteng ecara umum, khususnya Kotim, hingga saat ini belum diperhatikan dengan baik. Bagaimana mungkin masyrakat disana yang notaben adalah masyarakat nelayan bisa berkembang dan meningkat kesejahtraannya kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah provinsi, melalui APBD,” bebernya.
Terkait dengan kurang perhatian pemerintah provinsi tersebut, ia sebagai anggota DPRD Kalteng akan berusaha memperjuangkannya, bagaimana kedepan APBD Provinsi bisa berpihak ke masyrakat nelayan yang tinggal dipesisir, melalui peningkatan pembangunan infrastruktur pariwisata.
“Dengan demikian, pengelolaan pariwisata hanya dapat maju dengan ditunjang fasilitas infrastruktur yang memadai. Kalau ditunjang dengan fasilitas pariwisata yang memadai sudah barang tentu penghasilan masyrakat setempat juga meningkat. Selain dari hasil nelayan juga dari pengunjung daerah tersebut, inilah yang perlu diperhatikan kedepan,” pungkasnya.
Menyinggung besaran kontribusi dari PAD Kotim kepada PAD Provinsi. Sfrudin merasa miris hatinya melihat ketidakadilan provinsi kepada Kabupaten Kotim. Padahal dari bagi hasil pajak, bumi dan bangunan (PBB) untuk provinsi, dari Kotim yang terbesar dari antara daerah kabupaten/kota se-Kalteng.
“Setoran kepada provinsi besar. Tatapi apa yang kita dapatkan dari provinsi, sangat minim sekali. Kalau bicara soal pembangunan infrastruktur jalan, memang kita akui sudah menunjukan peningkatan, tetapi itu juga karena ditunjang dengan dana dari pusat. Maunya kita ada perhatian khusus dari provinsi kepada Kotim, dilihat dari besarnya kontribusi selama ini,” beber Syafrudin mengeluh. (*/Radar Sampit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar