Pasien Penderita Flu Babi
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Meski kecil peluang menyebarnya virus flu babi, sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kalimantan Tengah (Kalteng) sudah menyiapkan ruang isolasi. Diantaranya, RSUD dr. Doris Syvanus Palangka Raya dan RSUD dr. Murjadi Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) .
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, dr Don F Laiden, untuk mengantisipasi merebaknya virus flu babi yang saat ini sedang mewabah di sejumlah negara di eropa, pihaknya telah menunjuk dua RSUD sebagai RS rujukan.
“Mengantisipasi merebaknya virus flu babdi di Kalteng. Ada dua RSUD yang ditunjuk menyiapkan ruang isolasi, sebagai langkah antisipasi apabila nantinya ditemukan pasien yang menderita flu babi,” ujar mantan Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus, di Palangka Raya, kemarin.
Dikemukakanya, ruang yang disiapkan merupakan ruang yang dulunya disiapkan untuk penderita flu burung namun karena tidak digunakan dan saat ini yang merebak flu babi maka pihaknya terpaksa merenovasi kembali ruang tersebut.
“Kita akan renovasi ruang itu menjadi ruang isolasi bagi penderita flu babi agar desainnya benar-benar aman dan mempermudah petugas kesehatan memberikan pelayanan kepada pasien penderita flu babi,” katanya.
”Apabila penderita sudah didiagnosa terbukti menderita penyakit tersebut. Dan sesuai dengan progtap juga sebagai respon dari permintaan Departemen Kesehatan,” timpal, dokter ahli kandungan tersebut.
Sementara itu, Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Kalteng terus intens melakukan penyemprotan desivektan terhadap ternak babi di seluruh Kalteng, sebagai bentuk pencegahan terhadap menyebarnya virus flu babi. Selain itu Dinas Peretanakan dan Pertanian Provinsi Kalteng juga telah mendistribusikan ribuan liter desivektan kesejumlah daerah.
Hal lain, Kepala Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi Kalteng, Tute Lelo, tetap berharap, masyarakat peternak babi yang ada di kawasan pemukiman khususnya di kota untuk segera memindahkan ternak babi ke daerah yang jauh dari wilayah pemukiman.
Pemindahan lokasi ternak babi dari kawasan pemukinan kedaerah yang jauh dari kawasan pemukiman, selain mencegah menyebarnya virus flu babi, juga demi kesehatan lingkungan, mengingat sanitasi babi yang dikelola masyarkat tidak dikelola dengan baik.
”Kalau bisa ternak babi dipindahkan dari kawasan pemukiman. Selain mengganggu kesehatan lingkungan juga mencegah merebaknya virus flu babi, seperti virus flu burung beberapa waktu lalu di Kalteng,” pesan Tute.
Tute menambahkan, sebagai bentuk kesiapan pihaknya berperang melawan virus flu babi di Kalteng, saat ini pihaknya mengagendakan penyemprotan des ivektan terhadap ternak babi secara rutin, minimal dua kali dalam sebulan. ”Kita juga menyediakan tenaga dokter hewan. Saat ini ada 40 tenaga dokter hewan, tersebar di seluruh wilayah Kalteng,” pungkasnya. (*)
11 Mei 2009
Bupati Enggan Membantu, KPU Lapor Gubernur
Bantuan Dana Sosialisasi Pemilu
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Rapat koordinasi persiapan pemilu presiden, di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Jumat (8/5) kemarin, menjadi ajang curhat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng)dengan Gubernur Kalteng.
Mereka mengeluh ada sejumlah kepala daerah menolak membantu, padahal KPU sangat mengharapkan bantuan dana dari pemerintah daerah, lantaran minimnya dana sosialisasi pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu yang dianggarkan dari APBN.
Misalnya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Seruyan dan Kabupaten Katingan yang hingga pemilu berakhir, bantuan yang diminta KPU setempat tak kunjung direalisasi. Karena minimnya dana sosialisasi, KPU mengaku salah satu penyebab tingginya angka golongan putih (golput) atau pemilih yang tak menggunakan hak pilih.
Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pileg 9 april lalu hampir setengah juta pemilih, yakni sebanyak 461.675 pemilih atau sekitar 30,65 persen dari jumlah DPT 1.506.244 pemilih.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, sangat menyayangkan sikap ketidak pedulian pemerintah daerah. Apalagi, kata gubernur, dari laporan yang ia terima, ada sejumlah KPU terpaksa ngutang, lantaran tidak ada bantuan dari pemda setempat.
Olehkarenanya, orang nomor satu dibumi tambun bungai tersebut, berharap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bulan Juni 2009 mendatang, pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dapat mengambil kebijaksanaan membantu secara maksimal KPU yang mengalami kesulitan.
”Sangat disayangkan hingga berakhirnya pileg, ada sejumlah kepala daerah yang menolak membantu kesulitan KPU, padahal KPU sangat membutuhkan bantuan demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu,” ujar A. Teras Narang, dihadapan forum rakor yang dihadiri KPU dan Panwaslu se-Kalteng, pemerintah daerah, beserta Unsur Muspida.
Untuk itu, Gubernur Kalteng minta apa yang menjadi keluhan sejumlah KPU daerah menjadi perhatian serius masing-masing kepala daerah. ”Saya saja sudah membantu KPU Provinsi, hendaknya kepala daerah juga bisa membantu KPU Kabupaten/Kota yang sedang mengalami kesulitan,” tegas Gubernur.
”Tetapi yang penting bantuan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan tidak ada unsur markup anggaran, jangan ada laporan fiktip, harus betul-betul sesuai dengan fakta penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” timpalnya.
Menjawab pertanyaan gubernur terhadap sejumlah pemerintah daerah terkait laporannya KPU Kabupaten, Asisten I Setda Kabupaten Kobar, mengakui memang hingga saat ini pihaknya belum membantu KPU karena terkendala teknis terutama bentuk pertanggungjawaban dari KPU ketika dibantu pemda apalagi dana dari APBD tidak tersedia.
”Masalah ini akan dibicarakan kembali. Dalam pemilu presiden nati kami siap membantu kesulitas KPU termasuk soal dana, yang penting ada jaminan atau berupa payung hukum untuk mengeluarkan dana daerah membantu KPU,” bebernya.
Sementara itu KPU Seruyan, meminta bantuan gubernur untuk bisa menyampaikan kesulitan pihaknya ke pihak pemerintah daerah Kabupaten Seruyan, pasalnya pihaknya juga mengalami masalah yang sama terkait minimnya anggaran sosialisasi.
”Saya kira KPU Kabupaten Seruyan yang juga mengalami masalah yang sama dapat duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Seruyan untuk membicarakannya kembali. Karena hal ini penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemilu presiden mendatang,”pungkas Gubernur. (*)
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Rapat koordinasi persiapan pemilu presiden, di Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Jumat (8/5) kemarin, menjadi ajang curhat anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng)dengan Gubernur Kalteng.
Mereka mengeluh ada sejumlah kepala daerah menolak membantu, padahal KPU sangat mengharapkan bantuan dana dari pemerintah daerah, lantaran minimnya dana sosialisasi pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu yang dianggarkan dari APBN.
Misalnya pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Seruyan dan Kabupaten Katingan yang hingga pemilu berakhir, bantuan yang diminta KPU setempat tak kunjung direalisasi. Karena minimnya dana sosialisasi, KPU mengaku salah satu penyebab tingginya angka golongan putih (golput) atau pemilih yang tak menggunakan hak pilih.
Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pileg 9 april lalu hampir setengah juta pemilih, yakni sebanyak 461.675 pemilih atau sekitar 30,65 persen dari jumlah DPT 1.506.244 pemilih.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, sangat menyayangkan sikap ketidak pedulian pemerintah daerah. Apalagi, kata gubernur, dari laporan yang ia terima, ada sejumlah KPU terpaksa ngutang, lantaran tidak ada bantuan dari pemda setempat.
Olehkarenanya, orang nomor satu dibumi tambun bungai tersebut, berharap dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bulan Juni 2009 mendatang, pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati dapat mengambil kebijaksanaan membantu secara maksimal KPU yang mengalami kesulitan.
”Sangat disayangkan hingga berakhirnya pileg, ada sejumlah kepala daerah yang menolak membantu kesulitan KPU, padahal KPU sangat membutuhkan bantuan demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu,” ujar A. Teras Narang, dihadapan forum rakor yang dihadiri KPU dan Panwaslu se-Kalteng, pemerintah daerah, beserta Unsur Muspida.
Untuk itu, Gubernur Kalteng minta apa yang menjadi keluhan sejumlah KPU daerah menjadi perhatian serius masing-masing kepala daerah. ”Saya saja sudah membantu KPU Provinsi, hendaknya kepala daerah juga bisa membantu KPU Kabupaten/Kota yang sedang mengalami kesulitan,” tegas Gubernur.
”Tetapi yang penting bantuan tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan tidak ada unsur markup anggaran, jangan ada laporan fiktip, harus betul-betul sesuai dengan fakta penggunaan anggaran dan dapat dipertanggungjawabkan,” timpalnya.
Menjawab pertanyaan gubernur terhadap sejumlah pemerintah daerah terkait laporannya KPU Kabupaten, Asisten I Setda Kabupaten Kobar, mengakui memang hingga saat ini pihaknya belum membantu KPU karena terkendala teknis terutama bentuk pertanggungjawaban dari KPU ketika dibantu pemda apalagi dana dari APBD tidak tersedia.
”Masalah ini akan dibicarakan kembali. Dalam pemilu presiden nati kami siap membantu kesulitas KPU termasuk soal dana, yang penting ada jaminan atau berupa payung hukum untuk mengeluarkan dana daerah membantu KPU,” bebernya.
Sementara itu KPU Seruyan, meminta bantuan gubernur untuk bisa menyampaikan kesulitan pihaknya ke pihak pemerintah daerah Kabupaten Seruyan, pasalnya pihaknya juga mengalami masalah yang sama terkait minimnya anggaran sosialisasi.
”Saya kira KPU Kabupaten Seruyan yang juga mengalami masalah yang sama dapat duduk bersama dengan pemerintah Kabupaten Seruyan untuk membicarakannya kembali. Karena hal ini penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemilu presiden mendatang,”pungkas Gubernur. (*)
8 Mei 2009
Permasalahan Tata Batas Hampir Selesai
Sebelumnya Seruyan dan Kotim Sempat Bersitegang
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Meski sebelumnya dua kepala daerah, yakni Bupati Seruyan, Darwan Ali dan Bupati Kotawaringin Timur, Wahyudi K Anwar sempat bersitegang mengenai tapal batas wilayah kabupaten, namun akhirnya mencair juga.
Kedua kepala daerah tersebut, sepakat menyerahkan ke pihak pemintah provinsi untuk menyelesaikan sengketa tapal batas, dan sekarang sudah sampai pada tahap akhir penyelesaian. Tak hanya itu, sejumlah tapal batas wilayah kabupaten lainnya juga sudah masuk dalam tahap penyelesaian.
Menurut Asisten I Setda Provinsi Kalteng, Tonny Prihartono, sejumlah Bupati rencananya akan kembali melakukan pertemuan pada 8 Mei di Palangka Raya untuk kesepakatan akhir. Pertemuan tersebut difasilitasi oelh pemerintah provinsi.
Rencananya, daerah yang akan hadir dalam pertemuan tersebut, dari wilayah Kotawaringn, hadir Bupati Kabaupaten Kotim, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kobar, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara. Sedangkan dari wilayah Baroto, hadir Buapati Kabupaten Mura, KabupatenBarut, Kabupaten Barsel dan Kabupaten.
Selain itu juga hadir Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas. ”Ketiga kabupaten ini, masih dibicarakan soal titik sengketa, masing-masing ada sat titik yang perlu dibicarakan lagi. Sedangkan untuk wilayah kotawaringin dan barito suda tahap penyelesaian, dan semua titik sengekat sudah diselesaikan,”katanya.
Dikemukakannya, langkah penyelesaian tata batas di Kalteng secara kronologis sudah dilaksanakan tahap demi tahap, bahkan sudah sejak enam tahun lalu, yaitu sejak pemekaran terjadi. ”Untuk wilayah kotawaringin sudah ada kesepakatan, tinggal bagaimana kesepakan tersebut ditegaskan kembali dalam pertemuan 8 Mei mendatang,” pungkas Tony.
Lebih lanjut Tony mengatakan, setelah ada dokumen kesepakatan yang ditetapkan Gubernur, dokumen tersebut diteruskan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kemudian Mendagri membuat surat keputusan (SK) sebagai penegasan batas wilayah per kabupaten.
Tony yang didampingi Kepala Biro Tata Praja, Nurul Edy, menambahkan secara garis besar, untuk penyelesaian masalah tata batas di Kalteng, masing-masing daerah harus bisa saling kompromi serta tidak saling ngotot mengklaim daerahnya, seperti yang terjadi antara dua Kabupaten, Seruyan dan Kotim.
”Keduanya epakat menyerahkan penyelesaian ke pihak pemerintah provinsi. Mudah-mudahan 8 Mei nanti sudah ada kesepakatan antar kabupaten yang masih bermasalah,” ungkapnya, sereaya menambahkan. ”Setelah masalah tersebut selesai, agenda berikutnya, yakni penyelesaian 10 permasalahan tata batas antar kabupaten/kota, seperti Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kapuas, dan Gunung Mas,” papar Nurul Edy. (*)
Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Meski sebelumnya dua kepala daerah, yakni Bupati Seruyan, Darwan Ali dan Bupati Kotawaringin Timur, Wahyudi K Anwar sempat bersitegang mengenai tapal batas wilayah kabupaten, namun akhirnya mencair juga.
Kedua kepala daerah tersebut, sepakat menyerahkan ke pihak pemintah provinsi untuk menyelesaikan sengketa tapal batas, dan sekarang sudah sampai pada tahap akhir penyelesaian. Tak hanya itu, sejumlah tapal batas wilayah kabupaten lainnya juga sudah masuk dalam tahap penyelesaian.
Menurut Asisten I Setda Provinsi Kalteng, Tonny Prihartono, sejumlah Bupati rencananya akan kembali melakukan pertemuan pada 8 Mei di Palangka Raya untuk kesepakatan akhir. Pertemuan tersebut difasilitasi oelh pemerintah provinsi.
Rencananya, daerah yang akan hadir dalam pertemuan tersebut, dari wilayah Kotawaringn, hadir Bupati Kabaupaten Kotim, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kobar, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara. Sedangkan dari wilayah Baroto, hadir Buapati Kabupaten Mura, KabupatenBarut, Kabupaten Barsel dan Kabupaten.
Selain itu juga hadir Bupati Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas. ”Ketiga kabupaten ini, masih dibicarakan soal titik sengketa, masing-masing ada sat titik yang perlu dibicarakan lagi. Sedangkan untuk wilayah kotawaringin dan barito suda tahap penyelesaian, dan semua titik sengekat sudah diselesaikan,”katanya.
Dikemukakannya, langkah penyelesaian tata batas di Kalteng secara kronologis sudah dilaksanakan tahap demi tahap, bahkan sudah sejak enam tahun lalu, yaitu sejak pemekaran terjadi. ”Untuk wilayah kotawaringin sudah ada kesepakatan, tinggal bagaimana kesepakan tersebut ditegaskan kembali dalam pertemuan 8 Mei mendatang,” pungkas Tony.
Lebih lanjut Tony mengatakan, setelah ada dokumen kesepakatan yang ditetapkan Gubernur, dokumen tersebut diteruskan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), kemudian Mendagri membuat surat keputusan (SK) sebagai penegasan batas wilayah per kabupaten.
Tony yang didampingi Kepala Biro Tata Praja, Nurul Edy, menambahkan secara garis besar, untuk penyelesaian masalah tata batas di Kalteng, masing-masing daerah harus bisa saling kompromi serta tidak saling ngotot mengklaim daerahnya, seperti yang terjadi antara dua Kabupaten, Seruyan dan Kotim.
”Keduanya epakat menyerahkan penyelesaian ke pihak pemerintah provinsi. Mudah-mudahan 8 Mei nanti sudah ada kesepakatan antar kabupaten yang masih bermasalah,” ungkapnya, sereaya menambahkan. ”Setelah masalah tersebut selesai, agenda berikutnya, yakni penyelesaian 10 permasalahan tata batas antar kabupaten/kota, seperti Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kapuas, dan Gunung Mas,” papar Nurul Edy. (*)
Langganan:
Postingan (Atom)