Revitalisasi Perkebunan di Kobar Macet

Hasil Reses DPRD Kalteng di Penutup Tahun 2008
Oleh: Haris L (Radar Sampit)

PALANGKA RAYA- Mandegnya program revitalisasi perkebunan bukan cuma terjadi di Kotawaringin Timur. Di Kabupaten Kotawaringin Barat pun sama. Hasil reses anggota DPRD Kalteng 23-31 Desember tadi menemukan, program revitalisasi yang sudah dicanangkan sejak tahun 2007 oleh Bupati Kobar ternyata macet di tengah jalan.
Sekretaris Tim Dapil III, Kobar, Lamandau dan Sukamara H Kimin Erwan Subroto mengungkapkan, revitalisasi perkebunan di Desa Babual Kecamatan Kolam tidak berjalan lancar, karena pihak bank meminta agar agunan kredit itu SHM dari pemilik-pemilik perkebunan. Padahal, mereka belum punya SHM.
“Pada waktu pertemuan dengan pihak BTN, pada reses kedua, pihak bank menyatakan bahwa SKT saja sudah merupakan bukti kepemilikan tanah, dan bisa diagunkan, namun bank sebagai avalis tidak terima.
Revitalisasi perkebunan yang sudah dicanangkan tahun 2007 itu macet,” ujar Kimin kepada Radar Sampit di kantor dewan kemarin.
Belum ada solusi pasti mengenai macetnya program revitalisasi perkebunan di Kobar. Karena selain tersandung masalah agunan, juga terganjal RTRWP yang belum tuntas. Menurut Kimin, tidak diberinya izin pada investor bidang perkebunan maupun pertambangan tentu berimbas terhadap program revitalisasi.
Pada bagian lain, hasil reses anggota dewan dari Dapil III memberi aplaus terhadap sejumlah perusahaan di Kobar dan Sukamara yang mampu mempertahankan karyawannya untuk tidak di-PHK. Dalam kondisi krisis finansisal global seperti sekarang, perusahaan swasta di dua kabupaten itu berani merubah pola. Mereka memanfaatkan secara maksimal tenaga kerja yang dipakai dengan waktu kerja yang sedikit.
“Perusahaan-perusahaan di Kobar dan Sukamara tidak ada pemutusan kerja (PHK), hanya pengurangan jam kerja saja. Seperti PT Korindo, satu bulan menjadi 10 hari kerja, PT Tanjung Lingga 20 hari kerja. Kalau di Korindo, gaji terkecil 2,6 juta, tapi karena 10 hari kerja yang terkecil 2 juta,” ucap Kimin.
Politisi dari Partai Demokrat yang juga sekretaris Komisi A DPRD Kalteng itu menambahkan, semenjak krisis global melanda, hasil industri di Korindo tidak ada yang membeli. Seperti plywood semuanya menumpuk penuh di gudang. Karena dari Amerika dan beberapa daerah tujuan pemasaran sementara distop. (***)