Laporan: Alfrid Uga
PALANGKA RAYA-Wacana pemindahan ibu kota negara RI ke luar pulau jawa, yakni Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali dihembuskan. Bahkan baru-baru ini beredar isue meskipun belum jelas kapan waktunya, menyebutkan tim dari pusat akan turun ke Kalteng melakukan survei kelayakan, apakah Kalteng layak atau tidak sebagai ibukota negara RI.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng, H Bambang Suryadi, SE. MSi, menyambut baik, meski ia mengaku juga belum tahu siapa saja dalam tim yang akan melakukan survei awal tentang kelayakan kota Palangka Raya sebagai ibukota negara RI.
”Dari informasi yang saya terima memang ada tim survei kelayakan yang turun ke Kalteng. Namun saya belum mengetahui siapa saja yang terlibat dalam tim survei tersebut, tetapi yang pasti secara pribadi mapun kelembagaan mendukung wacana pemindahan ibu kota negara RI ke wilayah Kalteng,” ujarnya, ketika dibincangi Radar Sampit, Jumat (10/12) kemarin.
Menurut Bambang, Provinsi Kalteng dilihat dari letak geografis yang terletak ditengah-tengah pulau kalaimantan, luas wilayah satu setengah pulau jawa, jumlah penduduk yang minim, yakni 2 juta jiwa, sangat layak dijadikan ibu kota negara RI.
”Dulu pada peletakan batu pertama pembangunan Kota Palangka Raya Presdien RI Bung Karno pernah menyampaikan pemikirannya, bahwa Kota Palangka Raya kelak akan menjadi ibu kota negara RI, hal tersebut dilihat dari letak geografisnya, apalagi kota Palangka Raya saat itu dibuka ditengah hutan,” katanya.
Lebih lanjut Bambang mengungkapkan, selain letak geografis yang strategis berada ditengah-tengah pulau kalimantan, jika ditinjau dari segi kemanan puas pemerintahan dari gangguan negara luar, Kalteng sangat aman, karena wilayahnya jauh dan tidak berbatasan langsung dengan negera-negara luar.
”Ditinjau dari segi apapun, Kalteng sangat tepat menjadi ibu kota negara RI. Soal infrastruktur yang ada tidak perlu di kawatirkan, secara otomatis bila benar terjadi pemindahan ibukota negara RI nantinya, pembangunan dibidang infrastruktur akan mengukiti,” jelas, Bambang seraya berharap terjadi.
Bambang menambahkan, sebagaiman informasi yang diterimanya baik dari media massa mapun dari rekannya sesama anggota dewan di pusat, menyebutkan dari perhitungan sementara biaya pemindahan ibu kota negara menghabiskas anggaran sebesar kurang lebih Rp 50 trilliun, namun demikian jumlah tersebut jangan dipermasalahkan karena hasilnya untuk jangka panjang dan demi keaman negara.
”Kalau kita membaca di media massa jumlah tersebut setara dengan jumlah biaya yang ditanggung setiap tahun oleh negara, akibat banjir, kemacetan, urbanisasi serta tingkat kriminalisasi di JakaRta saat ini, yakni sebesar Rp kurang lebih Rp 43 triliun per tahun. Jadi intinya lebih baik pindah saja ibu kota negara RI ke Kalteng,” imbuhnya.(***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar