Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Dituding Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH) pemerintah daerah (pemda) lemah tangani asap. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai gerah. Selasa (1/9) kemarin, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Achmad Diran langsung menggelar rapat terkait status siaga darurat.
Meski hanya mengundang Pemerintah Pota (Pemko) Palangka Raya dan unsur musawarah daerah (Muspida) kota. Diran mengingatkan kepada pihak-pihak terkait seperti kepolisian, penegag Perda (Satpol PP, red) untuk menindak tegad semua pembakar hutan, lahan dan pekarangan, tanpa kecuali.
“Pejabat yang membakar lahan pun harus ditangkap. Karena gubernur sudah mencabut Pergub No 52/2008, sehingga semua pihak dilarang membakar lahan,” tegas mantan Bupati Barito Selatan ini. Hal tersebut menyusul semakin meningkatnya titik panas di sejumlah daerah.
Wagub Kalteng Achmad Diran saat memimpin rapat mengatakan, sebaran titik panas di Kalteng terus meningkat. Pantauan terakhir satelit NOAA, pada 31 Agustus terdeteksi sebanyak 167 titik panas di sejumlah daerah. Meski titik panas belum tentu menunjukkan kebakaran.
Terkait dengan hal tersebut Wagub meminta agar semua pihak dapat bekerjasama mencegah dan menanggulangi kebakaran. Mengingat kualitas udara di Kota Palangka Raya, berdasarkan data indeks standar pencemaran udara (ISPU) menunjukan berbahaya. “Saya minta Pemko mengitensifkan gerakan massal dengan menggandeng semua pihak termasuk masyarakat untuk menjaga lahan dari kebakaran,” kata Diran.
Wagub membantah tudiangan miring, pemda lemah tangani asap. Menurut Wagub Pemprov telah berupaya untuk menanggulangi kebakaran lahan yang terus terjadi, yakni, dengan hujan buatan yang masih dilakukan oleh Tim Modifikasi Cuaca Kalteng serta pengiriman helikopter pembom air jenis kamov yang masih dalam proses.
Dia meminta meminta agar posko pengendalian kebakaran diseluruh daerah diaktifkan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Walikota Palangka Raya, Maryono yang hadir dalam rapat, mengatakan, Pemko telah berusaha memadamkan kebakaran dengan mengerahkan satuan pemadam kebakaran ke setiap titik yang terpantau.
Namun demikian, ucap fungsionaris Partai Bulan Bintang (PBB) ini, petugas pemadam terkendala sulitnya sumber air dan jumlah personil yang terbatas, sehingga upaya pemadaman tidak maksimal. ”Kebakaran lahan yang terjadi di Kota Palangka Raya hingga 31 Agustus lalu, telah mencapai luasan 268 hektar,” beber Maryono.
Maryono menambahkan, untuk mencegah peningkatan jumlah penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), pihaknya telah menyalurkan 60 ribu masker gratis dari 100 ribu masker yang disiapkan. “Udara Palangka Raya mulai berbahaya sejak 31 Agustus yang ditunjukkan melalui papan ISPU dengan parameter mencapai 383,” tambahnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemko juga telah membentuk 120 posko pengendalian kebakaran yang mulai bekerja sejak 1 September ini. Meski demikian, pembiayaan posko tersebut terkendala dana yang tak bisa cair karena belun disetujui DPRD setempat. “Dana sebesar Rp 120 juta yang berupa dana tak terduga dari APBD Kota Palangka Raya itu, tak bisa cair karena DPRD yang baru dilantik belum ada pimpinan tetapnya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kalteng, Imam Mashudi mengatakan, udara di sejumlah wilayah semakin kering, khususnya pada Kalteng bagian selatan. Menurut Imam, udara yang kering sangat berpotensi menyebabkan kebakaran lahan.
”Pantauan satelit NOAA pun menunjukkan, konsentrasi hotspot terjadi di daerah selatan Kalteng. Berbeda dengan wilayah utara yang masih memiliki peluang hujan dan pembentukan awan, sehingga potensi kebakaran juga kecil,” jelas Imam Mashudi. (*/Radar Sampit)
3 Sep 2009
Tanggulangi Kebakaran, Pemprov Anggarkan Rp 26 Miliar
Laporan: Alfrid U
PALANGKA ARAYA-Jika ada tudingan pemerintah daerah (pemda) lemah tangani kebakaran hutan, lahan dan pekarangan, sehingga menyebabkan kabut asap tebal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tentu tak semua benar.
Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengani masalah asap di Kalteng terlihat dari besarnya jumlah anggaran. Untuk tahun ini Pemprov menyediakan anggaran untuk tanggulangi kebakaran hutan, lahan dan pekarangan sebesar Rp 12 miliar. Jumlah tersebut meningkat hingga 50 persen dari tahun lalu.
”Anggaran tersebut dipergunakan untuk operasional di lapangan, seperti penyiagaan posko, personel, dan kegiatan lainnya termasuk penyewaan helikopter ke Departemen Kehutanan,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalteng Moses Nicodemus, di Pelangka Raya, beberapa waktu lalu.
Menurut Moses, jumlah tersebut belum lagi ditambah dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng. Anggaran yang disediakan, per kabupaten/kota, masing-masing Rp 1 miliar. “Selain provinsi, anggaran tersebut masih ditambah lagi oleh kabupaten/kota dimana masing-masing menganggarkan sekitar Rp 1 miliar lebih,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Pertambangan, Meneral dan Energi Provinsi Kalteng ini, mengungkapkan, meski jumlahnya tergolong besar, masih belum cukup untuk ukuran Kalteng yang memiliki luas 15.356.400 hektar, apalagi kondisi geografis wilayah Kalteng berbeda dengan daerah lain.
”Sebagian besar merupakan lahan gambut, dimana bila terjadi kebakaran, sangat sulit dipadamkan dan memerlukan tenaga, waktu dan biaya besar. Dengan jumlah anggaran yang ada tentu belumlah memadai, tetapi itulah kemampuan anggaran yang disediakan pemrintah daerah,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Negara Lingkunagn Hidup (Meneg LH) Rachmat Witoelar mengingatkan pemerintah daerah se-Kalteng tegas menerapkan sangsi hukum kepada para pembakar hutan dan lahan. Guna mencegah terjadinya kabut asap dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran.
Menurut Rachmat Witoelar, akibat kebakaran hutan dan lahan, tak sedikit anggaran yang dikeluarkan pemrintah, baik pusat mapun daerah guna memadamkan kebakaran dan perbaikan lingkungan pasca kebakaran.
“Dengan demikian, diharapkan kebakaran lahan dapat ditekan sefektif mungkin sehingga pencegahan dapat dilakukan tanpa biaya mahal,” ujarnya kepada sejumlah wartawan memimpin apel siaga gabungan kelompok masyarakat pengendali kebakaran (KMPK) di Desa Jabiren, Pulang Pisau, kemarin.
Ditegaskannya, pencegahan harus dikedepankan untuk penangulangan kebakaran lahan, karena upaya ini cukup efektif untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Meski dilakukan dengan dana dan operasional yang memadai, bukan berarti kebakaran lahan tak bisa ditekan. ”Karena itu, masyarakat dan perusahaan perkebunan yang ada harus mendukung upaya ini,” tegasnya. (*/Radar Sampit)
PALANGKA ARAYA-Jika ada tudingan pemerintah daerah (pemda) lemah tangani kebakaran hutan, lahan dan pekarangan, sehingga menyebabkan kabut asap tebal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tentu tak semua benar.
Keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengani masalah asap di Kalteng terlihat dari besarnya jumlah anggaran. Untuk tahun ini Pemprov menyediakan anggaran untuk tanggulangi kebakaran hutan, lahan dan pekarangan sebesar Rp 12 miliar. Jumlah tersebut meningkat hingga 50 persen dari tahun lalu.
”Anggaran tersebut dipergunakan untuk operasional di lapangan, seperti penyiagaan posko, personel, dan kegiatan lainnya termasuk penyewaan helikopter ke Departemen Kehutanan,” ujar Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalteng Moses Nicodemus, di Pelangka Raya, beberapa waktu lalu.
Menurut Moses, jumlah tersebut belum lagi ditambah dari 14 kabupaten/kota se-Kalteng. Anggaran yang disediakan, per kabupaten/kota, masing-masing Rp 1 miliar. “Selain provinsi, anggaran tersebut masih ditambah lagi oleh kabupaten/kota dimana masing-masing menganggarkan sekitar Rp 1 miliar lebih,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Pertambangan, Meneral dan Energi Provinsi Kalteng ini, mengungkapkan, meski jumlahnya tergolong besar, masih belum cukup untuk ukuran Kalteng yang memiliki luas 15.356.400 hektar, apalagi kondisi geografis wilayah Kalteng berbeda dengan daerah lain.
”Sebagian besar merupakan lahan gambut, dimana bila terjadi kebakaran, sangat sulit dipadamkan dan memerlukan tenaga, waktu dan biaya besar. Dengan jumlah anggaran yang ada tentu belumlah memadai, tetapi itulah kemampuan anggaran yang disediakan pemrintah daerah,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Negara Lingkunagn Hidup (Meneg LH) Rachmat Witoelar mengingatkan pemerintah daerah se-Kalteng tegas menerapkan sangsi hukum kepada para pembakar hutan dan lahan. Guna mencegah terjadinya kabut asap dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran.
Menurut Rachmat Witoelar, akibat kebakaran hutan dan lahan, tak sedikit anggaran yang dikeluarkan pemrintah, baik pusat mapun daerah guna memadamkan kebakaran dan perbaikan lingkungan pasca kebakaran.
“Dengan demikian, diharapkan kebakaran lahan dapat ditekan sefektif mungkin sehingga pencegahan dapat dilakukan tanpa biaya mahal,” ujarnya kepada sejumlah wartawan memimpin apel siaga gabungan kelompok masyarakat pengendali kebakaran (KMPK) di Desa Jabiren, Pulang Pisau, kemarin.
Ditegaskannya, pencegahan harus dikedepankan untuk penangulangan kebakaran lahan, karena upaya ini cukup efektif untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut.
Meski dilakukan dengan dana dan operasional yang memadai, bukan berarti kebakaran lahan tak bisa ditekan. ”Karena itu, masyarakat dan perusahaan perkebunan yang ada harus mendukung upaya ini,” tegasnya. (*/Radar Sampit)
1 Sep 2009
Peluang Wahyudi Ke- Demokrat Tertutup
Pencalonan Pilgub Kalteng Tahun 2010
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Satu persatu partai besar memberi sinyal peluang tertutup bagi pencalonan Wahyudi K Anwar maju sebagai calon Gubernur (cagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada pemilihan gubernur (pilgub) 2010 mendatang. Setelah PAN dan PPP mengaku "kapok", kini giliran Partai Demokrat memberi sinyal tertutup.
Dua partai Islam tersebut, setelah sukses mengusung Wahyudi K Anwar sebagai Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), mengaku, akan mempertimbangkan kembali masuknya nama Bupati Kotim dalm bursa pencalonan gubernur. Lantaran dinilai selama menjabat jadi bupati, tak berkontribusi banyak bagi partai pengusung.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalteng Didik Salmidarji, kepada Radar Sampt mengungkapkan, pada pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2010 mendatang, Partai Demokrat lebih mengutamakan bagi kader partai murni. Dengan demikian, yang bukan kader murni, peluangnya tertutup.
“Untuk partai demokrat kedepan dalam pencalonan guberbur, mapun bupati/walikota lebih mengutama calon kader murni dari partai,” ujar Didik, ketika disambangi usai pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalteng, baru-baru ini di Palangka Raya.
Menurut anggota DPR RI terpilih untuk periode 2009-2014 ini, sesuai mekanisme partai. Partai Demokrat tentunya lebih mengeutamakan kader-kader partai murni, oleh karena itu pihaknya akan menjaring bakal calon gubernur, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.
“Penjaringan bakal calon nantinya, kita akan memberi peluang seluas-luasnya kepada kader baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Kalau memang memenuhi syarat, kenapa harus ngambil yang bukan dari kader partai,” ungkap lawan politik Wahyudi K Anwar pada pilbub 2005 ini.
Bagaimana ia menanggapi namanya masuk dalam bursa pencalonan gubernur dan wakil gubernur? Kalau nama saya disebut-sebut sebagai calon kuat. “Saya ucapkan terimakasih, syukur alham dulillah. Kalau masih diberi umur panjang, apa salah kalau saya menghabiskan pengabdian saya di Kalteng,” jawab Didik.
Kebali ditanya apakah bersedia dipasangkan sebagai wakil dari calon gubernur dari PDI Perjuangan, seperti seneter disebutkan sebagai pasangan calon yang memiliki peluang kuat. Secara politis Didik yang juga mantan Bupati Kotim ini, mengisyaratkan menerima tawaran tersebut.
Sebaliknya ia juga mengaku siap dicalonkan sebagai KH-1, bila kader-kader partai Demokrat dan masyarakat Kalteng akar rumput. Tentunya melalui mekanisme partai, menginginkan dirinya maju pada bursa pencalonan pilgub tahun 2010 mendatang. “Sekali lagi saya tegaskan, kalau Didik umurnya panjang, berarti Didik ada didalamnya,” ungkap Didik.
Dengan masuk namanya dalam bursa pencalonan, apalagi dirinya telah menyatakan siap. Bagaiaman ia menanggapi, masuk nama Wahyudi K Anwar dari Partai Demokrat. Dengan gamblang Didik mengatakan, tetap mengutamakan kader partai murni.
“Tetapi semua tergantung kader. Makanya kader-kader partai, masuk dalam penjaringan. Nama-nama bakal calon, hasil penjaringan inilah yang kemudian diajukan ke pimpimpinan pusat, kalau dikatakan layak, dialah yang maju pada pencalonan gubernur mendatang,” jelas Didik.
Didik menambahkan, dari perolehan kursi di DPRD Provinsi Kalteng, yang hanya memperoleh 6 kursi, memang tidak memungkinkan Partai Demokrat maju sendiri, harus berkoalisi dengan partai lain. “Jadi pencalonan nanti, baik sebagai cagub mapun cawagub tentunya atas kesepakatan partai-partai koalisi. Jadi kita lihat nanti siapa partai koalisi Demokrat,” pungkasnya. (*/Radar Sampit)
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Satu persatu partai besar memberi sinyal peluang tertutup bagi pencalonan Wahyudi K Anwar maju sebagai calon Gubernur (cagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada pemilihan gubernur (pilgub) 2010 mendatang. Setelah PAN dan PPP mengaku "kapok", kini giliran Partai Demokrat memberi sinyal tertutup.
Dua partai Islam tersebut, setelah sukses mengusung Wahyudi K Anwar sebagai Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), mengaku, akan mempertimbangkan kembali masuknya nama Bupati Kotim dalm bursa pencalonan gubernur. Lantaran dinilai selama menjabat jadi bupati, tak berkontribusi banyak bagi partai pengusung.
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalteng Didik Salmidarji, kepada Radar Sampt mengungkapkan, pada pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2010 mendatang, Partai Demokrat lebih mengutamakan bagi kader partai murni. Dengan demikian, yang bukan kader murni, peluangnya tertutup.
“Untuk partai demokrat kedepan dalam pencalonan guberbur, mapun bupati/walikota lebih mengutama calon kader murni dari partai,” ujar Didik, ketika disambangi usai pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi Kalteng, baru-baru ini di Palangka Raya.
Menurut anggota DPR RI terpilih untuk periode 2009-2014 ini, sesuai mekanisme partai. Partai Demokrat tentunya lebih mengeutamakan kader-kader partai murni, oleh karena itu pihaknya akan menjaring bakal calon gubernur, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan.
“Penjaringan bakal calon nantinya, kita akan memberi peluang seluas-luasnya kepada kader baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan. Kalau memang memenuhi syarat, kenapa harus ngambil yang bukan dari kader partai,” ungkap lawan politik Wahyudi K Anwar pada pilbub 2005 ini.
Bagaimana ia menanggapi namanya masuk dalam bursa pencalonan gubernur dan wakil gubernur? Kalau nama saya disebut-sebut sebagai calon kuat. “Saya ucapkan terimakasih, syukur alham dulillah. Kalau masih diberi umur panjang, apa salah kalau saya menghabiskan pengabdian saya di Kalteng,” jawab Didik.
Kebali ditanya apakah bersedia dipasangkan sebagai wakil dari calon gubernur dari PDI Perjuangan, seperti seneter disebutkan sebagai pasangan calon yang memiliki peluang kuat. Secara politis Didik yang juga mantan Bupati Kotim ini, mengisyaratkan menerima tawaran tersebut.
Sebaliknya ia juga mengaku siap dicalonkan sebagai KH-1, bila kader-kader partai Demokrat dan masyarakat Kalteng akar rumput. Tentunya melalui mekanisme partai, menginginkan dirinya maju pada bursa pencalonan pilgub tahun 2010 mendatang. “Sekali lagi saya tegaskan, kalau Didik umurnya panjang, berarti Didik ada didalamnya,” ungkap Didik.
Dengan masuk namanya dalam bursa pencalonan, apalagi dirinya telah menyatakan siap. Bagaiaman ia menanggapi, masuk nama Wahyudi K Anwar dari Partai Demokrat. Dengan gamblang Didik mengatakan, tetap mengutamakan kader partai murni.
“Tetapi semua tergantung kader. Makanya kader-kader partai, masuk dalam penjaringan. Nama-nama bakal calon, hasil penjaringan inilah yang kemudian diajukan ke pimpimpinan pusat, kalau dikatakan layak, dialah yang maju pada pencalonan gubernur mendatang,” jelas Didik.
Didik menambahkan, dari perolehan kursi di DPRD Provinsi Kalteng, yang hanya memperoleh 6 kursi, memang tidak memungkinkan Partai Demokrat maju sendiri, harus berkoalisi dengan partai lain. “Jadi pencalonan nanti, baik sebagai cagub mapun cawagub tentunya atas kesepakatan partai-partai koalisi. Jadi kita lihat nanti siapa partai koalisi Demokrat,” pungkasnya. (*/Radar Sampit)
Langganan:
Postingan (Atom)