26 Okt 2009

Jangan Diklaim Bantuan Pribadi

Laporan: Alfrid Uga

PALANGKA RAYA-
Kerawanan munculnya kecurangan berupa politisasi anggaran oleh calon incumbent menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada), ditanggapi berbeda oleh elit parpol di Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota DPRD Kalteng dari Partai Amanat Nasional (PAN) H. Syafrudin H. Usin mengakui politisasi anggaran oleh calon incumbent memang selalu terjadi menjelang pilkada.
Meski begitu, mantan anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) ini meyakini politisasi anggaran oleh calon incumbent tidak akan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan.
”Masyarakat ekarang sudah cerdas menilai, sekalipun incumbent banyak memberikan bantuan, itu tidak akan mempengaruhi masyrakat dalam menentukan pilihan,” kata Syafrudin, ketika ditemui diruang Fraksi PAN, Sabtu lalu.
Secara pribadi, ia tidak mempermasalahkan politisasi anggaran oleh calon incumbent. Asalkan, bantuan tersebut sesuai dengan pos anggaran yang tersedia di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dan mendapat persetujuan dari DPRD.
“Boleh-boleh saja memberikan bantuan kepada masyarakat menjelang pilkada, asalkan jangan mengklaim bantuan pemerintah seolah-olah bantuan pribadi sebagai,” tandasnya.
Pandangan sebangun tentang politisasi anggaran menjelang pilkada juga disampaikan Bambang suryadi, anggota DPRD Kalteng dari PPP. Mantan Wakil Ketua DPRD Kalteng periode 2004-2009 ini, berpendapat adalah hak politik calon incumbent untuk memberikan bantuan sepanjang sesuai prosedur.
Menyinggung dana bantuan sebesar Rp 5 juta kepada desa/kelurahan se Kalteng yang akan dikucurkan 2010 mendatang oleh pemprov, Bambang juga tidak mempermasalahkan. Sebab bantuan yang akan dikucurkan tersebut bertujuan untuk mendukung program pembangunan di pedesaan.
“sah-sah saja gubernur atau bupati sebagai calon incumbent memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, toh pada akhirnya mendapat persetujuan dari dewan,” kata Bambang.
Seperti diberitakan Koran ini sebelumnya, ratusan pilkada akan berlangsung sepanjang 2010. Pada praktiknya, pilkada itu rawan kecurangan. Salah satu modusnya adalah politisasi anggaran, yakni calon incumbent membagikan dana hibah ke masyarakat menjelang pilkada.
Peneliti Murdoch University Ian Wilson menyatakan, dana tersebut akan dikesankan berasal dari kepala daerah yang menjabat. Karena itu, calon incumbent itu sangat diuntungkan. “Aturan didaerah cenderung di pinggirkan oleh politik,” ujar Wilson dalam diskusi di Jakarta (22/10) lalu.
Diskusi itu menyampaikan hasil penelitian Murdoch University terkait akuntabilitas anggaran di daerah. Penelitian tersebut menggunakan kabupaten/kota sebagai sampel, yakni Bau-Bau, Bandung dan Tabanan.
Wilson memaparkan, berdasarkan penelitian Murdoch University, alokasi hibah tersebut lebih digunakan untuk menjaga dukungan politik. Biasanya, alokasi anggaran yang seperti itu tidak memiliki struktur social atau dana hibah. ”Alokasi anggaran lebih ditunjukan menjaga dukungan politik dari kelompok-kelompok dan ormas (pendukung),” ungkapnya. (*/Radar Sampit)

Tidak ada komentar: