Sampit Deflasi Sebesar -1,17 Persen

Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-Kota Sampit pada pemilu legislatif bulan Aparil 2009 lalu mengalamai deflasi sebesar -1,17 persen. Sedanfkan laju inflasi tahun kelender 2009 sebesar 0,43 persen, dan laju inflasi year on year atau April 2008-April 2009 kota Sampit Sebesar 7,19 persen.
Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dantes Simbolon, komoditas yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi di kota Sampit selama bulan April 2009, yakni daging ayam ras, emas perhiasan, beras, cabe rawit dan bawang putih.
”Sedangkan komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi, yaitu ikan bawal, daging ayam kampung, rimbang/tekokak, gula pasir dan minyak goreng,” ujar Dantes dalam keterangan persnya, di gedung pertemuan BPS Kalteng, baru-baru ini.
Sementara itu itu, di Kota Palangka Raya terjadi inflasi sebesar 0,06 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,43 pada bulan Maret 2009 menjadi 115,50 pada bulan April 2009. ”Sedangkan laju inflasi pada tahun klender 2009 adalah -0,59 persen dan laju inflasi year on year dari bulan April 2008 hingga April 2009 kota Palangka Raya sebesar 7,56 persen,” katanya.
Dikemukakan Dantes, inflasi di Kota Palangka Raya terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukan oleh kenaikan indeks harga pada empat kelompok pengeluaran pada bulan April 2009, yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,63 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya 0,29 persen.
Hal yang sama dengan kelompok makanan, ucap Dantes, kelompok makanan yang juga mengalami kenaikan indeks harga, adalah miniman, rokok dan tembakau, masing-masing naik 0,18 persen. Selain itu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga juga mengalami kenaikan 0,29 persen.
”Tiga kelompok mengalami penurunan indeks harga adalah kelompok sandang -0,39 persen, kelompok bahan makanan -0,12 persen dan kelompok transportasi, kemunikasi dan jasa keuangan -0,01 persen,” ungkap Dantes asal Sumatra Utara ini.
Lebih lanjut, Dantes mengemukakan, di Indonesia ada 66 kota yang menghitung IHK yaitu diseluruh ibukota provinsi dan ditambah beberapa ibukota kabupaten/kota. ”Pada bulan April 2009 tercatat 16 kota yang mengalami inflasi dan 28 kota mengalami deflasi . Inflasi tertinggi terjadi di Palopo 0,99 persen, sedangkan kota yang mengalami deflasi adalah Kota Manado -1,32 persen,” jelasnya.
Dilihat dari 8 kota IHK di Kalimantan, tambah pria yang bermarga Simbolon ini, daerah yang menghitung infasi pada bulan April 2009 secara beruntun inflasi terjadi di Kota Samarinda 0,25 persen, Balikpapan 0,13 persen, Tarakan 0,09 persen, Palangka Raya 0,06 persen, Banjarmasin -0,19 persen, Pontianak -026 persen, dan Singkawang -0,28 persen.
”Di kalimantan Tengah, selain Kota Palangka Raya yang juga menghitung inflasi secara beruntun adalah Kota Sampit. Untuk Kota Sampit pada bulan April mengalami inflasi sebesar -1,17 persen,” pungkas Dantes. (*)

Awasi Pelabuhan, Pintu Masuk Flu Babi di Kalteng

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-Virus flu babi seakan menjadi teror baru yang paling menakutkan bagi negara-negara di Benua Amerika , Timur Tengah khususnya wilayah Israel, Eropa dan Asia Tenggara. Kini dikawatirkan juga teror virus mematikan tersebut masuk kewilayah Indoesia.
Mengantisifasinya masuk virus flu babi di sejumlah daerah di Indonesia, khsusnya wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng), terutama melalui pelabuhan laut, seperti Pelabuhan Sampit, dan pelabuhan Kumai. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng, Tute Lelo, mengingatkan petugas administratur pelabuhan memperketat pengawasan.
Tute beralasan, kemungkinan besar pintu masuknya virus flu babi di wilayah Kalteng melalui pelabuhan yang dibawa oleh penumpang atau anak buah kapal (ABK) terutama yang berlayar antar negara. Misalnya, dari pelabuhan Crude Flam Oil (CPO) di Sampit menuju pelabuhan di Malaysia atau pelabuhan di Singapore, dan begitu sebaliknya.
”Saya mengharapkan petugas Adminitratur Pelabuhan meningkatkan pengawasan untuk mencegah masuknya virus flu babi melalui pelabuhan. Terutama dibawa oleh penumpang atau ABK yang berlayar dari luar negri, seperti Malaysia dan Singapore,” ujar Tute Lelo, ketika dibincangi Radar Sampit, di Palangka Raya, Kamis (30/4) kemarin.
Selain Meningkatkan pengawsan terhadap pelabuhan, Tute juga mengingatkan Dinas terkait, di Kabupaten/Kota se-Kalteng untuk melakukan pengawasan terhadap ternak babi dan rutin melakukan poenyemprotan des ivektan sebagai bentuk pencegahan terhadap menyebarnya virus flu babi.
”Saya mengharapkan Distanak Kabupaten/Kota harus fro aktif untuk mengantisipasinya menyebar virus flu babi. Kapan perlu dengan cara door to door mendatangi ternak-ternak babi setempat melakukan penyemprotan des ivektan sebagai bagian dari pencegahan menyebarnya virus flu babi di wilayah Kalteng,” ungkap Tute.
Upaya yang sudah dilakukan, ucap Tute, pihaknya sudah mulai melakukan penyemprotan ternak dan kandang babi yang ada di wilayah Kota Palangka Ray, bahkan sejumlah daerah kabupaten juga sudah melakukan hal yang sama, namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi.
”Stok des ivektan di provinsi sangat cukup, dan dalam waktu dekat akan dikirim kesejumlah daerah di Kalteng. Harapannya dinas terkait yang ada di Kabupaten/Kota dapat melakukan pencegahan penyebaran virus flu babi, meski kemungkinan kecil menyebarnya virus babi di wilayah Kalteng, tetapi harus tetap diwaspadai,” pungkas Tute.
Tute berharap, masyarkat peternak babi yang ada di kawasan pemukiman khususnya di kota untuk segera memindahkan ternak babi ke daerah yang jauh dari wilayah pemukiman. Selain mencegah menyebarnya virus flu babi juga demi kesehatan lingkungan, mengingat sanitasi babi tidak dikelola dengan baik.
”Kalau bisa ternak babi dipindahkan dari kawasan pemukiman. Selain mengganggu kesehatan lingkungan juga mencegah merebaknya virus flu babi, seperti virus flu burung beberapa waktu lalu di Kalteng,” pesan Tute.
Tute menambahkan, sebagai bentuk kesiapan pihaknya berperang melawan virus flu babi di Kalteng, saat ini pihaknya mengagendakan penyemprotan des ivektan terhadap ternak babi secara rutin, minimal dua kali dalam sebulan. ”Kita juga menyediakan tenaga dokter hewan. Saat ini ada 40 tenaga dokter hewan, tersebar di seluruh wilayah Kalteng,” pungkasnya. (*)

Hatir: Stop Buruh Kontrak di Kalteng

Terkait Peringatan Hari Buruh Internasional

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) pada peringatan ”May Day” atau yang lebih dikenal dengan Hari Buruh Internasional yang jatuh hari ini, Jumat (1/5), meski tak menurunkan masa, namun menyampaikan beberapa tuntutan.
Tuntutan tersebut antara lain, penghapusan sistem outsourching dan pekerja kontrak, penetapan upah minimum layak sesuai dengan kebutuhan hidup layak, pembentukan peradilan perburuhan yang mandiri sebagai pengganti PPHI.
Selain itu, menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh dan juga mendesak penindakan tegas dan proses hukum terhadap perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program Jamsostek sebagi tindak pidana.
Menurut Koordinator Wilayah KSBSI Kalteng, Hatir Sata Tarigan, buruh outsourching saat ini masih banyak diperusahan suwasta mapun di badan usaha milik negara (BUMN), seperti perusahan listrik negara (PLN), Bank mapun perusahan lainnya yang ada di Kalteng saat ini.
Hatir beralasan, buruh outsourching menguntungkan pihak kedua, dalam hal ini perusahan yang membawahi buruh yang kemudian mengontrakan ke pihak pertama seperti Bank dan PLN.
”Saya yakin didalam itu banyak permasalahan. Terlihat buruhnya berenegi dengan memakai pakaian karyawan, tetapi sebenarnya mereka menderita karena tidak jelas masa depannya karena mereka buruh outsourching. Inilah yang kita tuntut harus distop” ujar Hatir, ketika ditemui di Kantor DPD Partai Buruh Provinsi Kalteng, Kamis (30/4) kemarin.
Permasalah yang sama dengan buruh kontrak, lanjut Hatir, sebab buruh kontrak, seperti buruh perkebunan, buruh pabrik dan buruh diperusahan lainnya tidak jelas masa depannya. Misalnya, jaminan pendidikan anak-anak, jaminan untuk rumah, jaminan untuk kesehatan, dan jaminan pensiun.
”Buruh ada yang dikontrak setahun dan ada juga dikontrak dua tahun, kemudian disambunglagi tanpa jelas peningkatan karirnya, meski sudah berpuluh-puluh tahun jadi buruh kontrak di perusahan tersebut,” ungkap Hatur yang juga Katua DPD Partai Buruh, Provinsi Kalteng ini.
”Menurut KSBSI, hal ini sangat bertentangan dengan cita-cita serikat buruh kerna selalu dikontrak, sehingga tidak jelas masa depannya,” timpal anggota DPRD Kota Palangka Raya, yang terpilih untuk kedua kalinya pada Pemilu Legislatif 9 April lalu.
Terkait dengan banyak buruh perusahan perkebunan di Kalteng yang mem-PHK buruh beberapa waktu lalu. Hatir mendesak agar perusahan menyetop PHK terhadap buruh. Menurut Hatir, PHK hanya terjadi apabila buruh tersebut terlibat kriminal atau perusahan bangkrut.
”Kalaupun perusahan bangkrut, kemudian buruh di PHK. Perusahan harus bisa menunjukan bahwa perusahan tersebut bangkrut dengan dibuktikan audit dari akuntan publik, jangan hanya berdasarkan pengumuman saja. Itulah alasannya yang perusahan bisa mem-PHK buruh. Namun, yang terjadi sat ini banyak buruh di PHK tanpa alasan yang jelas” imbuhnya.
Menyinggung banyaknya karyawan kontrak atau karyawan honorer dilingkungan kantor pemerintah tidak sesuai dengan UMR. Hatir mengatakan bagaimana investor bisa menerapkan aturan dari pemerintah kalau saja pemerintah melanggar atauran yang dibuatnya sendiri.
”Terkait dengan itu, dalam ruang lingkup kota, saya juga sudah menghimbau Pemintah Kota Palangka Raya, terutama dinas atau instansi yang menerima staf kontrak atau pegawai honorer untuk membayar sesuai dengan UMR Provinsi. Selain itu pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak mereka,” katanya.
Hatir menambahkan, untuk investor asing yang ada di Kalteng saat ini, entah mereka sebagai penanam modal atau sebagai mitra kerja, hendaknya mentaati peraturan tertang perburuhan yang ada dan berlaku di Indoensia. ”Jangan bawa gaya mereka seperti dinegaranya. Ini banyak terjadi di Kalteng, seperti di Kotawaringin Timur, Kotawaringn barat. Memperlakukan buruh tidak sesuai dengan aturan perburuhan,” tegas Hatir.

Buruh Rentan Penindasan
SECARA terpisah, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Ari Rompas menilai, buruh dan tani merupakan salah satu kelas sosial yang sangat rentan terhadap segala bentuk eksploitasi dan penghisapan pemodal perusahan besar seperti perkebunan.
Padahal, menurutnya, dibanyak belahan dunia buruh merupakan salah satu golongan yang paling besar, misalnya di Indonesia, komposisi buruh dan tani merupakan yang dominan dari penduduk Indonesia, namun nasib mereka justru menggenaskan.
Segala bentuk eksploitasi dilakukan oleh majikan satuan kapitalis dimulai dari hubungan kerja dan kerja-kerja produksi yang mempraktekan kerja-kerja penindasan terhadap buruh. Dalam hubungan kerja buruh hanya mengandalkan tenaga dan kemudian mendapat upah dari hasil kerja mereka, sementara situan kapitalis mendapatkan keuntungan dari nilai lebih dan produk lebih dari kerja yang dilakukan oleh buruh.
”Bahakan banyak hak-hak politik buruh dipasung karana kepentingan kapitalis dalam mempertahankan hubungan dengan birokrasi dan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal ini terjadi pada pemilu lalu, banyak buruh dipaksa untuk memilih parpol atau caleg tertentu, dibawah ancaman pemecatan,” beber pria yang akarap disapa Rio ini.
Rio mengemukakan, kondis buruh kebun dan tani tersebut merupakan konsdisi realitas yang sedang di alami oleh kaum buruh di perkebuanan. ”Jadi hampir segala aspek mereka di kuasai dan tergantung pada system pekebunan skala besar tersebut,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Rio menegaskan, tidak ada jalan lain buruh untuk keluar dari penindasan dan penghisapan ekonomi oleh investor atau pemodal, selain menghimpun kekuatan melaui organisasi untuk mencapai kesejahteraan dan kedaulatan dilapangan ekonomi maupun politik.
”Ketrampilan dan pendidikan yang rendah menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi buruh kebun hari ini sehingga mereka hanya memiliki tenaga untuk dijual ke perushaan perkebuan, sayangnya kesadaran yang ada hanyalah kesadaran pasrah akan keadaan sehingga sangat sulit keluar dari penghisapan yang di alami oleh buruh kebun/tani ini,” ucap Rio.
Kembali ditegaskannya, kekuatan politik harus di tingkatkan menjadi kualitas minimal dengan persatuan dan modal utama sebagai kelompok yang paling dominan di masyarakat indonesia untuk menghimpun kekuatan politiknya. ”Sejarah panjang sejak masuknya kolonialisme di Indonesia dengan mempekerjakan buruh di perkebunan yang terkenal dengan koeli koentrak (buruh kontrak, red) masih berlangsung hingga saat ini,” imbuh Rio.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, jelas Rio, sangat liberal dan bersandarkan pada mekanisme pasar tenaga kerja secara terbuka, jelas mengurangi standar perlindungan buruh, dan peran negara sebagai pelindung pun semakin dihilangkan, dimana buruh dibiarkan sendirian menghadapi ganasnya kekuatan pasar dan kekuatan modal.
“Seharusnya kaum buruh dan tani sudah sadar akan kondisi dan situasi ini, demikian dengan masyarkat secara umum, namun banyak berdiam diri dan pasrah akan keadaan sehingga terkesan masyarakat kita sadar atau tidak sadar, juga mengaminkan perbudakan sebagai sebuah kewajaran sehingga mengurangi kepekaan kita melihat penindasan dari pemilik modal,” imbuh Rio. (*)