30 Agt 2009

Terdakwa Korupsi Dilantik Jadi Anggota Dewan


Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Terdakwa korupsi anggaran biaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 2,8 miliar di sekretariat DPRD Kota Palangka Raya, Aris M Narang turut dilantik dalam pelatikan anggota Dewan Provinsi Kalteng, periode 2009-2014. Dengan dilantiknya Aris M Narang sebagai anggota DPRD Provinsi Kalteng, berarti ada 4 dari 8 terdakwa korupsi sebesar Rp 2,8 miliar di sekretariat dewan kota yang sudah dilantik menjadi anggota dewan.
Sebelumnya, pada 14 Agustus lalu, 3 terdakwa korupsi dalam kasus yang sama dilantik sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya untuk masa periode 2009-2014. Yakni Yurikus Dimang dari Partai Golkar, Hatir Sata Tarigan dari Partai Persatuan Buruh, dan Junaidi dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara itu, anggota KPU Provinsi Kalteng Awongganda W Linjar mengungkapkan, meski Aris M Narang berstatus terdakwa, sepanjang belum ada keputusan tetap berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan DPD tetap berhak dilantik sebagai anggota dewan terpilih.
”Dalam Pasal 12, huruf (g) jelas disebutkan. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jadi sebagai anggota terpilih berhak dilantik,” ujarnya.
Usai pengambilan sumpah/janji anggota dewan Provinsi Kalteng terpilih. Sidang perdana anggota dewan periode 2009-2014 langsung masuk agenda pemilihan ketua dan wakil ketua sementara DPRD Provinsi Kalteng. Berdasarkan mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua sementara, Sekretaris DPRD Provinsi Kalteng Farit Yusran menunjuk R Atu Narang sebagai ketua DPRD sementara.
Sedangkan Ir H Abdul Razak ditunjuk sebagai wakil ketua sementara. R Atu Narang mewakili partai PDI Perjuang yang memiliki 12 kursi di DPRD Provinsi Kalteng, Ir H Abdul Razak mewakili Partai Golkar yang memiliki 6 kursi di DPRD Kalteng.
Pantauan Radar Sampit dalam pelantikan anggota DPRD Provinsi Kalteng, hadir sejumlah kepala daerah, seperti Bupati Kotim Wahyudi K Anwar, Bupati Kobar Ujang Iskandar, Walikota Palangka Raya HM Riban Satia, dan Wakil Bupati Gunung Mas, Arton Dohong.
Sedangkan Unsur Muspida, Hadir Komandan Korem 102 Panju-Panjung Kolonel Arm Rudiono Edi, Kapolda Kalteng Brigjen Pol Syamsuridzal, serta unsure muspida lainnya.
Saat acara berlangsung, pengamanan berlangsung ketat, Polres dan Polda Kalteng menerjunkan anggota sebanyak 570 personil. Fokus pengaman, anggota polisi untuk bagian luar pagar ditempatkan diseluruh jalan yang melintasi gedung dewan. Sedangkan dibagian dalam gedung, utamanya ruang sidang ditempatkan sejumlah personil berpakaian resmi polri mapun pakaian preman.
Masuk bagian dalam gedung diterapkan satu pintu, seluruh tamu yang masuk di periksa dengan metal detector, seluruh isi tas digeledah satu persatu. Anggota dewan yang lama mapun yang baru akan dilantik juga tak luput dari pemeriksaan aparat kepolisian. (*/Radar Sampit)

Atu Narang Ketua, Abdul Razak Wakil Ketua


Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalteng

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA –
Empat puluh lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tenga terpilih, untuk masa jabatan periode 2009-2014 dilantik, Jumat (28/8) kemarin.
Pengucapan sumpah/janji dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kalteng, Surya Darma Belo, SH, sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalteng. Dalam Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009.
Komposisi wakil rakyat terpilih di wilayah ini adalah, dua belas dari PDI Perjuangan, dari Partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing 6 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Gerindra masing-masing empat orang anggota.
Sedanmgkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partau Hanura, dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing dua orang anggota. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) masing-masing satu orang anggota.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardianto dalam pidato yang dibacakan Guberur Kalteng Agustin Teras Narang, mengatakan yang paling terpenting dari seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagai serana guna mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara kesatuan RI, yang berdasarkan pancasila.
”Untuk itu pada kesempatan yang berharga ini, pemerintah menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada seluruh rakyat Indoensia yang telah melaksanakan mekanisme berkedaulatan rakyat Indoensia, secara tertib, aman, dan lancar. Meskipun dalam pelaksanaannya, penuh dengan dinamika, akan tetapi masih dalam koridor hukum,” ucap gubernur mengutip pidato Mendagri.
Perubahan UUD 1945, antara lain menyatakan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan dalam UUD berdasarkan perubahan UUD 1945 tersebut dan perubahan UU Politik.
”Saat ini, seluruh anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dipilih melalui pemilihan umum yang berlangsung secara rahasia, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali,” imbuhnya.
Dikemukakannya, melalui pemilihan umum tersebut diharapkan, terpilih putra putri bangsa yang akan duduk dalam lembaga perwakilan dan pemerintahan yang diharapkan mampu melaksanakan proses demokratisasi dan membawa kemajuan serta kesejahtraan masyarakat.
Penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan pada 9 April lalu, dengan sistem proforsional, dengan daftar calon terbuka murni, dimana nomor urut digantikan suara terbanyak, diharapkan agar menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, antara lain terefleksi dalam sasaran fungsional keberadaan lembaga dan anggota DPRD.
”Hal inilah yang perlu menjadi perhatian, para anggota DPRD Provinsi Kalteng yang baru saja mengucapkan sumpah janji, untuk membuktikan kepada rakyat dan sekaligus bentuk pertanggungjawabab atas tugas, dan fungsi sebagai anggota dewan,” pungkasnya. (*/Radar Sampit)

Dephut Bantu Kalteng 2 Unit Pesawat Pembom Air

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA Dephut RI, Haryadi Hilmawan, mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Alam agar secepatnya mengirimkan bantuan helikopter pembom air jenis kamov sebanyak dua unit.
Menurut Haryadi Hilmawan hal tersebut seperti yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalteng beberapa waktu lalu, guna membantu memadamkan kebakaran lahan di daerah ini yang terus meluas dan berdampak pada kabut asap tebal menyaput udara Kalteng.
“Bantuan heli dari badan penanggulangan bencana alam menjanjikan September dikirim ke Kalteng, tapi saya sudah koordinasi kalau bisa dipercepat lebih baik,” ujar Haryadi, beberapa waktu lalu di Palangka Raya, seraya mengatakan posisi helikopter tersebut sekarang berada di Papua.
Dikemukakannya, Kalteng menjadi prioritas utama pengiriman Helikopter saat ini setelah Kalsel. Sebab Haryadi menilai Kalteng paling rawan dari sejumlah daerah lain yang mengalami kejadian serupa. “Sumatra sudah turun hujan, dan di Kalbar curah hujan juga masih turun, sementara Kalteng dan Kalsel masih berpotensi kebakaran lahan yang meluas,” katanya.
Dia menandaskan, melihat kondisi Kalteng saat ini, Kalteng telah memasuki status darurat akibat kebakaran lahan yang terus meluas di wilayah ini dan berdampak pada kabut asap serta tingginya penderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). “Ini sudah emergency banget di Kalteng. Berdasarkan informasi, yang kena ISPA sudah 132 ribu orang,” tandas Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA Dephut RI.
Sementara itu, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalteng mencatat, titik panas kembali meningkat pada 20 – 24 Agustus, yakni, 36 titik, 30 titik, 67 titik, 95 titik, dan terakhir 53 titik.
Menurut Mega, 90 persen hot spot hasil pantauan satelit NOAA tersebut dapat dipastikan kebakaran lahan, pasalnya, Satelit NOAA mampu mendeteksi titik panas pada lahan dengan luasan konstan 1,2 kilometer persegi dan suhu diatas 45 derajat Celcius.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sedikitnya 10 ton garam pembentuk hujan buatan telah ditaburkan di atas awan bumi Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Katingan, Seruyan, dan Kapuas, sejak 16 Agustus 2009 lalu.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Kalteng Tri Handoko Seto, 10 ton garam pembentuk pembentuk hujan ditabur, terutama pada beberapa daerah yang titik panas dari pantauan Satelit NOOA paling tinggi.
“Kami mengevaluasi titik daerah mana yang titik panasnya paling banyak serta konsentrasi awan. Pada wilayah tersebut kami akan berkonsentrasi menaburkan garam di atas awan untuk mempercepat proses penmebtukan hujan,” ujarnya kepada sejumlah wartwan, ketika dihubungi per telepon, Senin (24/8) kemarin pagi.
Dikemukakannya rencana penaburan garam pada berikutnya, pihaknya akan berkonsentrasi di Pulpis, Katingan, dan Seruyan. Sebab, titik panas terdeteksi oleh Satelit NOOA paling tinggi pada tiga kabupaten tersebut berdasarkan data tanggal 23 Agustus.
“Titik panas terbanyak tanggal 23 Agustus terjadi di Pulang Pisau yakni 24 titik. Selanjutnya, Seruyan 11 titik dan Katingan 10 titik. Kami akan konsentrasi pada tiga daerah tersebut hari ini (kemarin),” jelas salah satu meteorologist Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pusat tersebut.
Lebih lanjut dikemukakannya, saat ini awan sedang menuju ke utara, padahal titik panas terbanyak ada di wilayah selatan. Namun, TMC Kalteng akan memanfaatkan awan marginal. Meskipun nantinya tak terlalu banyak hujan, tetapi dirinya berharap pembentukan awan berlangsung cepat hingga wilayah yang titik panasnya lebih akan akan berkurang.
“Kami terbang (menggunakan pesawat CASA 212-200) mulai pukul 11.30 WIB. Rencananya penerbangan dilakukan dua kali yakni ke Pulang Pisau dulu baru ke Katingan dan Seruyan. Sekali terbang kami membawa 800 kilogram garam, jadi total yang ditabur hari ini (kemarin) 1,6 ton,” ucapnya.
Ditanya dari mana data titik panas diperoleh. Tri Handoko Seto, yang akrap disapa Seto, mengungkapkan, mereka peroleh data titik panas dari Departemen Kehutanan (Dephut) RI di Jakarta. Data tersebut sama dengan informasi yang ada di situs resmi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng yakni www.pil.or.id serta Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalteng.
“Data tersebut diperoleh pada hari sebelumnya. Misalnya, untuk penerbangan hari ini TMC Kalteng mendapatkan data sehari sebelumnya di sore hari. Dari situ akan dipelajari lokasi mana saja yang hotspots-nya paling banyak, kondisi awan seperti apa, cuacanya bagaimana, sehingga disusun strategi penerbangan,” jelasnya. (*/Radar Sampit)

28 Agt 2009

Kalteng dan Sulteng Pasok 85 Persen Kebutuhan Dunia


Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Menteri Perindustrian, Fahmi Idris menyadari, kebijakan pemerintah melarang ekspor rotan keluar negeri dalam bentuk mentah memang merugikan petani. Namun kebijakan tersebut terpaksa diambil untuk meningkatkan posisi tawar yang tinggi terhadap negara-negara importir produk furnitur berbasis rotan.
Menurut dia, ekspor semua bahan baku rotan harus dilarang, karena industri furnitur rotan dalam negeri sudah berkembang dan membutuhkan bahan baku tersebut. Saat ini Indonesia, adalah importir terbesar sebanyak 85 persen pemasok kebutuhan dunia, sehingga mempunyai posisi tawar yang tinggi.
”Saingan kita hanya Pilipina dan Cina. Selebihnya rotan untuk kebutuhan dunia dari kita. Makanya itu sering kali timbul berbagai hal. Rotan ini kita sekspor dalam bentuk mentah atau kita olah dulu menjadi barang jadi baru diekspor keluar negeri,” ujarnya ketika disambangi usai dialog publik di Gedung Pertemuan Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Rabu (26/8) lalu.
Diekemukakannya, ekspor rotan dalam bentuk mentah memang cepat menghasilkan, tetapi tidak memiliki nilai tambah. ”Kalau diekspor bahan mentah bukankah berarti kita memberi suplay mendukung pertumbuhan perkembangan industri fornicer berbasis rotan bagi negara-negara yang inportir bahan baku dari kita,” ucapnya.
”Sebaliknya kalau kita ingin ekspor rotan dalam bentuk barang jadi, pertanyaannya. Bagaimana kompetensinya, bagaimana kemampuan daerah, bagaiaman kemampuan masyarakat mengolah furnitur yang kompetitif, yang laku dijual di luar negeri. Dua pertanyaan ini, dua-duanya tidak sederhana,” timpal Fahmi.
Untuk bisa memproses menjadi barang yang berkualitas tinggi harus ada kopetensi, setidaknya mensejajarkan dengan kualitas yang ada di Cerebon. Untuk itu memang tidak sederhana. Salah satu caranya harus mendirikan SMK Rotan di Kalteng, seperti yang kami lakukan di Sulauwesi Tengah, dan kemudian harus ada sentral industri rotan.
Selain itu juga yang terpenting dibangun terminal rotan, seperti layaknya terminal kayu, agar dapat mengatur mana rotan untuk industri furnitur ekspor dan mana rotan untuk furnitur kebutuhan dalam negeri. Untuk itu diperlukan kerjasama Departemen Perindustrian dengan Pemerintah Daerah.
”Selama ini memang sudah dilakukan berbagai upaya di Kalteng. Salah satu bentuk kerjasama membangun unit pelayanan teknis melalui UPT Barito Tumur, UPT Kapuas, UPT Kotawaringin Timur dan UPT Palangka Raya. Kedepan kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan lagi, hingga sampai pada pembangunan industri rotan dan pembangunan terminal rotan,” ungakapnya.
Fahmi Idris menandaskan, jika sentra industri furnitur rotan di daerah penghasil rotan telah berkembang, maka tidak ada alasan lagi untuk memperbolehkan ekspor rotan. ”Saat ini sebanyak 85 persen bahan baku rotan dunia dihasilkan Indonesia, terutama dari Sulawesi Tengah dan Kalimantan Tengah. Dengan asumsi potensi produksi rotan sebanyak 250 ribu ton hingga 400 ribu ton per tahun,” tandasnya.
Sementara itu, sentra produksi furnitur berbahan rotan yang berkualitas hanya ada di Cirebon (Jawa Barat), Gresik (Jawa Timur), dan daerah lain di Jawa Tengah. ”Adalah sangat tragis kalau 85 persen pasokan rotan dunia dari Indonesia tetapi justru ekspor furniturnya kalah dibanding negara lain,” tuturnya.
Industri furnitur, menurut Fahmi, merupakan industri unggulan Indonesia yang mata rantai hulu dan hilirnya lengkap. ”Kita bisa berkembang tanpa harus tergantung pada negara lain. Daya serap angkatan kerja di industri itu luar biasa,” imbuhnya.
Dia menambahkan, ekspor rotan tidak lebih baik dari karet. Terkadang harga rotan di pasaran dunia juga terjadi pluktuatif, tergantung dari perkembangan harga di negara-negra maju. ”Akan tetapi rotan yang berkualitas permintaannya tetap tinggi, jadi kunci jawaban disini adalah kompetensi. Kompetensi pada disainnya mapun kompetensi pada pengerjaannya,” pungkas Fahmi. (*)

Pengamanan TNS Sebangau Bakal Diperketat

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-Menyusul maraknya illegal logging dibeberapa daerah di Kalimantan Tengah. Pengaman Taman Nasional Sebangau (TNS) bakal diperketat guna menjaga kawasan konservasi tersebut dijarah kembali secara besar-besaran seperti pada tahun 2006 lalu.
“Masalah pengamanan tetap menjadi prioritas, untuk menjaga hak negara atas hutan dan hasil hutannya dan itu sudah menjadi menjadi program pemerintah,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan RI, Haryadi Hilmawan kepada sejumlah wartawan usai peresmian kantor baru TNS di Palangka Raya, Selasa (25/8) kemarin siang.
Menurut Haryadi, pengamanan kawasan seluas 567.700 hektar tersebut diserahkan kepada jajaran Satuan Khusus Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Kalwet Provinsi Kalimantan Tengah, serta bekerjasama dengan POLRI dan aparat lain.
”Kedepan sistem pengamanan tersebut harus lebih jelas fokusnya dan pendekatannya serta visi kedepan untuk menjadikan, keanekaragaman hayati menjadi ketahanan lingkungan hidup di Kalteng. Sebangau ada arah keperbaikan, kalau dulu pernah ditemukan illog besar-besaran, sekarang sudah ada efek jera untuk pelakunya, sehingga pelaku lainnya lebih takut dan jera, karena kalau sebangau rusak habis benteng terahir kita,” ungkapnya.
Diakui Haryadi, sumber daya manusia dan peralatan yang ada untuk menjaga kawasan sebangau memang terbatas. Namun, ia berharap masyarakat dapat menyadari bahwa langkah pengamanan untuk menjaga kawasan tersebut dari kehancuran bukan hanya dilakukan pemerintah, tapi semua pihak.
Dia mengungkapkan, untuk jajaran Polhut di Indonesia masih terjadi kekurangan, meski tahun 2010 mendapat formasi baru sebanyak 120 orang, sehingga pihaknya perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjaga kawasan hutan termasuk di Kalteng. “Tapi, kalau masyarakat sadar, kita tak butuhkan lagi Polhut sebanyak itu,” katanya seraya menambahkan, satu orang Polhut idealnya menjaga hutan seluas 5000 hektar di Kalteng.
Haryadi menandaskan, untuk kawasan konservasi seperti Sebangau, Dephut akan mengembangkan konservasi keanekaragama hayati dan ekosistem, termasuk habitat didalamnya. Kendati begitu, lanjutnya, banyak spesies kunci yang habitatnya di luar kawasan konservasi, seperti orang hutan atau habitat langka lainnya yang perlu dilestarikan.
”Untuk menjaga yang di luar kawasan tersebut, kami juga akan menggandeng pemerintah daerah. Agar bersama-sama peduli dan menjaga kawasan diluar konservasi demi kepentingan bersama, khususnya masyarkat Kalteng,” tandasnya. (*)

UU Otonomi Perlu Perubahan

Baru Bisa Kepala Daerah di Pilih DPRD

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Wacana penghapusan pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat, tapi dipilih oleh DPRD mengundang perdebatan panjang di kalangan elit politik, mulai dari tingkat pusat hingga kedaerah. Perdebatan bukan hanya menyangkut hilangnya proses demokratisasi, melainkan juga berkaitan dengan format ketatanegaraan.
Bagaimana sikap MPR RI? Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa mengulas banyak tentang wacana tersebut. Dia memandang pemeilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD baik untuk dikaji lebih dalam, dan ia berharap wacana tersebut terus dikembangkan, sehingga sampai kepada suatu usulan yang baik dalam rangka penataan pemerintahan daerah yang ideal.
Menurut AM Fatwa, dalam UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan langsung itu hanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sedangkan kepala daerah, baik gubernur-wakil gubernur mapun bupati/walikota dalam UUD disebutkan dipilih secara demokratis.
”Dipilih secara demokratis, bisa diterjemahkan, dipilih secara langsung oleh rakyat, juga bisa diartikan dipilih cukup oleh DPRD menurut tingkatannya,” ujar AM Fatwa, ketika disambangi usai pembukaan acara sosialisasi UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI di Palangka Raya, Senin (24/8) malam.
Di jelaskannya, pemilihan kepala daerah secara demokratis yang diterjemahkan menjadi pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih rakyat, seperti dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinilainya tidak sesuai dengan perintah UUD 1945. Namun demikian ia tetap menyerahkan keputusan kepada DPR. ”Jadi kalau kita mau kembali kepada yang lama, cukup pemilihan melalui DPRD, maka diperlukan adanya perubahan UU otonomi itu,” ucapnya.
”Sebenarnya tidak susah asalkan ada kajian. Dari kesimpulan kajian itu bahwa memang lebih epektif, lebih efesien kalau kepala daerah cukup dipilih oleh DPRD. Kemudian ada kajian selanjutnya lagi apakah titik berat otonomi ditingkat provinsi, ditingkat kabupaten kota harus dikaji juga” timpal AM Fatwa.
Lebih lanjut, ia mengemukakan, sekarang ini titik berat otonomi ada di kabupaten/kota, sehingga gubernur itu hanya berperan sebagai koordinator. Meski demikian, katanya, karena gubernur selain fungsinya kepala daerah, juga kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, seharusnya bupati/walikota, walaupun sama-sama dipilih langsung oleh rakyat harus sadar bahwa dia berada dalam koordinasi gubernur.
”Banyak bupati/walikota, karena sama-sama dipilih rakyat secara langsung. Apalagi merasa sebagai kepala daerah otonomi merasa besar kepala, dan tidak menyadari bahwa mereka berada dalam koordinasi gubernur. Inilah salah satu faktor sinergisasi pembangunan didaerah itu terhambat,” imbuhnya.
Ditanya bukankan itu langkah mundur demokratisasi di Indonesia? ya itulah wacana, ada yang mengatakan langkah mundur dalam berdemokrasi, tetapi ada juga yang mengatakan ini kepablasan, karena tidak ada perintah didalam UUD 1945 kepala daerah dipilih langsung.
”Gubernur, bupati/walikota dipilih secara demokratis. Kalau diterjemahkan, bisa dipilih secara langsung, bisa juga dipilih cukup oleh DPRD setempat. Jadi itu semua tergantung hasil dari kajian nanti, dan menyelesaikannya adalah DPR nantinya, tidak perlu MPR,” jawabnya.
Kembali ditanya, pemilihan melalui DPRD, berarti mengembalikan budaya politik ”dagang sapi”. AM Fatwa lantas balik bertanya. Bukankah pemilihan secara langsung tidak terjadi demikian, malah banyak menghamburkan uangnya? Menurut dia awalnya dalam pemikiran pemilihan secara langsung jangan sampai terjadi politik uang tetapi pada prakteknya justru malah terjadi politik ”kerbau”.
”Kerbaukan lebih besar dengan pemilihan secara langsung. Inikan sudah kita alami, pemilihan secara perwakilan melalui DPRD, mapun pemilihan secara langsung. Sekarang ada pemikiran, bahwa sebaiknya pemilihan kembali ke pemilihan melalui perwakilan di DPRD lagi,” pungkasnya, seraya mengajak agar masyarkat sama-sama mewacanakannya. (*)

26 Agt 2009

Awasi Dakwah Rugikan Citra Polisi


Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Upaya kepolisian membatasi ruang gerak penyebaran paham teroris melalui kelompok pengajian yang dibawa oleh anggota Jamaah Tabligh, dan pesantren, mulai menuai kecaman dari sejumlah kalangan elit politik dan umat Islam di Indonesia. Termasuk Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa.
“Buat apa polri mengawasi kelompok pengajian. Karena hal itu membuat umat Islam merasa dicurigai dan di awasi sehingga menjadi masyarakat yang mayoritas dicurigai oleh negara,” ujar ketika disambangi usai pembukaan acara sosialisasi UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI di Palangka Raya, Senin (24/8) malam.
Menurut AM Fatwa, menilai kebijakan polri merupakan suatu kekeliruan langkah sektoral. Selain itu, kebijakan tersebut sangat merugikan citra kepolisian dan citra pemerintah Indonesia, dimata umat Islam dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
“Saya kira kebijakan Polri tidak dikehendaki oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karena itu kepala kepolisian harus menjelaskan kepada DPR, kenapa harus terjadi pengawasan yang berlebihan terhadap umat Islam,” ungakpnya.
Menyinggung dampak dari pengawasan polri yang berlebihan terhadap kelompok pengajian. AM Fatwa mengutarakan, dampak dari pengawasan yang berlebihan akan terjadi kegelisahan di umat Muslim di Indonesia, dengan demikian berarti merusak stabilitas politik dan satabilitas keamanan di Indoensia.
“Saran saya supaya ditijau kembali kebijkan itu, dan peninjauannya jangan sepotong-sepotong atau separuh-separuh. Bahkan masih ada penjelasan mau merekam segala isi dakwah,” beber matan narapidana politik era orde baru ini, yang kini namanya telah direhabilitasi pemerintah Indonesia.
Ia menyarakan sebaiknya pemerintah Indonesia membentuk badan koordinasi bersama dengan semua pihak yang dapat bekerjasama memberantas dan mencegah terorisme di Indonesia, sehinga tidak perlu terjadi pengawasan yang berlebihan dari polri.
“Kalau Narkoba dianggap sebagai bahaya laten, terorisme juga sebagai bahaya laten. Sehingga sama-sama dibentuk badan koordinasi pemberantasan terorisme yang terdiri dari kepolisian, militer, Departemen Agama, Majelis Ulama, dan Pisikolog,” jelasnya.
“Kenapa pisikolog? Pisikolog itu penting, karena orang-orang yang tersesat masuk dalam terorisme itu masuk dalam jaringan terorisme itu sebenarnya banyak yang dicuci otaknya. Oleh karena itu keberadaan pisikolog masuk dalam badan koordinasi ini sangat penting,” lanjutnya.
Menyinggun kapan pemanggilan kapolri oleh Komisi III DPR RI. Menurut dia harus diagendakan secepatnya, meski periode jabatan DPR RI sekarang hampir berakhir tak menjadi halangan dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan polri.
”Saya kira masih memungkinkan sampai dengan bulan September 2009. Ada suatu rapat kerja mengundang Kapolri untuk memberi penjelasan dan meluruskan kebijakan polri yang sebenarnya, bisa saja terjadi kekeliruan oleh karena itu perlu penjelasan Kapolri,” pungkasnya. (*)

10 Hari, 10 Ton Garam Pembentuk Hujan di Tabur

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA –
Sedikitnya 10 ton garam pembentuk hujan buatan telah ditaburkan di atas awan bumi Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Katingan, Seruyan, dan Kapuas, sejak 16 Agustus 2009 lalu.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) Kalteng Tri Handoko Seto, 10 ton garam pembentuk pembentuk hujan ditabur, terutama pada beberapa daerah yang titik panas dari pantauan Satelit NOOA paling tinggi.
“Kami mengevaluasi titik daerah mana yang titik panasnya paling banyak serta konsentrasi awan. Pada wilayah tersebut kami akan berkonsentrasi menaburkan garam di atas awan untuk mempercepat proses penmebtukan hujan,” ujarnya kepada sejumlah wartwan, ketika dihubungi per telepon, Senin (24/8) kemarin pagi.
Dikemukakannya rencana penaburan garam pada berikutnya, pihaknya akan berkonsentrasi di Pulpis, Katingan, dan Seruyan. Sebab, titik panas terdeteksi oleh Satelit NOOA paling tinggi pada tiga kabupaten tersebut berdasarkan data tanggal 23 Agustus.
“Titik panas terbanyak tanggal 23 Agustus terjadi di Pulang Pisau yakni 24 titik. Selanjutnya, Seruyan 11 titik dan Katingan 10 titik. Kami akan konsentrasi pada tiga daerah tersebut hari ini (kemarin),” jelas salah satu meteorologist Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pusat tersebut.
Lebih lanjut dikemukakannya, saat ini awan sedang menuju ke utara, padahal titik panas terbanyak ada di wilayah selatan. Namun, TMC Kalteng akan memanfaatkan awan marginal. Meskipun nantinya tak terlalu banyak hujan, tetapi dirinya berharap pembentukan awan berlangsung cepat hingga wilayah yang titik panasnya lebih akan akan berkurang.
“Kami terbang (menggunakan pesawat CASA 212-200) mulai pukul 11.30 WIB. Rencananya penerbangan dilakukan dua kali yakni ke Pulang Pisau dulu baru ke Katingan dan Seruyan. Sekali terbang kami membawa 800 kilogram garam, jadi total yang ditabur hari ini (kemarin) 1,6 ton,” ucapnya.
Ditanya dari mana data titik panas diperoleh. Tri Handoko Seto, yang akrap disapa Seto, mengungkapkan, mereka peroleh data titik panas dari Departemen Kehutanan (Dephut) RI di Jakarta. Data tersebut sama dengan informasi yang ada di situs resmi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kalteng yakni www.pil.or.id serta Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Kalteng.
“Data tersebut diperoleh pada hari sebelumnya. Misalnya, untuk penerbangan hari ini TMC Kalteng mendapatkan data sehari sebelumnya di sore hari. Dari situ akan dipelajari lokasi mana saja yang hotspots-nya paling banyak, kondisi awan seperti apa, cuacanya bagaimana, sehingga disusun strategi penerbangan,” jelasnya.
Di tempat terpisah, Kepala BKSDA Kalteng Mega Hariyanto mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan uji petik areal bekas kebakaran. Tujuannya, untuk melihat apakah hotspot yang terpantau cocok untuk kondisi riil di lapangan yakni terjadi kebakaran atau tidak.
Selanjutnya aktivitas setelah terjadi kebakaran yaitu apa yang digarap atau hanya dibiarkan, bekas kebakaran rapi atau menyebar kemana-mana. Juga, untuk mengetahui apakah ada petugas pemadam kebakaran pada wilayah yang menjadi uji petik.
“Kami melakukan uji petik masing-masing 10 titik di Kotawaringin Barat dan Kapuas tahun 2009. Diharapkan hasilnya nanti dapat menggambarkan apakah kebakaran hutan dan lahan dilakukan untuk pertanian, PBS (perusahaan besar swasta), atau hanya menjadi tanda di lapangan,” ungkap Mega kepada beberapa wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/8) siang.
Jika hasil uji petik akurat, dirinya berharap pihak perguruan tinggi dapat melanjutkan analisa. Sehingga, hasil tersebut bisa digunakan untuk manajemen penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun mendatang.
“Pegangan kami dalam uji petik adalah peta rawan kebakaran dan hotspot. Untuk diketahui, Satelit NOOA akan mendeteksi adanya titik panas pada radius satu kilometer (km) dengan suhu 45 derajat celcius. Biasanya 90 persen pantauan Satelit NOOA sudah kebakaran atau titik api, kecuali untuk daerah pemukiman seng dan danau karena pantulan panas,” pungkasnya. (*)

Gubernur: Daerah Mengecewakan

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menuding gagalnya program revitalisasi perkebunan selama tiga tahun terakhir di Kalimantan Tengah, lantaran tidak didukung dan diresfon positif pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng.
Terkait siakap pemerintah daerah tersebut, mengundang kekecewaan orang nomor satu di bumi tambun bungai ini. Padahal, menurut gubernur program itu telah disepakati bersama sejak tahun 2006 untuk dilaksanakan sejak 2007 sampai 2010 mendatang.
"Program revitalisasi perkebunan itu sangat baik untuk membantu perekonomian masyarakat, tetapi kenapa masih juga belum dapat dilaksanakan di daerah. Sungguh-sungguh mengecewakan," ucap A Teras Narang di Palangka Raya, kemarin.
Menurut gubernur, bila program itu berhasil dilaksanakan sedikitnya 210 ribu kepala keluarga dengan 1,1 juta jiwa, atau separuh penduduk di Kalteng akan mendapat aset usaha yang potensial dan produktif dari kebun karet dan sawit.
Mantan Ketua Komisi II DPR RI ini, mendesak sejumlah kepala daerah yang dinilainya masih belum meresfon program revitalisasi perkebunan, segera menindaklanjuti dengan program perkebunan dengan system plasma.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng Farinthis Sulaeman mengatakan, provinsi Kalteng menjadi daerah penerima alokasi revitalisasi perkebunan terluas di Indonesia, dengan luasan 427 ribu hektare untuk kelapa sawit dan 152 ribu hektare untuk karet.
Namun sejak dilaksanakan efektif tiga tahun lalu, realisasinya sangat minim hanya seluas 3.463 hektare untuk pola kemitraan kelapa sawit dan 63 hektare untuk pola non kemitraan karet. "Realisasi tanam itu hanya 0,6 persen dari target sedangkan realisasi dananya mencapai 0,4 persen," jelasnya.
Dikemukakannya, ada beberapa kendala dan permasalahan utama program revitalisasi perkebunan yakni persoalan belum tuntasnya rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang menyulitkan penetapan kawasan kebun.
Selain itu, fasilitas oleh institusi di lokasi basis pelaksanaan teknis operasi kegiatan juga belum optimal, ditambah dukungan perkebunan besar juga masih sangat minim. ”Sementara persyaratan teknis bank dinilai memberatkan, serta keterbatasan aksesibilitas sumber daya manusia dan kelembagaan perkebun rakyat,” beber Farinstis.
Sebelumnya, Bupati Kotawaringin Timur Wahyudi K Anwar pernah mengatakan, gagalnya program revitalisasi perkebunan di wilayahnya lantaran tidak ada dukungan dana dari pihak bank untuk mengucurkan dana. Padahal, Kabupaten Kotim sudah mengalokasikan dana untuk administrasi sebesar 1,5 miliar.
”Karena tidak ada dukungan dari bank, sehingga dana 1,5 miliar tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga terpaksa di kembalikan ke kas daerah dan dialihkan ke program lainnya,” ungkap Bupati Kotim, beberapa waktu lalu.
Dikemukakan Wahyudi, Kotim menargetkan perkebunan untuk karet seluas 12 ribu hektare dan kelapa sawit 60 ribu hektare. Namun sayangnya program tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Mengingat hingga saat ini belum mendapat dukungan dana dari pihak bank.
”Saya pikir sejumlah kabupaten lain di Kalteng mengalamai masalah yang sama. Program revitalisasi,” imbuhnya. Lantas mengatakan, program revitalisasi perkebunan memang ada subsidi bungan bagi rakyat, tetapi bila bank tidak mau mengucurkan, maka program itu tidak akan jalan. (*)

Kalteng Targetkan 44 Ribu Hektar Lahan Revitbun

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan dapat menetapkan 44 ribu hektar lahan untuk program revitalisasi perkebunan di 14 kabupaten/kota guna menyesaikan target minimal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009.
Terkait dengan hal itu, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang meminta kepada bupati/walikota serius serius menjalankan program tersebut, mengingat revitalisasi perkebunan sangat penting dan strategis serta menguntungkan bagi rakyat untuk meningkatkan perekonomiannya.
“Ditargetkan sebanyak 11.000 – 22.000 Calon Perkebunan (CP) untuk program ini dapat diselesaikan administrasinya,” ujarnya pada rapat koordinasi evaluasi dan percepatan pelaksanaan program revitalisasi perkebunan beberapa waktu lalu di Palangka Raya.
Dalam kesempatan tersebut gubernur juga meminta agar bupati/walikota melakukan peremajaan/rehabilitasi terhadap lahan kebun yang tua atau rusak milik masyarakat, serta memanfaatkan lahan terlantar di sepanjang pemukiman dan di pinggir jalan.
“Saya juga mengharapkan agar mitra program ini, seperti BPN, Perkebunan Besar, Bank Indonesia, dan Bank Pelaksana, dapat mendukung dengan memberikan kemudahan bagi rakyat,” kata Teras.
Diekmukakannya, pemerintah daerah harus mampu mencari suatu terobosan hukum agar semua pihak yang menjadi mitra, betul-betul mempunyai pegangan hukum sehingga revitbun di Kalteng dapat berjalan dengan baik dan mensejahterakan masyarakat.
Teras mengungkapkan, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk program tersebut sangat besar, yakni, sekitar Rp 37 triliun se Indonesia, dimana sekitar 30 persennya atau sebesar Rp 14 triliun dialokasikan untuk Kalteng. “Saya mencatat, kita belum memperoleh respon positif dari beberapa daerah, seperti Palangka Raya, Pulang Pisau, dan Kapuas dan ini agar menjadi perhatian karena kita berbicara untuk kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Gubernur mengatakan, ia tak ingin program yang begitu baik tersebut tidak terlaksana. Meski ada sejumlah kendala, namun, tetap harus diberikan perhatian dan pemikiran yang konstruktif, rasional dan obyektif kepada pemerintah pusat terkait kendala di lapangan.
“Jika perlu kita datang bersama menjelaskannya kepada pemerintah pusat. Jangan sampai nanti kita dianggap tidak mempunyai respon dan dipandang bahwa kalteng sudah diberi banyak, tapi tak menjalankan program ini dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan evaluasi, yang telah dicapai sejak program ini diluncurkan pada 2006 lalu, permohonan CP yang masuk sebanyak 115.496 KK dengan luas CL 345.959 hektar, yang terdiri dari kelapa sawit 49.267 KK dengan luas 188.783 hektar, dan karet 66.229 KK dengan luas 157.176 hektar.
Gubernur mengakui, program tersebut berjalan lambat, karena capaian pelaksanaan proram sampai saat ini jauh dari target sebelumnya yang harus selesai 2010 mendatang, yakni, realisasi pembangunan kebun baru 0,6 persen dan penyerapan dana 0,4 persen. “Namun, diharapkan Menteri Pertanian akan mengajukan usul perpanjangan waktu pelaksanaan program hingga 2014 mendatang,” pungkasnya. (*)

KPU Belum Merinci Anggaran Pilgub

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga sampai saat ini belum merinci besaran anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) untuk tahun 2010 mendatang. Besaran anggaran diketahui setelah ada perincian dari masing-masing KPU kabupaten/kota.
”Belum ada rincian. Biasanya rincian akan diajukan oleh masing-masing KPU daerah. Baru kemudian dikonfilasi, sehinga baru diketahui besaran jumlahnya,” ujar Sekretaris KPU Kalteng Dendul Toepak, ketika disambangi Radar Sampit di halaman Kantor KPU Provinsi Kalteng, Senin ( 24/8) kemarin.
Menurut Dendul, hal-hal yang dirinci terkait honor tenaga PPKS dan PPS, dimasing-masing kabupaten kota. Selain itu honor tenaga pendukung lainnya, seperti tenaga komputer, dan lain-lainnya. Namun demikian, katanya, hingga sampai sekarang pihaknya belum mendapat rincian dari KPU setempat.
”Belum lagi biaya pengadaan logistik pemilu, seprti kertas suara, alat tulis, tintah, dan biaya sosialisasi lainnya,” ungkap mantan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Kalteng ini. seraya melanjutkan, dana Pilgub tidak sepenuhnya ditanggung KPU Provinsi. ”Ada hal-hal yang ditanggung KPU Provinsi, ada hal-hal yang ditanggung KPU kabupaten/kota. Tetapi itu semua belum dibicarakan, baru dibicarakan setalah ada rinciannya nanti dari masing-masing kabupaten/kota,” lanjutnya.
Menyinggung anggaran bantuan untuk pelaksanaan pemilihan bupati untuk dua kabupaten, yang sama-sama menyelenggarankan pilkda tahun 2010 mendatang, seperti Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dendul menyebutkan belum tahu secara pasti jumlah bantuan, namun berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, pemerintah provinsi membantu Rp 1 miliar per kabupaten/kota.
”Kalau sebelumnya pemerintah provinsi membantu Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota. Entah kalau untuk tahun 2010 ini, kemungkinan bisa bertambah, tetapi secara pastinya belum tahu,” jelas Dendul.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota KPU Provinsi Kalteng Awongganda W Linjar mengungkapkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkda) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dilaksanakan secara bersamaan pada bulan Juni 2010 mendatang.
Menurut dia, di Kalteng sendiri pada bulan tersebut diselenggarakan secara bersamaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pilbup) di dua wilayah, yakni Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. ”Selain memperkecil biaya penyelenggaraan, juga menghindari lamanya proses Pilkada di Kalteng,” ujarnya ketika ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Terkait rencana Pilgub yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Awongganda menandaskan, bila Pilgub di dua provinsi tetangga tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama, maka kemungkinan terjadi mobilisasi masa pemilih.
”Dalam waktu dekat, KPU Provinsi Kalteng dengan KPU Provinsi Kalsel akan melakukan rapat kerja membahas rencana tindak lanjut untuk penyelenggaraan Pilkada secara bersama-sama. Dengan alasan, kalau tidak dilakukan secara bersama-sama maka kemungkinan yang terjadi akan terjadi mobilisasi masa pemilih,” tandasnya.
Dia merinci, perbatasan wilayah Kalteng dengan Kalsel yang bersentuhan langsung, Kecamatan Tutui Kabupaten Bartim dengan Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Sedangkan di Desa Taniran Kecamatan Banua Lima Barito Timur batas dengan Kalsel Berada di tengah desa Taniran.
Untuk wilayah Barito Selatan berada di pinggiran sungai barito yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, dan Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Barito Kuala.
”Guna menghindar perpindahan penduduk dari kedua wilayah yang berbatasan ini, maka kami masing-masing KPU Kalsel-Kalteng sepakat akan mengadakan Pilgub secara serentak,” ungkapnya. (*)

24 Agt 2009

Desk Antiteror TNI di Aktifkan Kembali

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA–
Upaya mempersempit ruang gerak teroris, Desk Antiteror TNI untuk wilayah terotorial Komando Resort Militer [Korem] 102 Panju-Panjung [Pjg] diaktifkan kembali mulai mulai dari tingkat Korem, Kodim, Koramil hingga Babinsa.
Menurut Komandan Korem 102/Pjg Kolonel Arm Rudiono Edi, pengaktifan kembali Desk Antiteror setelah sekian lama mengalami fakum. Namun, atas peritah Panglima, guna membatasi ruang gerak teroris di wilayah terpencil Desk Antiteror diaktifkan kembali dengan menempatkan intel TNI di Koramil dan Babinsa.
Selain menempatkan anggota Intel TNI di Koramil dan Banbinsa, juga membuat jaringan intel melalui Pamswakarsa, guna memantau gerak gerik kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan dimalam hari, seperti belajar pencak silat dan pertemuan-pertemuan lainnya.
“Perintah atasan, anti teror ini tidakhanya berhenti pada tingkat Kodim, tapi ditingkat Koramil dan Babinsa justru diparbanyak dengan membuat jaringan intel melalui Pamswakarsa,” ujarnya di Palangka Raya, baru-baru ini. “Dengan begitu masyarakat diharapkan bisa memberikan informasi atau kegiatan yang mencurigakan di kampungnya,” timpal Danrem.
Rudiono Edi membeberkan, sejak mendapat perintah dari Panglima TNI pihaknya langsung mengaktifkan kembali Desk Antiteror di daerah dengan melakukan perekrutan Pamswakarsa dari masyarkat setempat. Namun demikian, merincinnya lebih jauh lagi tentang perekrutan Pamswakarsa, dengan alasan rahasia.
“Siapa-siapa orangnya, saya tidak bisa menyebutkannya, karena bersifat rahasia demi keamanan dan keselamatan masyarakat sendiri. Yang jelas intel dari Pamswakarsa hampir tersebar disetiap desa di Kalteng,” bebernya.
Edi mengingatkan terkait kemungkinan adanya aktifitas jaringan tororis di satu wilayah, ia berharap masyarakat senantiasa mewaspadai segala bentuk
kemungkinan yang dapat menimbulkan ancaman NKRI, termasuk terorisme.
“Kalau ada latihan pancak silat yang dilakukan malam hari, kita patut waspada dan kegiatannya harus dipantau terus. Kalau ada aktifitas kumpul-kumpul dimalam hari, apalagi ada aktifitas latihan beladiri dan sebagainya. Patut dicurigai, dan segera laporkan kepada aparat keamanan setempat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kondisi Kalteng sejauh ini masih cukup kondusif. Akan
tetapi, peristiwa penjemputan orang tua teroris Dani yakni, Suhartini di
Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, membuat kita perlu waspada.
“Tidak menutup kemungkinan ada rekan-rekannya di wilayah kita yang kebetulan sealiran dan sepahaman dengan Dani pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton Jakarta,” pungkasnya. (*)

Wagub Jamin Stok Pangan Aman

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA –
Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diaran, mengungkapkan stok sembilan bahan pokok selama hari besar keagamaan (HBK) diwilayah Kalteng dijamain aman, hingga dua sampai tiga bulan kedepan. Terutama selama bulan Ramadhan 1430 Hijriah tahun 2009.
Menurut Diran stok beras aman sampai 3,5 bulan kedepan, sedangkan stok lainnya seperti, minyak goreng, gula pasir, kacang tanah, cabai merah, daging sapi dan ayam, serta ikan aman hingga satu bulan kedepan.
“Artinya, Kalteng tak perlu khawatir terjadi kekurangan untuk pangan selama tiga bulan kedepan. Terutama menghadapi bulan Ramdhan ini,” ujar Achmad Diran, keada sejumlah wartawan usai usai rapat pangan di ruang kerja wagub, kemarin.
Dikemukakannya berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya setiap menjelang mapun saat dibulan ramadhan hingga lebaran nanti akan terjadi kenaikan harga. Namun demikian ia mengungkapkan hal tersebut wajar, mengingat pada bulan tersebut permintaan meningkat.
“Harga diperkirakan memang akan terjadi. Bukan berarti saya menyuruh pedagang menaikan harga ya. Kalau 5 sampai persen itu wajar. Tetapi kalau kenaikan sampai 15 persen itu namanya kelewatan,” ungkapnya seraya meminta instansi terkait untuk memantau kenaikan harga.
Wagub mengingatkan terkait kenaikan harga, ia berharap jangan sampai terjadi kenaikan hingga 5 persen. Menurut dia, kenaikan 5 persen akan memacu inflasi tinggi dan konsumen kesulitan memperoleh bahan pangan.
“Pedagang jangan naikkan harga terlalu tinggi. Kalau lebih dari 15 persen,
kenaikannya berat. Tolong kepada bupati/walikota setempat, melalui instansi terkait turun kelapangan memantau harga dipasaran,” pinta Diran.
Pada bagian lain, ketika rapat berlangsung, Kepala BMG Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya Imam Mashudi, memaparkan kondisi cuaca di wilayah Kalteng pada bulan Agustus masuk dalam kategori El Nino Sedang.
Sementara pada bulan September, Oktober, November dan Februari masuk kategori El Nino Moderat, dan pada bulan November 2009, hingga januari dan Maret 2010 mendatang masuk kategori El Nino Kuata.
“Perkiraan tinggi gelombang pada bulan Agustus dan September di perairan laut Jawa dan Kalteng mencapai ketinggian 2 sampai dengan 3 meter. Dikawatirkan pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok seperti sayur-sayuran dan bumbu dari daerah Jawa ke wilayah kalteng terganggu. Sehingga memicunya lonjakan kenaikan harga,” jelas Imam Mashudi.
Menyinggung angkutan menjelang lebaran. Acmad Diran juga menjamin lancar, baik angkutan darat, laut, sungai dan udara. Namun demikian ia mengungkapkan, untuk jalur darat akan terjadi kemacetan apabila terjadi musim kemarau, sehingga menyebabkan beberapa titik yang belum teraspal mengalami lumpur.
“Untuk mengatasi masalah ini saya juga sudah perintahkan instansi terkait seperti, Dinas PU, Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk membangun posko, dan menyiapkan alat berat untuk membantu menarik kendaraan dari kubangan lumpur, agar tidak terjadi kemacetan dan antri panjang,” beber Diran.
Terkait muatan melebihi kapasitas muatan, Achmad diran juga meminta instansi terkait seperti dinas Perhubungan untuk melakukan razia angkutan barang yang muatannya melebihi daya dukung jalan yang hanya delapan ton.
“Saya perintahkan agar dinas Perhubungan memantau penggunaan jalan, agar jangan sampai angkutan barang melebihi muatan, dan tonase jalan. Karena yang diangkut adalah barang strategis, sesuai mekanisme di perhubungan saya minta sistem razia nantinya adalah menurunkan sisa barang pada angkutan yang melebihi daya dukung jalan, yang delapan ton bisa jalan,” pungkasnya. (*)

Gubernur Tantang Bupati, Pembahasan APBD 2010 Tepat Waktu

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Secara terbuka Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang
menantang 14 Bupati/Walikota se-Kalteng menyelesaikan pembahasan anggaran, pendapatan dan belanja daerah [APBD] untuk tahun 2010 tepat waktu.
“Saya tantang 13 kabupaten dan 1 kota di Kalteng ini untuk tepat waktu menyelesaikan APBD 2010 mendatang,” ujar Teras, Jumat (21/8) di Palangka Raya. Hal tersebut terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat Paripurna DPD RI beberapa waktu lalu.
Pasalnya, Sri Mulyani, pernah menyinggung sejumlah daerah yang lamban mengelesaikan pembahasan APBD. Namun acung jempol terhadap 2 provinsi, dan 12 kabupaten/kota se-Indonesia yang selama 3 tahun berturut-turut konsisten tepat waktu.
Tantangan kepada kepala daerah se-Kalteng ini, dilontarkannya seiring dengan penghargaan yang diterima 2 provinsi dan 10 Kabupaten/kota se Indonesia. Termasuk di dalamnya provinsi Kalteng. Namun 14 Kabupaten/kota di provinsi ini absen.
Penghargaan tersebut diterima Teras langsung dari Menteri Keuangan di Denpasar Bali bersama dengan 1 provinsi dan 7 Kabupaten dan 3 kota se Indonesia beberapa waktu lalu. “Penghargaan tersebut untuk 12 kepala daerah yanag telah konsisten mampu menyelesaikan Perda APBD secara tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut dari 2007 hingga 2009,” ungkapnya.
Mantan Ketua Komisi II DPR RI, mengaku meski menerima penghargaan dari Menteri, dirinya masih belum senang dengan penghargaan tersebut. Sebab, 14 kepala daerah yang ada tidak masuk di 10 besar Kabupaten/Kota penerima penghargaan tersebut.
“Kepada Bupati, walikota, ketua DPRD Kabupaten/kota untuk lakukan yang terbaik untuk daerah. Tampakan prestasi, tampakan kemitraan, hilangkan perbedaan dan tonjolkan kepentingan rakyat karena itu lebih utama. Jika penyelesaian APBD berlarut-larut, yang dirugikan adalah rakyat itu sendiri,” sindirnya.
Penghargaan luar biasa tersebut, rendah Teras, semata-mata prestasi rakyat Kalteng sendiri dan hal tersebut memperlihatkan keharmonisan jalinan kemitraan antara DPRD Provinsi Kalteng dengan pemerintah provinsi.
“Hal itu memperlihatkan kematangan politik dan kematangan untuk menjalankan tugas mulia untuk rakyat yang sama sekali meniadakan perbedaan politik, warna namun atas satu kepentingan, yaitu rakyat,” pujinya.
Dirinya juga menyinggung daerah yang memiliki anggaran belanja besar dan proyek banyak namun masih jauh menyuarakan kepentingan dan kepedulian terhadap rakyatnya.
“Saya sekali lagi memerintahkan kepada Bupati/Walikota mari tunjukkan prestasi anda. Kalau ingin daerah maju, tampakan pertama APBD 2010, apakah anda mampu de(*)

Wagub Kalteng Panggil Pengurus Gapki

Minta Penjelasan Terkait Kecekakaan Maut di PT MAS

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Kecelakaan maut yang menimpa truk pengakut karyawan PT Maju Aneka Sawit (MAS) di Kotawaringin Timur, Selasa (18/8) lalu, mengundang reaksi keras dari berbagai pihak, bahkan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Kamis (20/8) kemarin, sejumlah petinggi Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng, dipanggil mendadak oleh Wakil Gubernur Kalteng Achmad Diran, untuk menghadap memberikan penjelasan terkait musibah yang menewaskan 25 orang karyawan tersebut.
“Saya sudah perintahkan GAPKI agar menertibkan pengusaha perkebunan, untuk tidak menggunakan angkutan damptruk mengangkut karyawan di luar areal perkebunan,” ujar wagub, kepada sejumlah wartawan, usai pertemuan dengan sejumlah pimpinan GAPKI Kalteng, di ruang rapat wagub.
Menurut wagub, sesuai aturan dan ketentuan yang ada damptruk pengangkut sawit hanya boleh digunakan untuk operasional di dalam kebun. Kalapun digunakan mengangkut karyawan, maksimal 30 orang, tidak boleh lebih apalagi sampai 65 orang.
“Kalau mau keluar kebun, misalnya kepasar atau ke-desa, pemilik kebun wajib menyediakan bus atau truk khusus pengangkutan penumpang, dan jumlah penumpangnya harus disesuaikan dengan kapasitas muatan,” tegas Achmad Diran.
Wagub berharap hal tersebut jangan sampai terulang kembali, dan ia memerintahkan segera GAPKI membuat aturan melarang pengusaha perkebunan menggunakan truk barang untuk mengangkut penumpang apalgi digunakan diluar arela kebun.
“Pengusaha perkebunan jangan menganggap enteng pemerintah. Oleh karena itu, mulai saat ini saya tegaskan, tidak ada lagi truk pengangkut barang digunakan mengangkut penumpang. Kalapun mengangkut penumpang cukup di dalam kawasan perkebunan, itupun maksimal muatan 30 orang,” imbuhnya.
Terkait masalah hukum, wagub juga mengharapkan Kapolda Kalteng segera mengambil mengambil tindakan hukum, kepada pemilik kebun, yang lalai dan terbukti melanggar hukum, dengan menyalah gunakan angkutan barang menjadi angkutan penumpang.
Lebih lanjut ia juga menegaskan kepada bupati/walikota agar mengawasi didaerahnya masing-masing terkait maraknya penggunaan alat angkutan truk untuk mengangkut karyawan diluar arela perkebunan. “Jangan hanya ada kejadian baru, ribut. Saya minta, hal ini bisa menjadi perhatian kepala daerah setempat, unutk mengawasi daerahnya masing-masing,” ucap Achmad Diran.
Menyinggung pengangkutan karyawan penduduk lokal, dari desa setempat ke-lokasi kerja di areal perkebuan. Dengan tegas wagub juga melarang penggunaan truk terbuka untuk mengangkut karyawan dari desa setempat ke lokasi kerja di arel perkebunan.
“Kecuali desa itu berada di dalam kebun, silahkan. Tetapi kalau desa itu jauh dari lokasi kebun jangan sampai sekali-kali mengangkut karyawan menggunakan truk. Saya perintahkan, perusahan wajib menyediakan angkutan khusus pengangkut karyawan,” pungkasnya.
Ditempat terpisah, Koordinator Save Our Borneo (SOB) Nordin, meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kebijakan penggunaan alat angkutan karyawan PT MAS. Pasalnya menurut Nordin, penggunaan truk mengangkut karyawan tidak memenuhi standar keselamatan kerja karyawan.
“kalu hal itu kebijakan resmi perusahan, maka PT MAS harus disangsi seberat-beratnya. Kepada pemerintah, dalam hal ini Disnakertrans, juga harus memperhatikan factor masalah buruh, jangan hanya terima laporan saja,” tegas Nordin, ketika ditemui di kantornya kemarin. (*)

PNS Muslim di Beri Dispensasi Jam Kerja


Laporan: Alfrid Uga

PALANGKA RAYA-
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Tampunah Sinseng melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalteng Kardinal Tarung, mengungkapkan, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang memberi dispensasi jam kerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng yang beragama muslim.
Menurut Kardinal Tarung, pemberian dispensasi jam kerja, baik jam kerja masuk kantor mapun jam kerja keluar kantor, terkait pelaksanaan ibadah puasa bagi umat muslim di bulan suci ramadhan 1430 hijriyah tahun 2009.
“Bapak gubernur telah mengeluarkan surat edaran terkait pengaturan jam kerja selama bulan puasa. Surat telah disampaikan kepada kepala satuan kerja, perangkat kerja di lingkungan pemerintah provinsi Kalteng,” ujar Kardinal di Palangka Raya, Rabu (19/8) kemarin.
Adapun jam kerja, untuk hari Senin-Kamis, masuk pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 13.30 WIB, hari Jumat, masuk pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 10.30 WIB. Sedangkan hari Sabtu masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 12.00 WIB.
Selain itu, ucap Mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalteng ini, gubernur juga meniadakan kegiatan senam kesegaran jasmani, yang biasanya diselenggarakan setiap hari Jumat, apel pagi dan siang, serta kegiatan Sabtu Beriman.
“Untuk ketiga kegiatan ini, yang sebelumnya rutin dilaksanaka ditiadakan selama bulan puasa,” ucap Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Kalteng, seraya menyebutkan surat edaran tersebut sudah di edarkan sejak tanggal 31 Juli lalu.
Kardinal menambahkan, gubernur selain memberi dispensasi jam kerja, juga mengingatkan PNS di lingkungan intansi Pemerintah Provinsi Kalteng, masing-masing untuk memelihara ketertiban dan sopan santun serta menghormati para pegawai yang menjalankan ibadah puasa.
“Menjaga perilaku, tak hanya terbatas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng saja, juga berlaku untuk lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng,” pungkas Kardinal Tarung. (*)

Korban Truk Terbalik Tak Dapat Santunan

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Ahli waris 25 orang koban tewas dan 40 korban luka-luka dalam musibah truk terbalik di Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Selasa (18/8) lalu, terpaksa menelan pil pahit. Setelah mendapat penolakan pembayaran santunan dari PT Jasa Raharja.
Menurut Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Tengah, Achmad Badwi,
kecelakaan tunggal seperti yang yang menimpa buruh kelapa sawit PT. Maju Aneka Sawit (MAS) tidak terjamin dalam aturan perundangan yang ada. Apalagi, mengingat truk yang digunakan bukan khusus pengangkut penumpang melainkan truk pengakut barang.
"Kecelakaan tunggal seperti itu tidak terjamin dalam aturan perundangan yang ada. Jaminan diberikan hanya kepada penumpang yang sesuai kapasitas dan fungsi penggunaan kendaraan, yang bertabrakan dengan kendaraan lain,” ujar Achmad Badwi, ketika ditemui diruang kerjanya, Kamis (20/8) kemarin.
Dikemukakan Achmad, jaminan asuranasi diberikan kepada penumang umum yang sah baik di darat, laut, sungai, danau, dan udara apabila terjadi musibah kecelakaan sesuai UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Selain itu santunan juga diberikan untuk korban kecelakaan lalu lintas misalnya tertabrak kendaraan atau tabrakan dua kendaraan bermotor sesuai UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
“ Kalau mempelajari kasus kecelakaan truk terbalik di Kotim tersebut tidak termasuk dua kategori itu sehingga meski terdapat 25 korban tewas dan 10 korban luka-luka, Jasa Raharja tidak akan memberikan santunan,” ungkapnya, seraya mengatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Polres Kotawaringin Timur.
“Kami sejauh ini hanya berkoordinasi dengan satuan lalu lintas Polres Kotawaringin Timur terkait data kecelakaan, dan juga telah mendatangi lokasi kejadian. Sedangkan santunan memang tidak ada," ucapnya menimpali.
Menyinggung apakah sudah ada perusahan perkebunan kelapa sawit mendaftarkan pekerjanya dalam asuransi. Achmad menegaskan, hingga sampai saat ini belum ada satupun perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang mendaftarkan pekerjanya dalam asuransi kecelakaan lalu lintas meski angkutan pekerja atau buruh di perkebunan cukup padat.
"Meski tidak masuk kategori penumpang umum, bila perusahaan bersedia mendaftarkan angkutan pekerjanya dalam asuransi maka kecelakaan tunggal truk itu dapat disantuni," jelas Achmad.
Ditempat terpisah, pihak perusahaan PT Maju Aneka Sawit juga belum memastikan akan memberi santunan atau pesangon kepada para buruh dan keluarganya yang menjadi korban musibah truk terbalik itu.
"Santunan kami masih belum mengetahui, karena itu kebijakan perusahaan. Hanya saja, semua biaya perawatan sampai sembuh untuk korban luka sudah ditanggung termasuk biaya pemulangan dan pemakanan bagi korban yang meninggal," kata staf Humas PT MAS, Adipurba. (*)

Korban Kecelakaan Maut Diterbangkan

11 Jenazah Dimakamkan di Kampung Halaman

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Sebelas jenazah karyawan perkebunan kelapa sawit, korban kecelakaan tunggal dumptruk, milik perusahan perkebunan kelapa sawit PT Maju Aneka Sawit (MAS) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (20/8) kemarin siang, dipulangkan ke daerah asalnya di luar Kalimantan.
Kesebelas zenazah itu dipulangkan melalui Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya,
dengan menumpang pesawat Batavia Air dan Sriwjaya Air dengan tujuan transit ke Jakarta dan Surabaya, sebelum dilanjutkan dengan penerbangan lain ke daerah asalnya masing-masing.
"Semua biaya hingga pemakaman ditanggung perusahaan," kata staf Humas PT MAS, Adipurba, yang bertugas mendampingi proses pemulangan jenazah hingga ke rumah duka, ketika disambangi di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, kemarin.
Menurut Adipurba, dari 11 jenazah itu, sebanyak tujuh jenazah akan diterbangkan ke Flores, Nusa Tenggara Timur, tiga jenazah ke Bima, Nusa Tenggara Barat, dan satu jenazah ke Medan, Sumatra Utara.
Menyinggung soal pesangon karyawan, Adipurba mengatakan, pihaknya belum mengetahui adanya pemberian santunan dan pesangon kepada keluarga korban karena hanya ditugasi untuk mengurus pemulangan jenazah dari daerah asal.
Terkait 14 jenazah lain dari 25 korban tewas dalam musibah maut itu. Staf Humas PT MAS Adupurba, mengungkapkan juga sudah dipulangkan menggunakan jalur darat ke sejumlah daerah di Kalteng dan Kalsel. "Ada yang dipulangkan ke Samuda, Banjarmasin, dan daerah lain," ungkapnya.
Pantauan Radar Sampit, pemberangkatan jenazah di bandara Tjilik Riwut turut dihadiri sejumlah orang perwakilan dari Kerukunan Warga NTT dan NTB sebegai bentuk solidaritas persaudaraan satu daerah.
Meski tak terlihat adanya isak tangis mengiring pemulangan jenazah. Namun terhihat keseduhan yang mendalam, yang tergurat diwajah warga Warga NTT dan NTB yang tinggal di Kotawaringin Timur dan Palangka Raya ini.
Sebelumnya, kecelakaan tunggal menimpa damptuk PT MAS, warna hijau bernomor polisi KH 9333 FA yang dikemudi Rahman (24), terguling lantaran menghindar tumpukan tanah latrit di jalan kebun Divisi J.
Dumtrak itu mengangkut 65 penumpang di sekitar basecamp divisi G blok R 66/67 estate Tanah Mas milik PT MAS, di Desa Tanah Putih, Kecamatan Telawang, Kotaringin Timur. Seluruh penumpang truk naas itu merupakan buruh dan keluarga buruh perkebunan kelapa sawit PT MAS, yang diangkut dari pasar dan pulang menuju basecamp.
Banyaknya korban tewas disebabkan sebagian besar penumpang kesulitan ke luar dari bak truk yang terbalik hingga akhirnya terendam ke dalam parit berlumpur selebar tiga meter dalam waktu cukup lama. (*)

17 Agt 2009

Muncul 11 Pasangan Cagub-Cawagub Kalteng 2010

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Pemilihan gubernur (Pilgub)Kalteng 2010 semakin menarik perhatian publik.Sejumlah nama pasangan menyeruak di masyarakat. Setidaknya ada 11 pasangan yang digadang-gadang masyarakat Kalteng sebagai Cagub-Cawagub.
Dari PDI Perjuangan sebagai calon gubernur, ada nama incumbent Agustin Teras Narang. Fungsionaris PDI Perjuangan Kalteng ini, dipasangkan dengan tiga nama calon wakil gubernur, yakni Didik Salmidarji dari Partai Demokrat, incumbent wakil gubernur Achmad Diran dan Asisten II Setda Provinsi Kalteng Toni Prihantono.
Sementara dari Partai Demokrat, sebagai calon gubernur mencuat sejak lama nama Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Wahyudi K Anwar. Sebagai pasangan calon wakil gubernur, mengemuka nama Bupati Murung Raya Willy M Yosef. Kedua tokoh ini sudah intens menjalin komunikasi.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Wahyudi K Anwar dari wilayah kotawaringin dan Willy M Yosef dari wilayah barito disebut-sebut pasangan calon kuat. Keduanya, meski tak mengharapkan suara pemilih dari bagian tengah Kalteng, seperti Gunung Mas, Palangka Raya, Katingan, Pulang Pisau dan Kapuas, mengklaim mampu meraih suara 51-53 persen pemilih, mengungguli pasangan calon lainnya.
Sebaliknya, nama Bupati Murung Raya dua periode ini, juga disebut-sebut sebagai calon gubernur kuat dari PDI Perjuangan. Bila keputusan PDI Perjuangan pusat berkoalisi dengan Partai Demokrat, nama A Teras Narang mundur dari bursa pencalonan KH-1. Pasalnya, mantan Ketua Komisi II DPR RI membidangi hukum, HAM dan perundang-undangan ini bakal duduk menjadi menteri.
Ada dua posisi yang dicadangkan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris Kabinet. Kedua posisi kursi menteri ini, sebelumnya pernah ditawarkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada A Teras Narang. Namun tidak di izinkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sebab kala itu PDI Perjuangan konsisten memilih oposisi di pemerintahan SBY.
Bila dua partai besar PDI Perjuangan dan Partai Demokrat jadi berkoalisi, nama Willy M Yosef, hampir dipastikan sebagai calon gubernur kuat dari PDI Perjuangan, yang kemungkinan akan berkoalisi dengan Partai Demokrat Kalteng. Ada dua nama calon wakil, yakni Wahyudi K Anwar dan Didik Salmidarji.
Banyak pihak memprediksi, maupun bocoran hasil survei beberapa partai politik di Kalteng. Nama pasangan gubernur dan wakil gubernur Willy M Yosef-Wahyudi K Anwar mampu meraih suara pemilih Kalteng hingga 53-55 persen. Jauh diatas, bila ia hanya dipasang sebagai wakil dari calon gubernur Wahyudi K Anwar.
Keunggulan pasangan ini ada di Willy M Yosef. Mengingat Bupati Murung Raya ini berasal dari Desa Bawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga diprediksi mampu meraup suara signifikan secara merata diseluruh wilayah Kalteng. Kemenangan digenggaman PDI Perjuangan dan Demokrat, bila dipasangkan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng Didik Salmidarji. Diprediksi suara mencapai 55-60 persen. Keunggulannya, Didik tokoh representatif jawa di Kalteng.
Pasangan lain yang disebut-sebut bakal maju pada Pilkada Kalteng tahun 2010 mendatang, adalah pasangan calon dari Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini, mengusung calon tidak sendiri. Pasalnya, Golkar tidak memenuhi syarat maju, tanpa koalisi dengan patai lain. Mengingat sura Golkar tidak mencapai 15 persen, yang hanya 6 kursi dari jumlah 45 kursi di DPRD Kalteng.
Partai yang identik dengan warna kuning ini, berpeluang besar berkoalisi dengan PAN, PKB, PPP, PBB dan PKNU. Calon yang diusung, sebagai gubernur ada nama Bupati Barito Utara Achmad Yuliansyah, Bupati Pulang Pisau Achmad Amur, Abdul Razak, dan Edi Raya Samsuri. Sementara diposisi wakil juga muncul nama, Edi Raya Samsuri, anak mantan Gubernur Kalteng Asmawi A Gani.
Pasangan calon yang disebut-sebut kuat, bakal maju melawan psangan calon yang disusung PDI Perjuangan dan Demokrat, adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Achmad Yuliansyah-Edi Raya. Karena sama-sama berasal dari Partai Golkar, pasangan ini tidak mungkin maju sendiri, yang artinya lima partai para wali (PAN, PKB, PPP, PBB, dan PKNU, red) ini tidak kebagian jatah kursi, dengan demikian tidak mungkin mendukung.
Untuk mengakomodir suara partai Islam, diprediksi akan naik sebagai calon gubernur dari partai Golkar berkoalisia dengan lima partai Islam lainnya adalah Edi Raya Samsuri. Ketua DPD KNPI Kalteng ini memiliki peluang besar, mengingat Ketua DPD Partai Golkar Kalteng Abdul Razak, adalah pamannya sendiri, suami dari adik kandung ibunya.
Calon gubernur Edi Raya Samsuri, akan dipasangkan dengan calon wakil gubernur dari lima Partai Islam. Namun hingga saat ini, kelima partai tersebut belum menentukan sikap siapa yang akan diusung nanti. Sebab kemungkinan besar akan mengusung pasangan calon alternatif yang kemungkinan akan berkoalisi dengan PKS, untuk mengulang sukses pada pilkada kota Palangka Raya beberapa lalu, hingga mengantarkan Riban Satia dan Maryono ke kursi Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya.
Calon wakil gubernur pendamping A Teras Narang, Toni Prihantono, ketika diminta Radar Sampit komentarnya, menolak memberi tanggapan lebih jauh tentang dirinya disebut-sebut sebagai pendaping KH-1 dari PDI Perjuangan. Meski demikian, ia juga tidak secara gamblang menyatakan menolak pencalonan dirinya mendamping A Teras Narang.
Menurut mantan pelaksana tugas Bupati Gunung Mas ini, ia terlebih dulu akan berkonsentrasi pada pekerjaanya sebagai Asisten II Setda Provinsi Kalteng hingga pensiun pada tahun 2010 nanti. Baru berikutnya akan memikirkan soal pencalonannya sebagai wakil gubernur mendamping calon incumbent.
”Terikasih atas informasinya, terimakasih juga kepada masyarakat Kalteng. Saya baru tau ketika anda tanya, tetapi yang pasti saya menyelesaikan tugas saya dulu. Kalau memeng sudah selesai, baru kita pikirkan berikutnya,” jawab Toni yang juga mantan Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng ini. (*)

Prediksi Pasangan Cagub-Cawagub Kalteng
Nama Pasangan Calon--------------------Parpol Pengusung

A. Teras Narang-Didik Salmijardi-------PDI Perjuangan-Demokrat
A. Teras Narang-Acmad Diran------------PDI Perjuangan
A. Teras Narang-Toni Prihantono--------PDI Perujuangan
Willy M Yosep-Wahyudi K Anwar----------PDI Perjuangan-Demokrat
Willy M Yosef-Didik Salmidarji---------PDI Perjuangan-Demokrat
Wahyudi K Anwar-Willy M Yosef----------Demokrat-PDI Perjuangan
Achmad Yuliansyah-Edi Raya Samsuri-----Partai Golkar- PAN, PKB, PPP, PBB, dan PKNU ?
Achmad Amur-?--------------------------Partai Golkar- PAN, PKB, PPP, PBB, dan PKNU
Abdul Razak-?--------------------------Partai Golkar- PAN, PKB, PPP, PBB, dan PKNU
Edi Raya Samsuri-?---------------------Partai Golkar- PAN, PKB, PPP, PBB, dan PKNU
Calon Alternatif-----------------------PAN, PKB, PPP, PBB, PKS dan PKNU

Kemarau, Petani Dibantu Mesin Pompa

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Musim kemarau berkepanjangan bertepatan musim tanam, menyebabkan tanaman padi sawah ratusan hektar di sejumlah wilayah Kalteng dilanda kekeringan, hingga terancam gagal panen karena puso.
Untuk mempertahankan padi-padinya tetap hidup, dan menghindar kerugian lebih besar, petani dibantu mesin pompa air. Pasalnya irigasi dipersawahan mulai mengering. Lantaran bendungan sejak 4 bulan lalu tidak dihuyur hujan.
Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalteng Tute Lelo, saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di DPRD kalteng, Jumat lalu, mengungkapkan telah berupaya membantu mengatasi kesupitan petani dengan cara meminjamkan pompa hisap.
”Kita telah mengupayakan bantuan pengairan dengan cara meminjamkan pompa hisap sebanyak 30 unit. Pada umumnya, semua daerah kabupaten juga telah mempunyai pompa ini. Bahkan, kelompok tani pun sudah banyak yang memiliki. Kita berharap, pompa hisap bisa mengatasi masalah kekeringan terhadap tanaman padi ladang maupun padi sawah,” ujar Tute.
Diekamukakan Tute meski sawah petani dilanda kekeringan. Tak akan mempengaruhi penurunan produksi padi yang signifikan. Mengingat, masa tanam April hingga September, sudah hamir selesai. Bahkan, sebagian daerah dalam waktu dekat ini sudah ada yang panen.
”Jadi, kemungkinan terjadinya penurunn produksi sangat kecil. Bisa jadi, penurunan produksi ini baru bisa dirasakan pada musim tanam Oktober-Maret mendatang, mengingat gubernur telah mencabut pergub 52/2008 tentang pedoman pembukaan lahan dengan cara bakar,” ungkapnya.
Meski demikian, Tute memprediksi dampak penurunan produksi padi tidak akan signifikan. Sebab, untuk musim tanam Oktober dan Maret, petani sudah melakukan pembersihan lahan di bulan Juli sampai dengan September lalu. ”Artinya, petani melakukan pembersihan lahan dengan cara bakar, sepelum pergub itu dicabut,” beber Tute.
Tute menandaskan, dari hasil pengamatan pihaknya, penyumbang asap bukan dari petani. Sebab, petani kalau mau melakukan pembakaran lahan pasti ditunggui. Bahkan, arealnya dibatasi dengan parit atau sekat bakar.
”Justru, yang melakukan pembakaran lahan secara tidak terkendali selama ini dilakukan warga yang sedang membersihkan lahan tidurnya. Sementra, petani selalu jadi korban,” tandas Tute Lelo.
Dirinya menambahkan, tahun 2009, pemerintah Provinsi Kalteng menargetkan produksi gabah kering giling hampir mendekati 600 ribu ton. Katanya, 60 persen diperoleh dari padi sawah dan sisanya 40 persen lagi diperoleh dari padi ladang.
“Kita berharap, tiap tahun terjadi penurunan di areal padi ladang, namun mengalami peningkatan pada padi sawah. Sehingga, petani tidak lagi ada yang membakar ladang sebelum melakukan penanaman,” pungkasnya. (*)

Korem Gelar Pengobatan Massal Gratis

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Komando Resort Militer (Korem) 102 Panju-Panjung (102/PJG), Rabu (19/8) nanti meluncurkan program bakti sosial TNI dalam rangka revitalisasi program keluarga berencana (KB), dan kesehatan di Provinsi Kalteng tahun 2009.
Menurut Komandan Korem 102/Pjg Kalimantan Tengah Kolonel Arm. Rudiono Edi, melalui Kepala Penarangan Korem Kapten Inf. Sukarjohan Sitompul, acara peluncuran program bakti sosial TNI, dalam hal ini Korem 102/Pjg bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Kalteng dan Pemerintah Daerah.
Menurut rencana, acara bakti sosial dipusatkan di Rumah Sakit Tentara (RST), Jalan Diponegoro no.55 Palangka Raya. Adapun bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan, sunatan massal, donor darah, pengobatan massal, dan pelayanan KB.
”Tujuannya membantu masyrakat Kalteng. Pelayanan kesehatan tidak dipungut biaya sepersenpun alias gratis. Ini bukti nyata bakti TNI kepada rakyat Indonasia Kalteng,” ujar S Sitompul kepada Radar Sampit di Palangka Raya, Sabtu (15/8) kemarin.
Disamping kegiatan tersebut, panitia beserta instansi lain juga mengadakan Pasar Murah di tempat yang sama. ”Kami berharap masyarakat Kalteng bisa datang langsung ke tempat kegiatan. Selain mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan kebutuhan sembako dengan harga murah,” ungkapnya.
Sitompul menandaskan, program bakti sosial TNI dalam rangka revitalisasi program KB. TNI secara terkoordinasi dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan sudah sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bentuk Pencanangan Revitalisasi Program KB Nasional dalam mendukung tercapainya sasaran Program KB, khususnya di Kalteng.
” Program ini tak lain, tujuannya untuk membantu pemerintah mensosialisasikan KB, untuk menuju hidup masyarakat yang sejahtera. Demikian halnya dengan pelayanan kesehatan lainnya, kita juga peduli dengan kesehatan masyarakat,” tandasnya.
Melalui Bakti TNI, KB yang sudah dilaksanakan setiap tahun ini memiliki tujuan membangun keluarga kecil bahagia, sejahtera lahir dan batin. Sedangkan pengadaan pasar murah, menurut dia, juga bertujuan untuk membatu masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang lebih murah.
Kapenrem juga berharap agar kegiatan bhakti sosial ini dapat terus dipertahankan, ditindaklanjuti, dan dikembangkan oleh komponen-komponen masyarakat lain, sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam upaya membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera.
”Kami berharap agar kegiatan semacam ini dapat terus dilakukan. Terkait dengan hal ini kami mengundang seluruh masyarakat Kalteng untuh datang ke RST. Pelayanan akan dilakukan dimulai pukul 08.00 Wib hingga selesai,” pungkasnya. (*)

Walhi Desak Bupati Kapuas Cabut Izin PBS PT.GAL

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Walhi Kalimantan Tengah mendesak Bupati Kabupaten Kapuas Mawardi mencabit izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Globalindo Agung Lestari (PT.GAL) di UPT Lamunti Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas.
Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Ari Rompas, sejak hadirnya PT.GAL tahun 2006-2009, konflik antara masyarakat setampat dengan perusahan belum pernah terselesaikan, bahkan semakin memanas. Bahkan konflik, dengan perusahan kini sudah bergeser dari masyarakat ke pemerintah setempat.
”Konflik lahan dan tanam tumbuh masyarakat, baik itu permasalahan antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintahan desa, antar Pemerintahan Desa, masyarakat dengan Perusahaan, maupun Pemerintahan Desa dengan Perusahaan. Dan sampai sekarang tidak ada niat baik dari perusahaan untuk mau menyelesaikannya,” ujarnya, di Palangka Raya, kemarin.
Terkait dengan konflik yang tak berujung tersebut, Ari Rompas berharap bupati tak hanya berpangku tangan melihat msalah di masyrakat, dan bila perlu bupati bersikap tegas dan mencabut izin usaha perkebunan kelapa sawit PT.GAL, sebelum terjadi konflik lebih besar lagi.
Pria asal Sulawesi Utara ini menuding pemerintah kabupaten maupun provinsi telah membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh PT GAL. Mengingat keberadaan PT GAL illegal, namun sudah beroperasi. ”Ada apa dengan bupati, kok dibiarkan tetap beropersi tanpa memiliki izin hak guna usaha (HGU), izin pelepasan kawasan hutan menjadi non hutan, mapun AMDAL,” tegas, pria yang akrap disapa Rio ini.
Diemukakanya, informasi yang ia terima dari masyarakat setempat, hingga saat ini konfli dengan masyarakat terus tejadi. Kesepakatan-kesepakatan dengan msayarakat belum tuntas, baik masalah lahan yang dirampas maupun masalah ganti tanam tumbuh yang digusur paksa perusahan.
”Beberapa kali pihak perushan diundang masyarakat, yang dipasilitasi pemerintah desa setempat dengan dihadiri Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas. Pihak perusahan tidak datang. Akibatnya masalah antara masyarakat dengan perusahan tidak terselesaikan,” beber Rio.
Melihat kondisi yang berkembang dan untuk menjaga suasana yang kondusif di UPT Lamunti. Walhi Kalteng menyatakan dukungannya dengan Somasi yang dikeluarkan masyrakat setempat, yakni menolak dengan tegas keberadaan PT. GAL karena keberadaannya ilegal, tidak menghargai pemerintahan desa, adat istiadat, maupun kebiasaan yang berlaku.
”Kami juga meminta kepada pihak terkait khususnya pemerintah daerah setampat untuk mencabut izin lokasi guna membantu penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan. Mengingat kebradaan perusahan sudah tidak seusai dengan UU No.15 tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Inpres No.2 2007, Master Plan maupun KTM,” tegasnya.
Rio secara kelembagaan juga mendukung tuntutan warga setempat, menuntut pertanggung jawaban dari PT. GAL terkait penggusuran lahan dan tanam tumbuh yang terdapat diatasnya, karena tanpa seizin masyarakat.
”Wajar bila kemudian melarang perusahan melakukan aktivitasnya. Kalau ini tidak diindahkan. Apalagi pemrintah setempat tidak melakukan apa-apa, kami yakin akan terjadi konflik besar, yang tentunya tidak diharpakn oleh kita semua. Untuk itu pemrintah daerah harus segera mengambil sikap,” pungkas Rio. (*)

15 Agt 2009

Tiga Terdakwa Korupsi Mimpin Rapat Paripurna

Pelantikan Anggota DPRD Kota Palangka Raya

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Meski berstatus terdakwa korupsi uang rakyat miliaran rupiah. Tiga orang unsur pimpinan DPRD Kota Palangka Raya, Jumat (14/8)mimpin rapat paripurna pelantikan anggota DPRD Kota Palangka Raya, untuk masa periode 2009-2014.
Ketiga pimpinan dewan tersebut, yakni Aris M. Narang (Ketua) dari PDI Perjuangan, Yurikus Dimang (Wakil Ketua I) dari Partai Golkar dan Djambran Kurniawan (Wakil Ketua II) dari Partai Persatuan pembangunan (PPP). Dalam acara pelantikan tersebut, juga dilantik dua terdakwa korupsi, yakni Hatir Sata Tarigan dari Partai Buruh dan Junaidi dari PAN.
Kelima wakil rakyat ini tersangkut dugaan korupsi dana sumber daya manusia (SDM) di sekretariat dewan,yang merugikan negara Rp 2,8 miliar, tahun anggaran 2006.
Pantauan Radar Sampit, tak ada yang berubah dari raut wajah ketiga unsur pimpinan dewan Kota Palangka Raya tersebut. Meski menyandang satus terdakwa korupsi uang rakyat. Ketiganya mimpin rapat paripurna dewan dengan santai, bahkan Aris M Narang dan Yurikus Dimang sempat bersenandung menghibur para tamu dan undangan, ketika rapat paripurna discor 30 menit, lantaran ricuh.
Berbeda dengan Hatir Sata Tarigan dan Juanidi. Keduanya tampak murung, meski sesekali melemparkan senyum kepada tamu dan undangan yang hadir. Tetapi, kesedihan nampak, terlihat diraut wajah kedua wakil rakyat tersebut, saat pelantikan berlangsung.
Hadirnya kedua terdakwa diruang sidang ini, mengundang banyak pertanyaan. Bahkan sebelum pelantikan berlangsung banyak pihak menduga kedua terdakwa, Hatir Sata Tarigan dan Junaidi, yang lama mendekam di rumah tahanan ini, tak hadir dalam pelantikan.
Mantan Wakil Walikota Palangka Raya, Sayli Muchtar yang juga fungsionaris PDI Perjuangan Kalteng ini, ketika dimintai komentarnya terkait status kelima terdakwa , mengungkapkan, tak ada aturan mapun perundang-undangan melarang terdakwa mempin sidang mapun dilantik menjadi anggota dewan.
Menurut Sayli, sepanjang belum ada keputusan tetap terhadap status kelimanya syah-syah saja menjalani tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Palangka Raya, terutama bagi tiga pimpinan dewan, apalagi tidak ditahan.
Terkait dua anggota dewan yang juga terdakwa, menjalani pelantikan padahal berstatus tahanan. Sayli juga mengatakan, hal tersebut syah-syah saja, sepanjang keduanya didijinkan oleh Kepala Rutan.
”Saya kira, baik pimpinan sidang yang bersatus terdakwa, mapun anggota dewan terpilih, yang hari ini kebetulan dilantik. Tidak ada aturan hukum manapun melarang mereka. Kalapun menjalani tahanan, namun diizinkan oleh yang berwenang, sya kira tidak masalah,” pungkasnya. (*)

Densus 88 Jemput Ibu Teroris di Muara Teweh

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA–
Warga Muara Teweh Kabupaten Barito Utara dibuat geger. Kabar adanya penangkapan orang yang diduga kuat terkait jaringan teroris oleh Detasemen 88 Anti Teror Mabes Polri bekerjasama dengan Detasemen 88 Anti Terror Polda Kalteng terus menyebar luas.
Beredar issue seperti dilansir media lokal, kemarin (14/8) disebutkan sejumlah anggota teroris kelompok NII KW IX sempat melakukan latihan perang di Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Tengah. Pemberitaan yang simpang siur, telah membuat warga setempat resah. Antara percaya dan tidak.
Menanggapi issue tersebut, Komandan Densus 88 Anti Teror Polda Kalteng Kombes Pol Andi Fairan kepada sejumlah waratawan, membantah adanya teroris terkait aksi pengeboman di JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta, 17 Juli lalu, masuk di wilayah Kalteng.
“Kalau memang ada operasi penagkapan teroris oleh Mabes Polri, biasanya ada konfermasi dulu ke Polda Kalteng. namun, sejauh ini tidak ada. Mungkin wartawan bisa langsung cek ke Mabes,” kata Andi Fairan.
Ditegaskannya, kalau di Kalteng tidak ada jaringan teroris. Namun begitu, masyarakat maupun aparat tetap waspada. Sebab menurutnya, teroris bisa saja masuk melalui berbagai cara demi memperluas jaringan.
Ditempat terpisah, Wakapolda Kalteng Kombes Pol Irsan Wijaya saat dikonfermasi ulang membenarkan adanya kedatangan Densus 88 dari Mabes Polri ke Muara Teweh. Namun demikian, hal itu katanya bukan penangkapan teroris. Akan tetapi, penjemputan orang tua pelaku bom bunuh diri di Hotel JW Mariot yang bernama Dani.
“Ibu Dani yang bernama Tini dijemput anggota Densus 88 Mabes Polri untuk dimintai keterangan seputar keberadaan Dani. Itu pun sudah lama, selang beberapa hari setelah peristiwa peledakan terjadi. Wartawan aja yang baru tau,” ungkapnya, seraya tertawa kecil.
Dikemukannya, Ibu Dani bekerja di Muara Teweh sebagai pembantu rumah tangga. ”Kebetulan yang mempekerjakan Ibu Dani tersebut adalah anggota Polisi dari Polres Barut. Tidak ada penangkapan, tidak ada latihan perang dan sebagainya, Cuma dipanggil untuk diperiksa, sekaligus untuk kepentingan tes DNA,” pungkas Irsan, seraya mengklarifikasi isu yang berkembang. (*)

Pelantikan Anggota Dewan Diwarnai Gebrak Meja


Laporan: Alfrid U
PALANGKA RAYA-
Ini lah pemandangan tidak terpuji dilakukan wakil rakyat. Mengawali sidang pertama DPRD Kota Palangka Raya periode 2009-2014, Jumat (14/8) kemarin, diwarnai aksi iterupsi disertai dengan gebrak meja oleh sejumlah anggota dewan dari Partai Demokrat.
Sebagai partai pemenang kedua pada pemilu legislatif 9 April lalu di Kota Palangka Raya. Demokrat menuding Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Palangka Raya, Sigit Karyawan Yunianto dari PDI Perjuangan-Suhardi G Lentam dari Partai Golkar, dianggap hasil keputusan rekayasa politik dari PDI Perjuangan dan Partai Golkar.
”Interupsi!! Kami dari Partai Demokrat menolak pimpinan dewan sementara. Sebagai pemenang kedua, kami tidak pernah diajak kompromi politik. Penujukan Ketua dan Wakil Ketua Sementara oleh Sekwan jelas melanggar aturan, apalagi pihak kami tidak pernah diajak diskusi,” ucap Elsanto Arinata dari Partai Demokrat.
Interupsi yang dilancarkan dengan disertai gebrakan meja, sontak membuat ratusan tamu dan undangan yang hadir ketika itu kebingungan, dengan replek ratusan tamu dan udangan yang duduk dibagian belakang serentak berdiri menyaksikan aksi yang tak biasa tersebut. Apalagi anggota dewan periode 2009-2014 baru saja dilantik, dan belum 15 menit duduk dikursi wakil rakyat terhormat ini.
Aksi interupsi bertubi-tubi, terjadi disaat pimpinan dewan sementara sedang berjalan menuju podium menyampaikan pidato pertama sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Palangka Raya, sekaligus pimpinan sidang sementara untuk pertama kalinya.
”Kami menolak pimpinan dewan sementara. Ini sudah jelas permaian Aris M Narang (Mantan Ketua Dewan Kota dari PDI Perjuangan) dan Yurikus Dimang (Mantan Wakil Ketua Satu dari Partai Golkar). Sebaiknya pimpinan sidang pergi dari kursi pimpinan dewan,” tegasnya sambil berdiri dengan mengacungkan tangan keatas.
Sriosako anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2009-2014, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Palangka Raya. Ketika itu duduk disamping rekan sepertainya Elsanto, tak henti-hentinya menggebrak meja, bahkan ia juga dengan lantang berteriak meminta pimpinan dewan sementara dibatalkan.
”Partai Demokrat di DPRD Kota Palangka Raya untuk periode 2004-2009 memiliki tiga wakil, tetapi tidak pernah dianggap. Dalam berbagai keputusan di dewan selama ini, hanya didominasi oleh PDI Perjuangan dan Golkar,” bebernya. ”Biarkan masyarakat melihat keburukan dewan selama ini. Inilah paktanya yang terjadi di dewan kota selama ini,” ujar mantan calon Walikota Palangka Raya ini menimpali.
Suasana sidang semakin gaduh, aksi protes semakin deras. Bahkan sejumlah anggota dewan lainnya dari partai yang berbeda, juga dengan lantang berteriak meminta sidang tetap dilanjutkan. Tak ada lagi kehormatan diruang sidang, masing-masing anggota berteriak lantang.
Sementara itu sejumlah mantan anggota DPRD Kota yang baru saja diberhentikan dengan hormat, duduk di deretan kursi bagian samping depan, bergegas meninggalkan ruang sidang. Demikian juga sebagian tamu dan undangan yang hadir, juga bergegas meninggalkan ruang sidang.
Akibat suasana sidang yang semakin tak terkendali. Sidang di scor 5 menit oleh Sekretaris Dewan. Tak berhenti disutu, kegaduhan semakin berlanjut, hingga akhirnya aparat kepolisian dan sejumlah anggota Satpol PP masuk keruang sidang menenangkan para anggota wakil rakyat yang terhormat itu.
Meski sudah terkendali, keributan kembali berlanjut saat loby-loby politik terjadi, yang menjadi sasaran gempuran kali ini Sekretaris Dewan. Sejumlah anggota DPRD dari Partai Demokrat ngeluruk ke arah meja Sekwan. Mereka memprotes sikap Sekwan.
”Bapak, sebelum penunjukan ketua dan wakil ketua sementara, beberapa kali kami menuliskan surat. Namun tidak pernah ditanggapi, maksud Bapak apa? Ini jelas tidak sesuai dengan mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua sementara. Padahal dalam mekanisme yang ada, kami sebagai pemenang kedua berhak duduk sebagai wakil ketua sementara,” tegas Sriosako dan Elsanto.
Keputusan akhir, dari hasil kompromi politik, sebelumnya wakil ketua dari Partai Golkar diminta mundur, kemudian diganti dari Partai Demokrat, yakni Elsanto Arinata. Sidang kembali dilanjutkan, dengan agenda penyampaian pidato pertama pimpinan dewan dan pidato dari Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, dalam hal ini dibacakan oleh Wakil Walikota Palangka Raya.
Dua agenda sidang pertama, anggota DPRD periode 2009-2014 berjalan dengan lancar, hingga ditutup pada sekitar pukul 15.25 Wib. Sebelumnya berlangsung, rapat paripurna dalam rangka pelantikan dan pemberhentian anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2004-2009 dan peresmian pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kota Palangka Raya periode 2009-2014, pada masa sidang ke-II tahun sidang 2009, dipimpin langsung oleh Aris M Narang (Ketua), Yurikus Dimang (Waket I) dan Djambran Kurniawan (Waket II). (*)

Atu Narang atau Aris Narang?

Ketua DPRD Kalteng Periode 2009-2014

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Perebutan kursi jabatan Ketua DPRD Provinsi Kalteng oleh kalangan partai politik di DPRD, sudah berakhir. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPR dan DPRD sudah disahkan. Dengan demikian jabatan ketua DPRD Provinsi Kalteng mengarahkan kepada Partai PDI Perjuangan.
Sebagai pemenang Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu di Kalteng, dengan perolehan 12 kursi. PDI Perjuangan sekarang ini sudah mempersiapkan calon pimpinan parlemen periode 2009-2014. Namun demikian, elit partai berlambang banteng moncong putih ini belum menentukan siapa pimpinan DPRD yang di tunjuk.
Ada dua calon kuat di PDI Perjuangan yang disebut-sebut bakal menduduki jabatan Ketua DPRD Provinsi Kalteng, yakni R Atu Narang (Ketua DPRD Kalteng sekarang) dan Aris M Narang (Ketua DPRD Kota Palangka Raya) yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Kalteng.
”Sebagaimana anda sudah ketahui, dalam Susduk, Ketua DPRD berasal dari partai yang memperoleh kursi terbanyak. Tetapi bagi PDI Perjuangan masih belum menentukan siapa yang bakal duduk menjabat ketua,” ujar Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalteng, Y Freddy Ering, ketika ditemui di DPRD Kalteng, Rabu (12/8) kemarin.
”Kepastiannya silahkan mengkonfirmasi kembali dengan Bapak Borak Milton, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalteng. Tetapi yang pasti, PDI Perjuangan hingga saat ini belum rapat pleno. Kepastiannya, sudah diketahui setelah rapat pleno nanti,” ungkap Freddy menimpali, seraya mengatakan Borak Milton punya informsi baru setelah pulang dari Jakarta menghadiri rapat pimpinan.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng RYM Soebandi, terkait calon wakil ketua DPRD Kalteng dari Partai Demokrat, menurutnya hingga sampai saat ini Partai Demokrat juga belum menentukan pilihan, siapa yang ditunjuk menjadi Wakil ketua DPRD Kalteng mendamping Ketua DPRD dari PDI Perjuangan.
Diekumakan Soebandi, dalam Partai Demokrat, penunjukan wakil ketua DPRD Kaltteng, sepenuhnya ada di tangan Tim Sembilan, yang dibentuk oleh pimpinan pusat Partai Demokrat. Tim sembilan terdiri dari 4 orang anggota DPD Partai Demokrat Provinsi Kalteng dan 5 dari Partai Demokrat pusat.
”Syaratnya, bagi yang masuk dalam tim, tidak bisa mencalonkan diri menjadi calon wakil ketua DPRD Kalteng. Semua calon, wajib mengikuti uji kelayakan (fin and propertes),” ungkap anggota DPRD Kalteng yang terpilih untuk kedua kalinya ini.
Saat disinggung siapa saja yang mencalonkan jadi wakil ketua. RYM Soebandi masih merahasikannya. Ketika didesak siapa yang masuk dalam tim seleksi dari 6 anggota DPRD Kalteng berasal dari Partai Demokrat. Dengan cepat ia menyebutkan nama Hendry S Dalim. ”Dipastikan Hendry S Dalim masuk dalam tim seleksi,” beber pensiunan polisi ini.
Dengan demikian, peluang Hendry S Dalim tertutup menajdi calon wakil ketua. Padahal sebelumnya disebut-sebut calon kuat menduduki wakil ketua DPRD Kalteng, mengingat kedekatannya dengan Ketua DPD Partai Demokrat Kalteng, Didik Salmijardi, terpatahkan.
Ada lima nama yang berpeluang masuk dalam calon wakil ketua DPRD Kalteng dari Partai Demokrat. Namun dilihat dari pengalaman dan masa jabatannya di DPRD Kalteng, ada dua nama, yakni RYM Soebandi dan Srie Alfianti Gandrung. RYM Soebandi terpilih untuk kedua kalinya. Saat ini masih menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalteng, sedangkan Srie Alfianti Gandrung yang terpilih untuk kedua kalinya, saat ini masih menjabat ketua Komisi B DPRD Kalteng.
” Ibu Srie menolak masuk dalam tim seleksi. Demikian saya, juga menolak masuk tim seleksi, jadi doakan aja. Siapapun yang lolos dalam uji kelayakan nanti dia lah pilihan terbaik partai dan layak menduduki wakil ketua DPRD Kalteng dari Partai Demokrat,” pungkasnya.
RYM Soebandi menambahkan, berdasarkan Susduk ada empat partai yang berpeluang masuk dalam unsur pimpinan DPRD Kalteng, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Namun demikian, ia menolak menjawab, siapa kemungkinan wakil ketua dari Partai Golkar dan PAN.
”Berdasrkan Susduk, bila anggota DPRD Provinsi kurang dari 42 anggota, maka unsur pimpinan ada tiga. Ketua, dan dua wakil ketua. Bila anggota 45 orang keatas, maka unsur pimpinan terdiri dari 4 orang. Dengan demikian, PAN mempunyai peluang masuk dalam wakil ketua,” jelasnya. (*)

Sepekan Penyelidikan, Diakui Belum Ada Hasil

Terkait Titik Panas di 14 Perkebunan Kelapa Sawit

Laporan: Alfrid U

PALANGKA RAYA-
Pandangan miring, menuding pemerintah dan aparat kepolisian tak berlaku adil terhadap masyarakat kecil, nampaknya tak berlebihan. Tim kusus, baik yang dibentuk pemerintah provinsi mapun Polda Kalteng yang diturunkan untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan di lapangan terkait titik panas di 14 lokasi perkebunan kelapa sawit, hingga kini belum ada hasilnya.
Sementara masyarakat kecil, pasca pencabutan Pergub 52/2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalteng oleh gubernur tiga hari lalu, masyarakat yang melakukan pembakaran, satu persatu ditangkap polisi. Catatan Radar Sampit, ada tiga orang warga Kalteng yang ditangkap pihak kepolisian, dua di Palangka Raya, satu di Pangkalan Bun Kotawaringin Barat.
Ketiganya ditangkap, lantaran membakar lahan kebun dan pekarangan, dengan tuduhan melanggar UU No: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No: 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup dan UU No: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dengan ancaman penjara 10-15 tahun dan denda puluhan hingga ratusan juta rupiah.
Tim khusus yang diturunkan melakukan pengecekan dan penyelidikan lapangan, sudah bekerja hapir sepakan lalu belum menemukan hasil. Hal tersebut diakui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng, Farinthis Sulaeman. “Hot Spot di perkebunan masih dilakukan ground cek. Hasil pengecekan masih belum bisa dipastikan kapan selesainya,” ujarnya, kepada sejumlah wartawan di Palangka Raya, kemarin.
Diakui Farintis, meski pihaknya telah menurunkan tim ke lapangan, hingga saat ini masih belum ada hasilnya. Menurut dia, tim tak bisa langsung mengecek secara keseluruhan di semua lokasi perkebunan yang terpantau titik panas. “Kami juga suda meminta agar dinas/instansi terkait di kabupaten setempat dapat membantu melakukan pengecekan lapangan. Hasilnya tunggu dari lapangan,” ungkapnya.
Terkait pernyataan tegas gubernur, perusahan kelapa sawit yang terbukti melakukan land clearing dengan cara membakar akan mencabut izin usaha perkebunan. Farintis mengatakan tak bisa semata-merta dicabut. Kewenangan provinsi terbatas, izin yang bisa dicabut gubernur hanya perkebunan lintas kabupaten.
”Kalau perkebunan berada di satu kabupaten, kewenangan pencabutan ada di kepala daerah setempat, karena yang mengeluarkan izin adalah bupati setempat. Lain halnya kalau perkebunan tersebut berada di dua wilayah kabupaten, karena izinnya dikeluarkan oleh gubernur, maka gubernurlah yang berhak mencabutnya,” imbuh Farintis.
Farisntis menegaskan, sejak awal perusahaan perkebunan memang dilarang keras membakar lahan, baik disengaja maupun tidak. Terbukti mapun tidak terbukti melakukan pembakaran, karena lalai menjaga wilayahnya yang telah diberikan izin pengelolaannya oleh pemerintah, maka perusahan tersebut mempertangungjawabkannya.
”Sesuai UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain sanksi admisnitrasi berupa pencabutan izin, yang paling berat merupakan sanksi pidana berupa penjara dan denda,” katanya.
Ditempat terpisah, Waka Polda Kalteng, Kombes Pol. Irsan Wijaya mengatakan, penyelidikan tim khusus bentukan Polda juga masih belum ada hasil, namun, pihaknya telah mengkoordinasikan dengan Polres hingga Polsek se-Kalteng untuk segera melakukan pengecekan di lapangan begitu ada indikasi lahan perkebunan yang terbakar.
“Hot spot di perkebunan memang ada. Tapi, kadang sulit juga mengatakan apakah itu hutan yang dibakar atau hanya titik panas semata, makanya perlu cek langsung dilapangan. Pengecekan lapangan kita sudah tugaskan Polres dan Polsek setempat. Hasilnya masih menunggu laporan tim dari lapangan,” pungkasnya.
Seperti diketahu, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalteng merilies, berdasarkan pantauan melalui satelit NOAA, mendeteksi sebanyak 22 titik panas di 14 lahan perkebunan sawit. Pada 31 Juli – 7 Agustus 2009. PBS tersebut diantaranya, PT Harapan Sawit Hibrida dan PT Kalimantan Sawit Kesuma di Kabupaten Sukamara, PT Bulau Sawit Bajenta, PT Sarana Titian Permata, dan PT Rimba Harapan Sakti di Seruyan, dan PT Sumber Mahardika Graha.
Kemudian PT Graha Inti Jaya di Kabupaten Kapuas, PT First Lamandau, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Kalimantan Sawit Abadi, di Kotawaringin Barat, PT Agro Bukit dan PT Maju Aneka Sawit di Kotawaringin Timur, PT Hampalit Jaya di Katingan, dan terakhir PT Tapian Nadegan di Seruyan. (*)