2009, Tahun Bencana Magi Masyarakat Kalteng

Prediksi Walhi Kalteng Bencana Lebih Dahsyat Dari Tahun 2008

Oleh: Alfrid Uga

PALANGKA RAYA-Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi) Kalimantan Tengah (Kalteng) memprediksi tahun 2009 sebagai tahun bencana bagi masyarakat Kalteng. Bahkan, bencana tahun 2009 lebih dahsyat empat kali lipat dari bencana yang terjadi pada tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya.

”Kerusakan lingkungan hidup di Kalteng kemungkinan besar akan terjadi seperti halnya di Kalsel atau Kaltim jika kebijakan pengelolaan sumber daya alam masih berkiblat pada asas eksploitasi besar-besaran demi peningkatan PAD,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Kalteng Satriadi, di Palangka Raya, Jumat (2/1) kemarin.

Satriadi mengungkapkan berdasarkan hasil analisis Walhi Kalteng jika dikalkulasikan untuk target produksi tambang batu bara adalah 20 juta ton per tahun mulai 2009 maka konsekwensi yang akan diterima masyarakat adalah menanggung bencana empat kali lipat lebih berat dibandingkan tahun 2008, artinya diprediksikan terjadi perluasan daerah bencana.

Selain itu cost yang harus disiapkan oleh pemerintah sebagai dana tanggap darurat juga harus lebih besar. Hal ini menjadi sebuah refleksi tentang apa yang sudah diambil dari alam Kalteng dengan apa yang di dapat oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. ”Itu baru dinilai dari pertambangan batu bara, bagiamana dengan pertambangan sumber mineral lainnya?”ungkap Satriadi, seraya bertanya.

Sementara itu, ucapnya, sektor perkebunan sawit juga menjadi ancaman bencana kedepan. Jika data tahun 2007 menunjukkan bahwa 1.682.060 hektare konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah operasional, ditambah 2.461.930 hektare ijin perusahaan perkebunan yang belum operasional, maka masyarkat juga menanggung akibatnya.

”Artinya konsekwensi yang harus ditanggung masyarakat adalah bencana akibat pembukaan lahan dan hilangnya vegetasi sebagai penyimpan air maupun cathment area sebesar 1,5 kali lipat dari tahun ini,” beber mantan Direktur Eksekutif Yayasan Betang Borneo ini.

Selain terjadi bencana banjir, dampak lain sebagai ikutan kebijakan tersebut adalah terjadinya konflik status tanah dengan masyarakat lokal, pelanggaran HAM atas hak-hak masyarakat oleh perusahaan-perusahaan besar tersebut karena sudah mengantongi surat ijin atas nama Negara.

Bahkan kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar yang menyalahi aturan dengan memperluas ekspansi masuk ke wilayah kelola masyarakat. ”Maka upaya kriminalisasi terhadap rakyat diprediksikan akan semakin meningkat,” imbuhnya. (ga)